Pengamat Kritik Anies Hanya Pikirkan JPO Sudirman-Thamrin Bukan Kalianyar

Eddy FloEddy Flo - Senin, 18 November 2019
 Pengamat Kritik Anies Hanya Pikirkan JPO Sudirman-Thamrin Bukan Kalianyar

Pengamat kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah (Foto: usakti.ac.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengkritik kebijakan Gubenur Anies Baswedan yang hanya memperhatikan Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) di Sudirman-MH. Thamrin.

Menurut Trubus, Anies juga harus memikirkan JPO lain seperti di dekat perlintasan kereta Kalianyar Jakarta Barat yang salah satu sisinya tidak ada penghalang. Parahnya lagi selain sempit, JPO tersebut berada persis diatas banjir kanal barat yang debit airnya lumayan tinggi.

Baca Juga:

Awal Desember PKL di Trotoar Pasar Senen Direlokasi

"Saya mengindikansikan bahwa kenapa pak gub itu justru memperhatikan JPO di Sudirman yang bolak balik dipersoalkan? Jadi saya melihat ada apa? Katanya dia mendukung kebijakan populis, memperhatikan masyarakat tak berdaya, tetapi ketika jembatan ada di Kalianyar itu, itu nggak ada perhatian," ujar Trubus di Jakarta, Minggu (17/11).

Pembangunan JPO di Kawasan Sudirman-MH Thamrin Jakarta Pusat
Pembangunan JPO di Kawasan Sudirman-MH Thamrin, Jakarta Pusat (MP/Asropih)

JPO di dekat perlintasan kereta di Kalianyar mempunyai lebarnya sekitar 90 cm. JPO itu terbuat dari kerangka besi yang menghubungkan Jalan Setia Kawan Barat sampai ke Jalan Grogol Banjir Kanal.

Salah satu sisi JPO tidak ada pembatas permanen, hanya saja terdapat tiang-tiang besi penyangga utama jembatan yang bisa menggantikan fungsi pembatas.

Bahayanya, jika warga yang melintas secara berbarengan terkadang mengalah demi menjaga keselematan mereka.

Baca Juga:

Reaksi Sekda Saefullah Saat Perpanjangan Pembahasan APBD Ditolak Kemendagri

"Jembatan itu dibuat tanpa memperhatikan banyaknya masyarakat disitu, apalagi tingkat penduduk jumlah penduduk yang tinggal disitu kan cukup padat itu mas kan itu salah satu lokasi padat. Harus diperhatikan sisi etikanya dan kenyamanan serta fungsionalnya," tutup Trubus.(Asp)

Baca Juga:

Keluarga Korban Kecelakaan Maut Skuter Listrik Minta Keadilan ke Jokowi

#Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) #Pengamat Kebijakan Publik #Anies Baswedan #Gubernur DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Tanggul NCICD Ancol Barat Hampir Rampung, Pramono Targetkan Jakarta Utara Bebas Banjir Rob
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau pembangunan tanggul NCICD Ancol Barat yang hampir rampung dan ditargetkan tuntas lewat skema multi-years hingga 2029.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 Desember 2025
Tanggul NCICD Ancol Barat Hampir Rampung, Pramono Targetkan Jakarta Utara Bebas Banjir Rob
Indonesia
Pramono Anung Beri SP1 ke 10 Gedung Tak Aman Usai Kebakaran Maut Jakarta
Gubernur DKI Pramono Anung memberi SP1 kepada 10 gedung di Jakarta yang tidak memenuhi standar keselamatan usai kebakaran maut Terra Drone.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 Desember 2025
Pramono Anung Beri SP1 ke 10 Gedung Tak Aman Usai Kebakaran Maut Jakarta
Indonesia
Standar Keselamatan Diduga Tak Dipenuhi, Pemprov DKI akan Evaluasi Seluruh Gedung Setelah Insiden Kebakaran Terra Drone
Pemprov DKI akan mengecek ulang standar keselamatan seluruh gedung di Jakarta setelah kebakaran Terra Drone memakan korban. Ada dugaan pelanggaran bangunan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 Desember 2025
Standar Keselamatan Diduga Tak Dipenuhi, Pemprov DKI akan Evaluasi Seluruh Gedung Setelah Insiden Kebakaran Terra Drone
Indonesia
Pramono Anung Resmikan Embung Lapangan Merah, Klaim Mampu Kurangi Banjir hingga 69 Persen
Pramono Anung meresmikan Embung Lapangan Merah yang mampu mengurangi banjir hingga 69 persen dan menghadirkan ruang publik baru di Jagakarsa.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Desember 2025
Pramono Anung Resmikan Embung Lapangan Merah, Klaim Mampu Kurangi Banjir hingga 69 Persen
Indonesia
Gubernur DKI Jakarta: Pembahasan UMP 2026 Segera Rampung, Tinggal Finalisasi
Gubernur DKI Pramono Anung menyebut pembahasan UMP DKI 2026 hampir final. Perbedaan usulan buruh dan pengusaha jadi alasan finalisasi masih berlanjut.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Desember 2025
Gubernur DKI Jakarta: Pembahasan UMP 2026 Segera Rampung, Tinggal Finalisasi
Indonesia
Gubernur Pramono Minta Perbaikan Tanggul Jakarta Dipercepat, Libatkan Banyak Kementerian
Gubernur DKI meminta koordinasi lintas lembaga untuk memperbaiki enam titik tanggul bocor di pesisir Jakarta, termasuk Muara Baru yang sempat viral.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Desember 2025
Gubernur Pramono Minta Perbaikan Tanggul Jakarta Dipercepat, Libatkan Banyak Kementerian
Indonesia
Jakarta Siapkan Perayaan Natal Meriah, Pramono: Bukan Hanya Ornamen, Tapi Juga Diskon
Pemprov DKI menyiapkan berbagai aktivitas untuk menyambut Natal 2025, mulai dari lomba dekorasi, diskon mal, hingga konser terbuka.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 Desember 2025
Jakarta Siapkan Perayaan Natal Meriah, Pramono: Bukan Hanya Ornamen, Tapi Juga Diskon
Indonesia
Jelang Nataru 2025–2026, Gubernur Pramono Pastikan Harga Pangan di Jakarta Stabil
Menjelang perayaan Nataru, harga pangan di Jakarta dipastikan stabil. Gubernur Pramono menyebut inflasi terkendali menjadi kunci menjaga daya beli masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 Desember 2025
Jelang Nataru 2025–2026, Gubernur Pramono Pastikan Harga Pangan di Jakarta Stabil
Indonesia
Pramono Anung Instruksikan Antisipasi Cuaca Ekstrem di Jakarta hingga Awal Tahun 2026
Jakarta siaga cuaca ekstrem. Gubernur Pramono perintahkan mitigasi banjir, kesiapan alat, dan potensi modifikasi cuaca.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 03 Desember 2025
Pramono Anung Instruksikan Antisipasi Cuaca Ekstrem di Jakarta hingga Awal Tahun 2026
Indonesia
Disebut PBB Jakarta Berpenduduk 42 Juta, Gubernur Pramono: Angka Itu Aglomerasi Jabodetabek
Gubernur DKI Pramono Anung menolak laporan PBB yang menyebut populasi Jakarta hampir 42 juta jiwa. Angka tersebut berasal dari wilayah aglomerasi Jabodetabek.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 02 Desember 2025
Disebut PBB Jakarta Berpenduduk 42 Juta, Gubernur Pramono: Angka Itu Aglomerasi Jabodetabek
Bagikan