Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - DPRD Jawa Barat mengonfirmasi telah menerima dan menandatangani surat pernyataan resmi dari gubernur terkait rencana pinjaman Rp 2 triliun untuk menutup defisit APBD.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengambil langkah signifikan dengan mengajukan pinjaman daerah senilai Rp 2 triliun, guna menyelamatkan proyek infrastruktur strategis di tengah merosotnya kapasitas fiskal provinsi hingga Rp 3 triliun.
Ia mengatakan, langkah gali lubang ini terpaksa ditempuh agar proyek besar seperti Jalur Puncak II, serta underpass dan jembatan layang (flyover) di berbagai daerah tidak mangkrak akibat terbatasnya ruang gerak APBD reguler tahun 2026.
"Terus terang saja untuk mewujudkan itu, karena Pemda Provinsi Jawa Barat mengalami kehilangan fiskal hampir Rp 3 triliun, saya jujur aja tahun ini saya mengajukan pinjaman Rp 2 triliun," ujar Dedi di Gedung Sate Bandung, Kamis (27/2).
Baca juga:
Gubernur Dedi Bakal Stop Kucuran Dana ke Bandara Kertajati, PT Angkasa Pura Ingatkan Soal Perjanjian
Dedi menegaskan, pinjaman ini bukan cek kosong yang akan membebani anak cucu. Dan menjamin skema cicilan akan tuntas pada tahun 2030 dan hanya berlaku selama masa kepemimpinannya demi menuntaskan pembangunan fisik yang mendesak.
"Tetapi hanya berlaku selama saya memimpin untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur-infrastruktur yang besar. Itu cicilannya sampai 2030. Selama saya memimpin, jadi tidak boleh lebih," ujarnya.
Dana segar tersebut dikatakan Dedi, akan bersumber dari skema kredit sindikasi antara PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan Bank BJB.
"Penggunaan sindikasi ini sengaja dipilih untuk menjaga stabilitas likuiditas bank pembangunan daerah tersebut," katanya.
