Pengamat: Pendompleng Mahasiswa Bawa Agenda Inkonstitusional

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Jumat, 27 September 2019
Pengamat: Pendompleng Mahasiswa Bawa Agenda Inkonstitusional

Polisi amankan Demo Mahasiswa. (Merahputih.com/Rizki Fitrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengamat intelijen dari Universitas Indonesia, Ridlwan Habib menyebutkan pendompleng aksi mahasiswa di sejumlah daerah di Tanah Air membawa agenda inkonstitusional.

Ridlwan mengatakan, sepanjang aksi unjuk rasa memang muncul sebagai kelompok tanpa identitas jelas yang menyerukan penurunan Presiden dan mengarahkan isu pada krisis konstitusional.

Baca Juga:

Aktivis dan Sutradara Sexy Killers Dandhy Laksono Ditangkap

"Kelompok dengan karakter ini tahu karena isu dari kelompok karakter lainnya yang mudah diterima masyarakat, maka mereka bisa menunggang. Karakter ini tidak bisa membuat api baru setelah 22 Mei lalu, sekarang mereka melihat ada potensi api lain yang bisa dibesarkan," ujarnya dilansir dari Antara, Kamis (26/9).

Kerusuhan demo. (Merahputih.com / Rizki Fitrianto)
Kerusuhan demo. (Merahputih.com / Rizki Fitrianto)

Ia menilai, setidaknya ada tiga karakter kelompok yang turun ke jalan beberapa hari terakhir. Karakter kelompok tersebut tercermin dari jenis tuntutan dan pola aksi yang dilakukan.

Karakter pertama adalah kelompok yang murni menolak RKUHP, karakter kedua adalah kelompok pencari jati diri/identitas dan karakter ketiga yakni kelompok yang punya agenda lain di luar tujuh tuntutan isu kelompok.

Ridlwan menilai, dari tiga karakter kelompok itu yang paling harus diwaspadai adalah kelompok karakter ketiga

"Karakter ketiga ini seperti penunggang gelap terutama agenda ambil alih pemerintahan dan kontra pemegang kekuasaan. Mereka di medsos memainkan tagar #TurunkanJokowi yang dipelopori akun akun anonim," kata Ridlwan.

Kemudian, terkait karakter kedua adalah kelompok pencari jati diri/ identitas. Karakter ini adalah kelompok yang ikut ke jalan karena solidaritas di media sosial dan belum utuh memahami isu.

"Heroisme demonstrasi salah satu pemikat karakter dua ikutan turun ke jalan. Mereka berlomba posting InstaStory sebagai bagian dari eksistensi dalam lingkungan pergaulannya," ujar alumni S2 Kajian Intelijen UI tersebut.

Baca Juga:

Buka Posko Kebrutalan Aparat, KontraS Temukan Mayoritas Korban Dikeroyok

Termasuk di Karakter dua adalah demo kalangan pelajar STM mulai Selasa malam di Jakarta berlanjut Rabu sepanjang hari dan berakhir rusuh. "Mereka berduyun-duyun berangkat karena solidaritas. Tambah cepat info beredar karena medsos terutama WhatsApp," kata Ridlwan.

Sedangkan karakter pertama, yakni kelompok yang murni menolak RKUHP dan menolak revisi UU KPK. Kelompok ini berjejaring juga dengan kelompok masyarakat sipil dengan isu isu utama perlindungan HAM, keadilan Papua, dan hak atas tanah.

Menurut Ridlwan, sedikitnya ada tujuh tuntutan kelompok karakter pertama ini yang sudah beredar, salah satunya menghentikan pembahasan semua RUU yang sejumlah pasalnya bermasalah. (*)

Baca Juga:

Para Wartawan Cemaskan Kebebasan Pers Kian Terancam di Rezim Jokowi

#Pengamat Politik #Aksi Massa
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Ada Aksi Demo di Monas dan Balai Kota, Sejumlah Rute Transjakarta Dialihkan
Aksi di kawasan Monas dan Balai Kota membuat sejumlah rute Transjakarta mengalami perpendekan dan pengalihan perjalanan. Simak rute dan halte yang terdampak.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Ada Aksi Demo di Monas dan Balai Kota, Sejumlah Rute Transjakarta Dialihkan
Indonesia
Polemik Ijazah Gibran Masih Berlanjut, Pengamat Tekankan Pentingnya Kepastian Hukum
Polemik ijazah Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka, kini belum mereda. Direktur P3S, Jerry Massie, menilai setiap calon pejabat negara harus memenuhi persyaratan.
Soffi Amira - Jumat, 09 Oktober 2026
Polemik Ijazah Gibran Masih Berlanjut, Pengamat Tekankan Pentingnya Kepastian Hukum
Indonesia
Pengamat Sebut Polemik Ijazah Gibran Belum Tertutup, Ada Peluang Pembahasan di DPR
Polemik ijazah Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka, kemungkinan berlanjut ke DPR. Hal itu diungkapkan Direktur P3S, Jerry Massie.
Soffi Amira - Jumat, 09 Oktober 2026
Pengamat Sebut Polemik Ijazah Gibran Belum Tertutup, Ada Peluang Pembahasan di DPR
Indonesia
Polemik Ijazah Gibran Berpotensi Pengaruhi Elektabilitas di Pilpres 2029, ini Kata Pengamat
Polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka bisa memengaruhi elektabilitas di Pilpres 2029. Pengamat pun mengungkap dampaknya.
Soffi Amira - Rabu, 07 Oktober 2026
Polemik Ijazah Gibran Berpotensi Pengaruhi Elektabilitas di Pilpres 2029, ini Kata Pengamat
Indonesia
Ada Demo 6-8 Oktober 2026 di Gedung MPR/DPR, Pengendara Diminta Hindari Jalan Gatot Subroto
Demo di Gedung MPR/DPR akan berlangsung 6-8 Oktober 2026. Polisi pun menyiapkan sejumlah jalan alternatif.
Soffi Amira - Selasa, 06 Oktober 2026
Ada Demo 6-8 Oktober 2026 di Gedung MPR/DPR, Pengendara Diminta Hindari Jalan Gatot Subroto
Indonesia
Bandung Barat Bersatu Gelar Aksi di Jakarta, Soroti Tata Kelola Pemerintahan hingga Anggaran
Bandung Barat Bersatu menyampaikan aspirasi di DPR RI. Mereka menyoroti tata kelola pemerintahan.
Soffi Amira - Rabu, 09 September 2026
Bandung Barat Bersatu Gelar Aksi di Jakarta, Soroti Tata Kelola Pemerintahan hingga Anggaran
Indonesia
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia diperkirakan menuju kapitalisme negara atau welfare state. Ekonom mengungkapkan risikonya.
Soffi Amira - Jumat, 04 September 2026
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia
Polisi Telusuri Aliran Dana Sajam dan Barang Berbahaya Jelang Demo 27 Agustus 2026
Polisi menemukan sajam dan barang berbahaya lainnya menjelang demo 27 Agustus 2026. Polda Metro Jaya menyelidiki dugaan aliran dana.
Soffi Amira - Kamis, 27 Agustus 2026
Polisi Telusuri Aliran Dana Sajam dan Barang Berbahaya Jelang Demo 27 Agustus 2026
Indonesia
Dasco Pastikan RUU Perampasan Aset Disahkan 15 Desember 2026, Siap Mundur jika Gagal
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan RUU Perampasan Aset disahkan paling lambat 15 Desember 2026.
Soffi Amira - Kamis, 27 Agustus 2026
Dasco Pastikan RUU Perampasan Aset Disahkan 15 Desember 2026, Siap Mundur jika Gagal
Indonesia
RUU Perampasan Aset Ditargetkan Rampung 15 Desember 2026, AMPB: DPR Siap Mundur jika Gagal
AMPB menyampaikan hasil audiensi dengan pimpinan DPR RI. RUU Perampasan Aset ditargetkan rampung 15 Desember 2026.
Soffi Amira - Kamis, 27 Agustus 2026
RUU Perampasan Aset Ditargetkan Rampung 15 Desember 2026, AMPB: DPR Siap Mundur jika Gagal
Bagikan