Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Pemilihan presiden sudah selesai, namun dinamika politik masih saja terjadi. Hal ini tentu berkaitan dengan distribusi peran bagi parpol koalisi.
Menurut pengamat politik Wempy Hadir, dari pengalaman yang terjadi selama ini, jatah kursi kabinet bagi partai politik ditentukan oleh jumlah kursi yang dimiliki oleh parpol tersebut. Dalam hal ini PDIP.
"Partai dengan perolehan kursi parlemen terbanyak akan mendapatkan kursi kabinet lebih banyak dibandingan dengan partai yang mendapatkan kursi DPR yang lebih rendah,"kata Wempy kepada Merahputih.com di Jakarta, Sabtu (3/8).
Baca Juga: Prabowo Bakal Hadir di Kongres PDIP dan Bertemu Ketum Parpol Koalisi Jokowi
Selain itu, tentu ada pertimbangan lain. Misalnya, dalam posisi Jokowi saat ini terdapat parpol yang tidak mempunyai kursi di Senayan karena tidak lolos ambang batas parlemen 4 persen (parliamentary threshold).
"Dengan demikian, tentu mesti ada peran yang diberikan kepada partai-partai tersebut sebagai bentuk timbal balik atas dukungan politik selama pilpres berlangsung," jelas Direktur Indo Polling Network ini
Menjelang penyusunan kabinet, tentu akan terjadi dinamika antar parpol koalisi. Bisa saja antar parpol koalisi saling tarik menarik antara posisi menteri yang diincar.
Artinya ada partai yang mesti mengalah atau presiden sendiri yang menentukan sendiri agar tidak terjadi konflik antar parpol koalisi. "Jika hal ini bisa diatur dengan baik, maka potensi konflik akan menurun," jelas Wempy.
Sejauh ini nama-nama menteri kabinet masih dalam proses check and recheck untuk memastikan bahwa menteri yang terpilih merupakan mereka yang terbebas dari jeratan atau isu persoalan hukum.
Itulah sebabnya Jokowi masih belum mengumumkan namanya kepada publik. Lagian pelantikan presiden masih lama yakni tanggal 1 Oktober 2019. Artinya Jokowi masih memiliki cukup waktu untuk melakukan screening terhadap calon pebantunya di pemerintahan yang akan datang.
Baca Juga: Modal Mayoritas di DPRD, PDIP Solo Tawarkan Gibran Jadi Kader untuk Maju Pilwalkot
Selain itu, Jokowi juga tentu sedang melakukan komunikasi dengna parpol koalisi yang mengisi kursi kabinet. Nama-nama yang diusung parpol akan dicek rekam jejaknya oleh Jokowi. Jika rekam jejaknya buruk, tentu nama yang diusulkan oleh partai akan dikembalikan.
"Misalnya ketika ada calon menteri yang diduga terlibat dalam persoalan hukum serta mereka yang memiliki pandangan yang berbeda dalam hal ideologi negara. Jokowi melakukan itu agar kedepan kementriannya berjalan secara efektif sehingga agenda pemerintahan bisa tercapai," pungkas Wempy. (Knu)
