Pengamat Nilai Hak Angket Bakal Gagal di Tengah Jalan

MerahPutih.com - Usulan hak angket kecurangan Pemilu 2024 kemungkinan akan gagal di tengah jalan. Menurut pengamat politik, Arif Nurul Imam alasan itu karena baru tiga partai yang dengan terang-terangan mengusulkan hak angket, yakni PDIP, PKB dan PKS.

Sementara dua partai lainnya seperti Partai Nasdem dan PPP tidak ikut dalam usulan hak angket saat sidang rapat Paripurna DPR RI, Selasa 5 Maret 2024.

“Kalau batal hanya bargaining politik saja, gertak politik untuk negosiasi politik,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (8/3).

Baca juga:

Puncak Arus Mudik Lebaran 2024 Berlangsung 5 April

Selain itu, kata Arif, langkah digulirkan hak angket ini sebatas mempengaruhi opini publik agar masyarakat dipaksakan mempercayai adanya aksi kecurangan di Pemilu 2024. Namun, Arif meyakini jika usulan hak angket yang digulirkan oleh PDIP, PKB dan PKS ini tidak akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat.

Bahkan, kepercayaan publik kepada partai yang mengusulkan hak angket ini akan tergerus jika usulan hak angket ini gagal dilakukan.

“Jika memang batal, tentu menurunkan kepercayaan pemilih partai-partai yang mengusung hak angket itu,” katanya.

Baca juga:

Klaim Punya Banyak Bukti, Pakar Hukum Tantang Nyali DPR Ajukan Hak Angket

Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia itu menyebut usulan hak angket Pemilu di DPR, hanya bagian dari negosiasi politik.

“Hak angket itu juga patut kita duga ada potensi digunakan untuk bargaining politik partai politik, yang ada di kubu 01 maupun 03,” kata dia.

Sekedar informasi, ada sejumlah anggota DPR dalam paripurna pembukaan masa sidang, Selasa (5/3), yang telah mendorong hak angket. Mereka yakni, Aus Hidayat Nur dari Fraksi PKS, Luluk Nur Hamidah dari Fraksi PKB, dan Aria Bima dari Fraksi PDIP.

Baca juga:

Dorong Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu, DPR : Agar Tak Picu Kecurigaan

Mereka menyoroti dugaan penyalahgunaan kekuasaan untuk memenangkan Paslon tertentu di Pemilu dan Pilpres 2024.

Selama mengikuti pemilu pasca reformasi, Luluk secara khusus mengaku tak pernah menyaksikan proses pemilu yang sebrutal selain Pemilu 2024.