Pengamat Nilai Wajar Sejumlah Pemda APBD-nya Kolaps Hingga Enggak Bisa Bayar Gaji

Merahputih.com - Pengamat politik Wempy Hadir tak kaget soal adanya kesulitan yang dialami pemerintah daerah dalam membayar gaji para pegawai dan tagihan listrik lantaran APBD yang seret.

Menurut Wempy, kesulitan keuangan itu merupakan kewajaran karena mayoritas anggaran terserap untuk penanganan COVID-19.

Baca Juga

APBD Solo Cekak karena COVID-19, Bukti Perencanaan Keuangan yang Buruk

"Kesulitan yang dihadapi oleh daerah adalah sebuah keniscayaan. Apalagi semua anggaran dilakukan refocussing. Artinya anggaran difokuskan pada penanganan dampak COVID-19," jelas Wempy kepada Merahputih.com di Jakarta, Rabu (17/6).

Direktur Indo Polling Network ini menambahkan, apa yang kini tengah dialami Pemkot Solo ini semestinya tak terjadi.

Ia beranggalan, hal ini bisa diantisipasi dari awal sehingga tidak terjadi kekurangan anggaran untuk membayar tenaga harian lepas. Seperti alokasi khusus untuk dana cadangan dan penggunaan anggaran yang tepat.

Wempy melihat bahwa ada manajemen yang kurang teliti dari penyelenggara daerah. Mestinya mereka sudah mengantisipasi hal tersebut.

"Sebab komponan biaya tersebut adalah biaya rutin yang besarannya bisa diperkirakan. Dengan demikian Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) bisa menyisipkan anggaran untuk antisipasi," jelas Wempy.

Ia meyakini, persoalan kekurangan anggaran untuk membayar THL dan biaya listrik bisa mengganggu layanan publik. Tentu ini sangat tidak diharapkan, mengingat rakyat membutuhkan pelayanan dari pemerintah.

Wempy berharap persoalan ini bisa dicari jalan keluar dengan berkordinasi dengan pemerintah pusat. Hal ini bisa dilakukan dengan usulan penambahan anggaran.

Baca Juga

Pemkot Solo Hanya Mampu Gaji Tenaga Kontrak dan Linmas sampai September

"Tentu harus ada dukungan dari berbagai pihak, misalnya DPR RI mesti memberikan dukungan agar anggaran yang digunakan untuk bayar THL bisa dieksekusi oleh oleh pemerintah," sebut Wempy.

Pria asal NTT ini meyakini, semakin cepat pembahasan tersebut maka semakin membantu pemerintah daerah dalam membantu melancarkan pelayanan terhadap publik. (Knu)