Pengamat Intelijen: Waspadai Operasi Asing Adu Domba TNI-Polri-BIN

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 25 September 2017
Pengamat Intelijen: Waspadai Operasi Asing Adu Domba TNI-Polri-BIN

Menko Polhukam Jenderal TNI (Purn) Wiranto. (MP/Dery Ridwansah)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Situasi politik nasional menghangat terkait polemik pengadaan senjata. Menkopolhukam Wiranto sudah menegaskan hal itu hanya terkait komunikasi yang belum tuntas. Namun di media sosial hal ini terus jadi perbincangan.

Pengamat intelijen Ridlwan Habib menilai ada pihak ketiga yang mencoba melakukan adu domba antara Panglima TNI, Polri, dan institusi BIN.

"Dari penelusuran dengan metode open source intelligence atau OSINT, operasi adu domba ini menggunakan medsos," ujar Ridlwan di Jakarta, Senin (25/9).

Dia menjelaskan, pada tanggal 23 September pukul 22.00 WIB muncul tagar di media sosial #PanglimaTantangBIN. Tagar itu sempat menjadi trending topic di Twitter.

"Dari penelusuran saya, itu menggunakan auto bot, mesin, bukan akun-akun asli," ucap alumni Pascasarjana Kajian Intelijen Universitas Indonesia (UI) tersebut.

Tagar #PanglimaTantangBIN itu menggunakan link url sebuah berita di website www.perangbintang.com. "Setelah saya cek, website itu di-hosting dari luar negeri," kata Ridlwan.

Website perangbintang.com beralamat IP di 198.185.159.145 yang berada di Naples, Florida, Amerika Serikat. "Ada intensi dari pembuat situs itu untuk menyamarkan penjejakan," ungkapnya.

Pagi hari tanggal 24 September isu makin memanas karena beredar berita melalui group WhatsApp yang mengutip situs perangbintang.com.

"Padahal di berita itu ada wawancara fiktif seolah olah Kepala BIN diwawancarai padahal tidak pernah dan tidak jelas lokasi wawancaranya. Tujuannya jelas fitnah dan menyesatkan," tegas dia.

Selain BIN, akun-akun anonim juga memanaskan situasi dengan seolah-olah menuduh Polri mempunyai senjata ilegal. "Bahkan dengan gambar-gambar hoax," imbuh Ridlwan.

Dia mencontohkan salah satu postingan di media sosial yang menunjukkan tumpukan gambar senjata AK 47 yang disebut sebut milik Polri. "Setelah ditelusuri di internet itu gambar tumpukan senjata di konflik Yaman tahun 2016. Jadi memang tujuannya adu domba dengan modal gambar hoax," katanya.

Dia menilai isu ini adalah upaya pecah belah oleh kepentingan asing agar Indonesia gaduh. Tujuannya agar masyarakat saling curiga termasuk personel di dalam kepolisian, BIN, dan TNI.

"Operasi intelijen asing yang sangat berbahaya karena mengadu domba para bhayangkari negara, padahal hubungan Panglima, Kepala BIN, Kapolri harmonis dan baik-baik saja," jelasnya.

Dia meyakini pihak asing ingin menciptakan kegaduhan agar pembangunan di Indonesia terganggu. "Masyarakat dibuat tidak tenang oleh isu-isu sehingga resah dan tidak percaya pada pemerintah, ini sangat berbahaya," ujarnya.

Dia menilai respons Menkopolhukam dalam menenangkan suasana sudah tepat dan terukur. "Kalau setelah ini terus memanas, pasti ada kepentingan asing yang tidak ingin Indonesia akur, rukun, dan damai, " kata Ridlwan.

Koordinator Indonesia Intelligence Institute itu mengimbau masyarakat umum agar bijak sebelum menyebar kabar di media sosial.

"Bangsa ini kuat kalau bersatu, kita akan hancur jika dipecah belah dan diadu domba. Indonesia musti bersatu," tukasnya.

Dia menambahkan masing-masing institusi intelijen punya tugas dan kewenangan sendiri-sendiri. "Intelijen TNI adalah intelijen tempur untuk kepentingan military intelligence. Tugasnya adalah memastikan pertahanan nasional kuat dari kemungkinan serangan pihak asing, berapa kekuatan senjata Singapura, berapa kapal selam Australia, itu salah satu contoh tugas intelijen tempur, " katanya.

Ridlwan mengingatkan bahwa dalam tugas intelijen berlaku single user atau pengguna tunggal. "Intelijen negara user-nya adalah presiden. Baik itu yang berdinas di intelijen militer/Bais maupun intelijen Polri dan intelijen BIN sama sama bertanggung jawab pada satu pengguna yakni presiden," pungkasnya. (Pon)

Baca juga berita lainnya dalam artikel: Tanggapan Sekjen PDIP Soal 5.000 Pucuk Senpi Ilegal

#Polri #Intelijen
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Polri menjatuhkan sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik. Tersangka kasus penyadapan Prabowo itu menyatakan banding.
Soffi Amira - 1 jam, 20 menit lalu
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menjadi persoalan yang melibatkan pejabat negara.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Indonesia
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Pembentukan tim khusus merupakan bentuk keseriusan institusi dalam merespons dugaan tindak pidana tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Indonesia
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Mekanisme internal tersebut dilakukan secara berkesinambungan seiring dengan penanganan perkara pidana.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Indonesia
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Polri menetapkan mantan Kadiv TIK Irjen SU sebagai tersangka keempat kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden. Ia diduga menyetujui penghapusan hasil sadapan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 November 2026
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Indonesia
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Mensesneg Prasetyo Hadi meminta masyarakat tidak khawatir terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang menyeret tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Indonesia
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Perkara yang sedang diproses Bareskrim Polri bersama Divisi Propam Polri tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas kepolisian dalam melayani masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Indonesia
Polri Tegaskan Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Murni Ulah Oknum
Perkara dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik serta illegal access yang tengah diselidiki tidak berkaitan dengan kebijakan resmi Polri.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Polri Tegaskan Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Murni Ulah Oknum
Indonesia
Tetapkan Oknum Jenderal Polisi jadi Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo, Polri: ini Upaya Bersih ke Dalam
Polri menegaskan penegakan hukum kasus itu sejalan dengan arahan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang ingin institusi Polri bersih.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Tetapkan Oknum Jenderal Polisi jadi Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo, Polri: ini Upaya Bersih ke Dalam
Bagikan