Pengamat Nilai Interupsi Legislator PKS Saat Paripurna Panglima TNI Kurang Tepat

Merahputih.com - Pengamat Politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menilai sikap anggota DPR dari Fraksi PKS, Fahmi Alaydroes melakukan interupsi dalam Rapat Paripurna Pengesahan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa kurang tepat.

Alasannya, rapat paripurna tersebut merupakan agenda tunggal. Menurutnya, dalam rapat konsultasi pimpinan pengganti rapat bamus sudah diputuskan rapat paripurna hanya agenda pengambilan keputusan persetujuan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI.

Baca Juga:

Pengamat Yakin Tidak Ada Skenario Jokowi Jadikan Andika Capres

“Ini agenda tunggal. Rasanya memang kurang tepat jika kemudian ada interupsi untuk konteks yang lain,” kata Emrus, Selasa (9/11).

Emrus mengingatkan PKS sudah lama berada di DPR. Seharusnya, PKS sudah bisa memahami bagaimana mekanisme rapat paripurna yang memiliki agenda tunggal.

Karena, jika agenda Rapat Paripurna tidak tunggal, interupsi selalu diizinkan dan pimpinan DPR terbuka serta memberikan waktu bicara untuk anggota dewan.

"Kan PKS sudah lama ada di DPR, pengalaman itu harusnya dipergunakan, pengalaman adalah guru terbaik,” ujar Emrus.

Emrus mengatakan seharusnya anggota DPR mengajukan interupsi ketika pimpinan sidang membahas soal agenda di awal rapat paripurna.

Baca Juga:

Ogah Telusuri Harta Jenderal Andika, DPR Dinilai Abaikan Prinsip Demokrasi

Karena, kalau sudah pidato penutupan, berarti sebelum penutupan sudah diberikan kesempatan kepada para pihak untuk berbicara.

"Seharusnya oleh teman-teman anggota dewan hal itu dimanfaatkan secara maksimal agar bagaimana menyampaikan pesan itu efektif dan efisien, dengan keterbatasan waktu,” katanya. (Knu)