Tanggapan Sekjen PDIP Soal 5.000 Pucuk Senpi Ilegal

MerahPutih.com - Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto buka suara mengenai isu adanya institusi nonmiliter yang berupaya mendatangkan 5.000 pucuk senjata secara ilegal dengan mencatut nama Presiden Jokowi.

Dalam kesempatan itu, Hasto juga mengimbau kepada semua pihak untuk memberikan pernyataan yang menyejukkan. Sehingga tak menimbulkan polemik di masyarakat.

"PDIP berharap semua mengedepankan penyampaian informasi kepada masyarakat sebagai informasi yang menyejukkan. Informasi yang menegaskan tata politik yang mengandung peradaban," ujarnya usai menghadiri perayaan ulang tahun Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar di Kantor DPP DPP PKB, Raden Saleh, Jakarta, Minggu (24/9).

Seperti diketahui, informasi ada 5.000 pucuk senjata ilegal datang dari Panglima TNI Gatot Nurmantyo dalam sebuah acara di Mabes TNI Cilangkap. Menurut Hasto, Panglima TNI dapat berkomunikasi langsung dengan pihak terkait tanpa perlu melontarkan pernyataan tersebut ke publik.

"Panglima bisa berkomunikasi dengan pihak-pihak yang beliau sebut, tanpa perlu harus disampaikan kepada publik. Info A 1 yang menerima kan Panglima," jelas dia.

"Kami berharap menjadi pemimpin kalau ada hal-hal yang penting dan strategis seperti itu, kan bisa dilakukan klarifikasi. Tugas pemimpin menyatukan, memberikan arah dan pernyataan jangan sampai menimbulkan hal-hal yang kontroversi."

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo melontarkan pernyataan yang menggemparkan. Di hadapan para purnawirawan jenderal menyatakan, ada ada institusi nonmiliter yang berupaya mendatangkan 5.000 pucuk senjata secara ilegal dan itu mencatut nama Presiden Jokowi.

Hal itu diungkapkan Gatot saat acara silaturahmi dengan para purnawirawan jenderal TNI di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22/9). Rekaman suara pernyataan ini pun beredar di media sosial.

“Ada kelompok institusi yang akan beli 5000 pucuk senjata, bukan militer,” kata Panglima.

Dalam pertemuan dihadiri para senior jenderal (purn) TNI, seperti Menko Polhukam Wiranto yang juga mantan Panglima TNI, mantan Wapres RI Tri Sutrisno, Laksamana (purn) TNI Purn Widodo AS, Laksamana (purn) TNI Agus Suhartono. Selain itu hadir juga Prabowo Subianto, Sutiyoso, Agung Gumelar, hingga mantan Menko Polhukam Tedjo Edhy.

Menurut Panglima, institusi tersebut mencatut nama Presiden Jokowi. “Memakai nama Presiden. Seolah-olah dari Presiden yang berbuat, padahal saya yakin itu bukan Presiden. Informasi yang saya dapat kalau tidak A 1 tidak akan saya sampaikan di sini,” ungkapnya.

Jenderal Gatot juga menegaskan, tidak boleh ada institusi di Indonesia yang memiliki senjata selain TNI dan Polri. “Dan polisi pun tidak boleh memiliki senjata yang bisa menembak tank dan bisa menembak pesawat dan bisa menembak kapal, saya serbu kalau ada. Ini ketentuan,” ungkap Panglima. (Pon)

Baca juga berita lainnya dalam artikel: Ketum PKB Minta Kasus 5.000 Pucuk Senjata Ilegal Diusut Tuntas