Pengamat: Partai Baru Tidak Akan Mudah Raup Suara

Andika PratamaAndika Pratama - Sabtu, 24 Februari 2018
Pengamat: Partai Baru Tidak Akan Mudah Raup Suara

Ilustrasi Pemilu 2019. Foto: Ist

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengamat komunikasi politik asal Universitas Airlangga Surabaya Suko Widodo memprediksi tidak mudah bagi partai politik baru peserta Pemilihan Umum 2019 meraup dukungan suara.

"Kenapa tidak mudah? Ini karena harus melawan eksistensi partai politik lama dan berebut dengan partai politik baru lain," ujarnya ketika dikonfirmasi di Surabaya, Sabtu (24/2).

Menurut dia, sebagai partai politik yang baru pertama ikut pesta demokrasi maka tak cukup dengan melakukan komunikasi politik saja, tapi harus mengembangkan relasi yang lebih nyata dirasakan manfaatnya bagi rakyat.

Beberapa diantaranya, kata dia, sebagaimana dilansir Antara, dengan memberikan gagasan program serta kerja sama untuk menarik dukungan publik Tanah Air.

"Jika ingin meraih dukungan maka harus mau turun lansung berdialog dan terlibat pada kegiatan riil masyarakat," ucap akademisi yang juga Kepala Pusat Informasi dan Humas Unair tersebut.

Kendati demikian, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik itu mengaku masih ada peluang untuk menarik dukungan suara dari pemilih yang kecewa terhadap pilihannya di Pemilu sebelum-sebelumnya.

"Peluangnya tinggal pada pemilih lama yang kecewa dan pemilih baru yang belum punya banyak informasi politik, termasuk suara pemilih dari daerah yang masyarakatnya merasa dikecewakan oleh partai politik sebelumnya," katanya.

Sementara itu, pada Pemilu Legislatif 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan 14 partai politik peserta Pemilu, yang empat partai di antaranya adalah partai politik baru.

Keempat partai politik tersebut adalah Partai Persatuan Indonesida (Perindo), Partai Berkarya, Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Sedangkan, 10 partai politik yang sudah pernah menjadi peserta Pemilu sebelumnya adalah PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrat, Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Kemudian, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), serta Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

#Pemilu 2019 #Persatuan Indonesia (Perindo) #PSI #Partai Berkarya #Partai Garuda
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
PSI Desak Publik Cerdas: Peresmian Jokowi 2018 Itu Bandara Negara, Bukan Bandara yang Diributkan Menhan Sjafrie Sjamsuddin
PSI berharap agar masyarakat lebih bijak dan kritis dalam mencerna setiap informasi yang diterima
Angga Yudha Pratama - Kamis, 27 November 2025
PSI Desak Publik Cerdas: Peresmian Jokowi 2018 Itu Bandara Negara, Bukan Bandara yang Diributkan Menhan Sjafrie Sjamsuddin
Indonesia
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Ariyadi menegaskan bahwa menyeret-nyeret PDIP dalam narasi yang tidak berdasar hanya menunjukkan upaya memutarbalikkan fakta
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Indonesia
Gimmick Baru PSI, Tinggalkan Sapaan Bro dan Sis Demi Kesan Lebih Egaliter
Ketua Harian PSI Ahmad Ali mencontohkan sapaan Bro dan Sis tidak sesuai jika digunakan dalam konteks tertentu, misalnya saat berkunjung ke pondok pesantren.
Wisnu Cipto - Sabtu, 22 November 2025
Gimmick Baru PSI, Tinggalkan Sapaan Bro dan Sis Demi Kesan Lebih Egaliter
Indonesia
Prostitusi Berulang di Gang Royal, Dewan DKI Minta Penegakan Tegas untuk Tindakan Melanggar Hukum
Mengacu kepada Perda (Peraturan Daerah) No 8/2007 tentang Ketertiban Umum, setiap orang dilarang untuk melakukan kegiatan seks komersial di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Prostitusi Berulang di Gang Royal, Dewan DKI Minta Penegakan Tegas untuk Tindakan Melanggar Hukum
Indonesia
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
PSI menilai wacana pembatasan game online usai kasus SMAN 72 hanya mencari kambing hitam. Justin Adrian menegaskan orang tua harus bertanggung jawab atas anak.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 15 November 2025
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
Indonesia
PSI Jakarta Tolak Pemotongan Subsidi Pangan, Warga Juga Disebut Sulit Akses
Josephine mengungkapkan, ia sering menerima keluhan dari masyarakat yang kesulitan mendapatkan pangan subsidi.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 November 2025
PSI Jakarta Tolak Pemotongan Subsidi Pangan, Warga Juga Disebut Sulit Akses
Indonesia
PSI Desak Gubernur Pramono Ubah Aturan BPHTB, Era Anies Digratisiskan Rumah di Bawah Rp 2 Miliar
Kebijakan terbaru Pemerintah DKI itu tidak memberikan keringanan sama sekali apabila dibandingkan dengan kebijakan sebelumnya dalam Peraturan Gubernur (Pergub) No. 23/2023
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 November 2025
PSI Desak Gubernur Pramono Ubah Aturan BPHTB, Era Anies Digratisiskan Rumah di Bawah Rp 2 Miliar
Indonesia
Musim Hujan Ekstrem, Anggota Dewan PSI Nilai Pramono Gamang Pilih Kebijakan Hiburan atau Penanganan Banjir
Banyak program yang terkesan hanya menghibur warga DKI Jakarta
Dwi Astarini - Selasa, 04 November 2025
Musim Hujan Ekstrem, Anggota Dewan PSI Nilai Pramono Gamang Pilih Kebijakan Hiburan atau Penanganan Banjir
Indonesia
Jumat Malam Tol JORR Macet Parah, PSI Minta Jam Operasional Truk di Jakarta Dibatasi
Jumat (31/10) malam kemarin terjadi kemacetan parah yang membentang sepanjang Jalan Outer Ring Road (JORR) dari arah Kembangan menuju Cengkareng, Jakarta Barat.
Wisnu Cipto - Sabtu, 01 November 2025
Jumat Malam Tol JORR Macet Parah, PSI Minta Jam Operasional Truk di Jakarta Dibatasi
Indonesia
Pelantikan PSI Solo, DPD PSI Solo Undang Jokowi Jadi Saksi
Disebut tokoh yang sangat berpengaruh dan dekat dengan kader PSI.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Pelantikan PSI Solo, DPD PSI Solo Undang Jokowi Jadi Saksi
Bagikan