Pengamat Kritik Anies Hanya Pikirkan JPO Sudirman-Thamrin Bukan Kalianyar

Eddy FloEddy Flo - Senin, 18 November 2019
 Pengamat Kritik Anies Hanya Pikirkan JPO Sudirman-Thamrin Bukan Kalianyar

Pengamat kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah (Foto: usakti.ac.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengkritik kebijakan Gubenur Anies Baswedan yang hanya memperhatikan Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) di Sudirman-MH. Thamrin.

Menurut Trubus, Anies juga harus memikirkan JPO lain seperti di dekat perlintasan kereta Kalianyar Jakarta Barat yang salah satu sisinya tidak ada penghalang. Parahnya lagi selain sempit, JPO tersebut berada persis diatas banjir kanal barat yang debit airnya lumayan tinggi.

Baca Juga:

Awal Desember PKL di Trotoar Pasar Senen Direlokasi

"Saya mengindikansikan bahwa kenapa pak gub itu justru memperhatikan JPO di Sudirman yang bolak balik dipersoalkan? Jadi saya melihat ada apa? Katanya dia mendukung kebijakan populis, memperhatikan masyarakat tak berdaya, tetapi ketika jembatan ada di Kalianyar itu, itu nggak ada perhatian," ujar Trubus di Jakarta, Minggu (17/11).

Pembangunan JPO di Kawasan Sudirman-MH Thamrin Jakarta Pusat
Pembangunan JPO di Kawasan Sudirman-MH Thamrin, Jakarta Pusat (MP/Asropih)

JPO di dekat perlintasan kereta di Kalianyar mempunyai lebarnya sekitar 90 cm. JPO itu terbuat dari kerangka besi yang menghubungkan Jalan Setia Kawan Barat sampai ke Jalan Grogol Banjir Kanal.

Salah satu sisi JPO tidak ada pembatas permanen, hanya saja terdapat tiang-tiang besi penyangga utama jembatan yang bisa menggantikan fungsi pembatas.

Bahayanya, jika warga yang melintas secara berbarengan terkadang mengalah demi menjaga keselematan mereka.

Baca Juga:

Reaksi Sekda Saefullah Saat Perpanjangan Pembahasan APBD Ditolak Kemendagri

"Jembatan itu dibuat tanpa memperhatikan banyaknya masyarakat disitu, apalagi tingkat penduduk jumlah penduduk yang tinggal disitu kan cukup padat itu mas kan itu salah satu lokasi padat. Harus diperhatikan sisi etikanya dan kenyamanan serta fungsionalnya," tutup Trubus.(Asp)

Baca Juga:

Keluarga Korban Kecelakaan Maut Skuter Listrik Minta Keadilan ke Jokowi

#Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) #Pengamat Kebijakan Publik #Anies Baswedan #Gubernur DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Lift JPO Lenteng Agung Rusak, Derita Kelelahan Lansia Bolak-balik Naik 120 Anak Tangga
Para warga lanjut usia (lansia) menjadi korban rusaknya fasilitas lift di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan.
Wisnu Cipto - Rabu, 10 Juni 2026
Lift JPO Lenteng Agung Rusak, Derita Kelelahan Lansia Bolak-balik Naik 120 Anak Tangga
Indonesia
Pramono Ungkap RW Kumuh di Jakarta Turun 52 Persen, Tapi Masih Tersisa 211 Titik
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkap jumlah RW kumuh di Jakarta turun 52,58% sejak 2017. Masih ada 211 RW kumuh yang jadi fokus penanganan Pemprov DKI.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 07 Mei 2026
Pramono Ungkap RW Kumuh di Jakarta Turun 52 Persen, Tapi Masih Tersisa 211 Titik
Indonesia
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Jika negara hadir memanfaatkan alat kuasa lewat sekolah sebagai pencetak tenaga kerja, hal yang muncul ialah Indonesia hanya sebagai negara pengguna, alih-alih menghasilkan inovasi lewat lulusannya.
Dwi Astarini - Rabu, 29 April 2026
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Anies Bagikan Kuota Haji Gratis untuk Umat, Bisa Ganti dengan Uang Tunai jika Tak Mau
Konten yang beredar merupakan hasil rekayasa AI, probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,1 persen.
Dwi Astarini - Sabtu, 18 April 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Anies Bagikan Kuota Haji Gratis untuk Umat, Bisa Ganti dengan Uang Tunai jika Tak Mau
Indonesia
Gubernur Pramono Serukan Pembersihan Masal Ikan Sapu-sapu, Bukan Hanya di Jakarta Pusat
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo menginstruksikan jajaran untuk melakukan pembersihan ikan sapu-sapu di seluruh wilayah Ibu Kota.
Frengky Aruan - Minggu, 12 April 2026
Gubernur Pramono Serukan Pembersihan Masal Ikan Sapu-sapu, Bukan Hanya di Jakarta Pusat
Indonesia
ASN Jakarta Pakai Mobil Dinas ke Puncak, Pramono Anung: Sudah Ditegur
ASN DKI Jakarta kedapatan menggunakan mobil dinas di Puncak Bogor. Pramono Anung menegaskan tidak ada toleransi, BPAD beri teguran dan lakukan evaluasi.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 April 2026
ASN Jakarta Pakai Mobil Dinas ke Puncak, Pramono Anung: Sudah Ditegur
Indonesia
Gubernur Pramono Dukung Rencana Presiden Prabowo Bangun Hunian Layak bagi Warga Bantaran Rel di Senen
Menurut Pramono, keberadaan warga yang tinggal di fasilitas umum, termasuk di pinggir rel maupun tempat pemakaman umum (TPU), menjadi persoalan lama di Jakarta.
Frengky Aruan - Sabtu, 28 Maret 2026
Gubernur Pramono Dukung Rencana Presiden Prabowo Bangun Hunian Layak bagi Warga Bantaran Rel di Senen
Indonesia
Pendatang di Jakarta Pascalebaran Bisa Sampai 12 Ribu Orang, Gubernur Pramono: Tidak Ada Operasi Yustisia
Pramono hanya mengingatkan pendatang harus punya kesiapan diri yang bagus dan kemampuan untuk bekerja.
Frengky Aruan - Jumat, 27 Maret 2026
Pendatang di Jakarta Pascalebaran Bisa Sampai 12 Ribu Orang, Gubernur Pramono: Tidak Ada Operasi Yustisia
Indonesia
Gubernur Pramono Tegaskan Jakarta Terbuka bagi Siapa Pun Pendatang dengan Catatan
“Jadi bagi siapapun warga negara Indonesia yang mau datang ke Jakarta, Jakarta terbuka, tetapi Jakarta tentunya juga mensyaratkan orang untuk bekerja itu harus dengan kapasitas, kapabilitas, atau yang menjadi kebutuhan,” kata Pramono.
Frengky Aruan - Rabu, 25 Maret 2026
Gubernur Pramono Tegaskan Jakarta Terbuka bagi Siapa Pun Pendatang dengan Catatan
Indonesia
Gubernur Pramono Ancam Kasih Hukuman untuk ASN Pemprov DKI yang Telat dan Bolos Kerja Pasca WFA Lebaran
Pramono Anung juga memberikan tanggapan soal penerapan work from home (WFH) selama satu hari dalam sepekan.
Frengky Aruan - Rabu, 25 Maret 2026
Gubernur Pramono Ancam Kasih Hukuman untuk ASN Pemprov DKI yang Telat dan Bolos Kerja Pasca WFA Lebaran
Bagikan