Ogah Telusuri Harta Jenderal Andika, DPR Dinilai Abaikan Prinsip Demokrasi

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 08 November 2021
Ogah Telusuri Harta Jenderal Andika, DPR Dinilai Abaikan Prinsip Demokrasi

KSAD Andika Perkasa dan Rombongan Politisi DPR (Foto: MP/Ponco)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Komisi I DPR telah melakukan verifikasi faktual sebagai bagian rangkaian uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, dengan berkunjung ke kediaman jenderal bintang empat itu, pada Minggu (7/11).

Namun, rombongan Komisi I yang dipimpin Meutya Hafid itu lebih memilih untuk membahas hal-hal ringan seperti hobi ketimbang harta kekayaan milik Jenderal Andika Perkasa yang nilainya fantastis.

Baca Juga

Pengamat Yakin Tidak Ada Skenario Jokowi Jadikan Andika Capres

Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wasisto Raharjo Jati menyoroti masalah transparansi dan akuntabilitas saat fit and proper test calon Panglima TNI.

Menurut Wasisto, transparansi dan akuntabilitas perlu ditegakkan karena seorang pejabat publik harus mampu memberikan penjelasan detail soal harta dan kekayaan yang dimiliki.

"Adanya keengganan para anggota DPR tersebut merupakan bentuk pengabaian atas dua prinsip dasar dalam demokrasi itu," kata Wasisto kepada MerahPutih.com, Senin (8/11).

Wasisto menilai, fungsi pengawasan DPR dalam konteks fit and proper test calon Panglima TNI tidak berjalan. Alih-alih membahas hal penting malah membahas hobi dan olahraga.

"Fungsi pengawasan seolah tidak berfungsi. Padahal itu penting untuk melihat kapabilitas Jenderal Andika sebagai calon tunggal panglima," tegas dia.

Andika dan Politisi PKS Abdul Haris. (Foto: MP/Ponco)
Anggota DPR Komisi I bersama calon Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa. Foto: MP/Ponco


Seusai berkunjung ke kediaman Andika, Anggota Komisi I Abdul Kharis Almasyhari, mengaku pihaknya hanya membahas hal-hal ringan dengan lulusan Akademi Militer tahun 1987 itu.

"Kami tadi hanya bicara tentang sekitar hobi saja. Kalau LHKPN biarlah diurus oleh yang berkaitan dengan LHKPN," kata Abdul Haris, kemarin.

Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, hobi yang diobrolkan adalah soal olahraga. Para pimpinan dan anggota Komisi I yang datang, memang rata-rata gemar berolahraga.

"Jadi kita ngobrol sekitar itu-itu saja, tidak ada yang penting," imbuhnya.

Padahal, dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diserahkan Andika ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ia tercatat memiliki harta kekayaan mencapai Rp 179,99 miliar.

Harta kekayaan Andika terdiri dari harta tidak bergerak dan harta bergerak. Untuk harta tidak bergerak, ia tercatat memiliki tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta, Bali hingga Amerika Serikat.

Secara total, menantu mantan Kepala Badam Intelijen Negara (BIN) A.M Hendropriyono ini mengaku seluruh bidang tanah dan bangunan yang dimilikinya ditaksir senilai Rp 38,16 miliar.

Dari 20 bidang tanah dan bangunan yang dimilikinya, Andika mengaku hanya satu bidang tanah dan bangunan, yakni tanah seluas 1.000 m2 di Bogor senilai Rp 500 juta yang merupakan hasil sendiri.

Sementara 19 bidang tanah dan bangunan lainnya, termasuk yang berada di Amerika Serikat dan Australia merupakan hibah tanpa akta. Selain itu, Andika juga mengaku memiliki harta berupa kas dan setara kas dengan nilai mencapai Rp 126 miliar.

Selain tanah dan bangunan, mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) ini juga tercatat memiliki satu unit mobil Land Rover Sport senilai Rp 800 juta dan mobil Mercedez-Benz Sprinter senilai 1,8 miliar.

Tak hanya itu, Andika mengaku memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 10,1 miliar, surat berharga senilai Rp 2,14 miliar. Harta Andika didominasi kas dan setara kas dengan nilai total Rp 126,98 miliar. Dengan demikian, total harta Andika berjumlah Rp 179,9 miliar. (Pon)

Baca Juga

Komisi I Pilih Bahas Hobi Ketimbang Harta Jenderal Andika

#Panglima TNI #Jenderal Andika Perkasa
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Panglima TNI Ingatkan Warga Tidak Terprovokasi, Kedepankan Musyawarah dan Jalur Hukum
Perbedaan pendapat adalah hal wajar dalam demokrasi, namun tidak boleh dimanfaatkan untuk merusak persatuan dan ketertiban umum.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 30 Agustus 2025
Panglima TNI Ingatkan Warga Tidak Terprovokasi, Kedepankan Musyawarah dan Jalur Hukum
Indonesia
Presiden Prabowo Perintahkan Polisi dan TNI Tindak Tegas Perusuh Saat Demo Berlangsung
Langkah penegakan hukum akan dilakukan secara terukur untuk memastikan ketertiban kembali terjaga. Di mana, semua ini demi kepentingan masyarakat luas dan menjaga stabilitas nasional.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 30 Agustus 2025
Presiden Prabowo Perintahkan Polisi dan TNI Tindak Tegas Perusuh Saat Demo Berlangsung
Indonesia
414 Perwira Digeser, Kapuspen TNI Diganti Dari Mayjen Kristomei Sianturi ke Brigjen (Mar) Freddy Ardianzah
Rotasi tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1102/VIII/2025 tertanggal 15 Agustus 2025.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 20 Agustus 2025
414 Perwira Digeser, Kapuspen TNI Diganti Dari Mayjen Kristomei Sianturi ke Brigjen (Mar) Freddy Ardianzah
Indonesia
Panglima TNI Tunjuk Letjen Saleh Mustaf Jadi Wakil KSAD dan Ganti 3 Panglima Daerah
Penunjukan itu Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa itu berdasarkan Kep/1102/VIII/2025 tentng pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 20 Agustus 2025
Panglima TNI Tunjuk Letjen Saleh Mustaf Jadi Wakil KSAD dan Ganti 3 Panglima Daerah
Indonesia
Lebih Baik Mati Daripada Dijajah! Prabowo Minta Para Komandan Pasukan Elite TNI Jangan Memimpin dari Belakang
Prabowo mengingatkan bahwa TNI adalah tentara rakyat yang siap mati demi membela bangsa dan negara
Angga Yudha Pratama - Minggu, 10 Agustus 2025
Lebih Baik Mati Daripada Dijajah! Prabowo Minta Para Komandan Pasukan Elite TNI Jangan Memimpin dari Belakang
Indonesia
Prabowo tiba di Batujajar untuk Lantik Wakil Panglima TNI HIngga Resmikan Enam Kodam Baru
Presiden Prabowo juga melantik para pejabat strategis di lingkungan Kementerian Pertahanan
Angga Yudha Pratama - Minggu, 10 Agustus 2025
Prabowo tiba di Batujajar untuk Lantik Wakil Panglima TNI HIngga Resmikan Enam Kodam Baru
Indonesia
Ada 6 Kodam Baru Bakal Disahkan Saat Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer, Satu di Papua
Acara akan menunjukkan kesiapan tempur serta modernisasi kekuatan pertahanan nasional dihadapan Presiden RI Prabowo Subianto selaku inspektur upacara.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 08 Agustus 2025
Ada 6 Kodam Baru Bakal Disahkan Saat Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer, Satu di Papua
Indonesia
Wakil Panglima TNI Hadapi Tugas Berat dan Banyak Tantangan, Pengamat Minta Kualitasnya Harus ‘Setara’ Panglima
Sosok Wakil Panglima TNI sebaiknya tetap mengikuti prasyarat pengisian Panglima TNI seperti yang diatur dalam Pasal 13 ayat 4 UU TNI.
Dwi Astarini - Jumat, 08 Agustus 2025
Wakil Panglima TNI Hadapi Tugas Berat dan Banyak Tantangan, Pengamat Minta Kualitasnya Harus ‘Setara’ Panglima
Indonesia
Panglima TNI Rotasi Perwira TNI, Pangdam Diponegoro Deddy Suryadi Jadi Pangdam Jaya
Deddy mengganti posisi Mayjen TNI Rafael Granada Baay yang sebelumnya menjabat sebagai Pangdam Jaya. Rafael ditempatkan dalam posisi baru sebagai Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN)
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Mei 2025
Panglima TNI Rotasi Perwira TNI, Pangdam Diponegoro Deddy Suryadi Jadi Pangdam Jaya
Berita Foto
Raker Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dengan Komisi I DPR Bahas Isu Strategis TNI
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto saat bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/5/2025).
Didik Setiawan - Senin, 26 Mei 2025
Raker Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dengan Komisi I DPR Bahas Isu Strategis TNI
Bagikan