Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan gugatan hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 pasangan capres dan cawapres Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.
Pengamat Politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga mengungkapkan, Indonesia menganut negara demokrasi, maka sudah semestinya ada partai yang berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran.
Jamiluddin juga berpandangan, alam demokrasi Indonesia tidak cocok untuk mengimplementasikan pemerintahan tanpa oposisi. Terlebih, gaya tersebut kerap dipakai oleh negara-negara yang berhaluan komunis seperi China, Vietnam dan Korea Utara.
Baca juga:
Malam Ini Yusril Ihza Cs Merapat ke Kertanegara, Lapor Hasil Sidang MK ke Prabowo
"Partai politik yang tidak mengusung paslon 02 sebaiknya tetap berada di luar pemerintahan. Hal itu dimaksudkan untuk memperkuat check and balances pemerintahan Prabowo-Gibran," kata Jamiluddin saat dikonfirmasi awak media, Selasa (23/4).
Ia menilai partai yang cocok untuk mengisi kelompok oposisi yakni PDI Perjuangan dan Partai NasDem. PDI Perjuangan memiliki rekam jejak sebagai oposisi dan telah terbukti dapat mengimbangi pemerintahan pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Baca juga:
Politikus Senayan Dukung Revisi UU Pemilu Sesuai Pertimbangan MK
"Check and balances diperlukan agar kontrol dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan tetap terjaga," tuturnya.
Mantan Dekan FIKOM IISIP itu menuturkan, keberadaan oposisi sudah menjadi kultur dalam demokrasi Indonesia karena menjadi penyeimbang agar setiap kebijakan pemerintah tetap berpihak kepada kepentingan rakyat.
"Jadi, dalam konteks itu, idealnya PDIP dan Nasdem sebagai pengusung utama paslon 03 dan 01 menjadi partai oposisi. Dengan begitu, dua partai besar tersebut dapat menjaga demokrasi di tanah air," tuturnya.
Baca juga:
Disamping itu, ia menilai barisan Koalisi Indonesia Maju (KIM) harus menjadi motor penggerak dalam pemerintahan. Sebab, partai pengusung pasangan kubu 02 itu secara otomatis bakal menjadi tulang punggung Prabowo-Gibran dalam menjalankan roda kepemimpinan.
"Upaya untuk merangkul partai pengusung paslon 01 dan 03 saya kira berbahaya bagi eksistensi demokrasi di Indonesia," tutup dia. (Asp)
