Pengamat: Perlu Dibentuk Penyidik Independen Usut Pengakuan AKP Sulman

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Selasa, 02 April 2019
Pengamat: Perlu Dibentuk Penyidik Independen Usut Pengakuan AKP Sulman

AKP Sulman Aziz (kiri) dan Kabidhumas Polda Jabar, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko saat konfrensi pers di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Senin (1/4/2019). (Antaranews/Bagus Ahmad

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengamat kepolisian, Bambang Rukminto mendukung wacana pembentukan tim penyidik independen untuk mengusut pengakuan mantan Kapolsek, Pasirwangi Sulman Azis.

AKP Sulman menyebut Kapolres Garut, AKBP Budi Satria Wiguna memerintahkan semua kapolsek untuk memenangkan pasangan nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Kalau memungkinkan diperlukan penyidik independen, kenapa tidak? Hemat saya, Bawaslu juga harus bergerak," kata Bambang saat dihubungi wartawan, Selasa (2/4).

Menurut Bambang, selama ini penanganan yang dilakukan internal Polri melalui Propam tidak optimal. Sebab, tidak menyentuh persoalan sehingga penyidikan tidak tuntas.

"Penanganan Propam selama ini relatif hanya semacam obat peredam nyeri saja, tanpa menuntaskan problem yang substansial yakni pengawasan yang komprehensif oleh lembaga yang lebih independen," ujar dia.

Bambang meminta pengakuan Sulman ditelisik secara tuntas meskipun yang bersangkutan telah meralat ucapannya. Pasalnya, pengakuan awal Sulman telah mencoreng citra institusi Polri.

"Sangat disayangkan bila nama baik Polri mengalami degradasi karena even politik 5 tahunan seperti ini," tandas dia.

Sebelumnya, eks Kapolsek Pasirwangi Garut AKP Sulman Azis menyatakan atasannya Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna mengumpulkan para kapolsek di bawah jajarannya beberapa waktu lalu.

Tak hanya memerintahkan semua kapolsek untuk memenangkan pasangan petahana, Budi disebut juga mengancam akan memutasi kapolsek yang wilayahnya dimenangkan pasangan nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga.

Namun, selang sehari kemudian, AKP Sulman mencabut kembali pernyataannya terkait perintah Kapolres Garut untuk memenangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019.

Selain mencabut pernyataannya yang sempat menghebohkan media massa, AKP Sulman mengaku keliru lantaran telah meragukan netralitas institusi kepolisian.

"Saya yakin kepolisian lembaga yang netral apalagi di dalam Pilpres ini. Apalagi dikuatkan lagi 2 TR (telegram) yang dikeluarkan bahwa Polri harus netral di Pilpres maupun Pilkada," kata AKP Sulman kepada wartawan, Senin (1/4). (Pon)

Baca Juga: Luapan Emosi AKP Sulman Azis Saat Minta Maaf Tuduh Polri Tidak Netral

#Polri #Pilpres 2019 #Joko Widodo
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Akui Anak Buahnya Gegabah, Kapolres Jakpus Akan Bina Bhabinkamtibmas di Insiden 'Es Gabus'
Kapolres Jakpus mengakui kasus es gabus terjadi karena aparat Bhabinkamtibmas dan Babinsa terlalu terburu-buru tanpa berkoordinasi dengan pihak berkompeten.
Wisnu Cipto - Rabu, 28 Januari 2026
Akui Anak Buahnya Gegabah, Kapolres Jakpus Akan Bina Bhabinkamtibmas di Insiden 'Es Gabus'
Indonesia
Pengamat Nilai Polri di Bawah Kementerian Bisa Buka Ruang Politisasi Hukum
Wacana penempatan Polri di bawah Kementerian menjadi perdebatan. Pengamat menilai, hal itu bisa menimbulkan ruang politisasi hukum.
Soffi Amira - Rabu, 28 Januari 2026
Pengamat Nilai Polri di Bawah Kementerian Bisa Buka Ruang Politisasi Hukum
Indonesia
Tok! DPR Sahkan 8 Poin Reformasi Polri, Kedudukan Tetap di Bawah Presiden
Delapan poin yang telah ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersifat mengikat
Angga Yudha Pratama - Selasa, 27 Januari 2026
Tok! DPR Sahkan 8 Poin Reformasi Polri, Kedudukan Tetap di Bawah Presiden
Indonesia
Mutasi 85 Perwira Polri, Pengamat Ingatkan Jangan Sekadar Formalitas
Polri memutasi 85 perwira pada Januari 2026. Pengamat kepolisian mengingatkan mutasi harus jadi instrumen reformasi, bukan sekadar rutinitas administratif.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Januari 2026
Mutasi 85 Perwira Polri, Pengamat Ingatkan Jangan Sekadar Formalitas
Indonesia
PKB Tolak Reposisi Polri ke Kementerian: Ini Langkah Mundur Reformasi
PKB menegaskan Polri harus tetap berada di bawah Presiden dan menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Januari 2026
PKB Tolak Reposisi Polri ke Kementerian: Ini Langkah Mundur Reformasi
Indonesia
Eks Kapolda Ingatkan Kapolri: Benahi Adab dan Perilaku Aparat di Lapangan
Kepercayaan publik tidak dibangun dari pidato atau laporan, tetapi dari tindakan nyata
Angga Yudha Pratama - Selasa, 27 Januari 2026
Eks Kapolda Ingatkan Kapolri: Benahi Adab dan Perilaku Aparat di Lapangan
Indonesia
DPR Sentil Kapolri: Jangan Suruh Anggota Humanis Kalau Perut Masih Lapar, Kesejahteraan Polisi Harga Mati
Peningkatan kesejahteraan bukan sekadar soal angka di atas kertas
Angga Yudha Pratama - Senin, 26 Januari 2026
DPR Sentil Kapolri: Jangan Suruh Anggota Humanis Kalau Perut Masih Lapar, Kesejahteraan Polisi Harga Mati
Indonesia
Kapolri Sigit Tolak Polri di Bawah Kementerian, Nanti Ada 2 Matahari Kembar
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan penolakannya terhadap wacana penempatan Polri di bawah kementerian.
Wisnu Cipto - Senin, 26 Januari 2026
Kapolri Sigit Tolak Polri di Bawah Kementerian, Nanti Ada 2 Matahari Kembar
Indonesia
Panggil Kapolri, DPR Pertanyakan soal Kebebasan Berekspresi di Indonesia
Semakin persuasif respons Polri, semakin baik citranya. Sebaliknya, semakin represif, maka akan semakin negatif.
Dwi Astarini - Senin, 26 Januari 2026
Panggil Kapolri, DPR Pertanyakan soal Kebebasan Berekspresi di Indonesia
Indonesia
Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden Merupakan Mandat Reformasi 1998
Pemisahan dari TNI menjadi pijakan Polri untuk bertransformasi menuju konsep civilian police.
Dwi Astarini - Senin, 26 Januari 2026
Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden Merupakan Mandat Reformasi 1998
Bagikan