Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Pengamat Militer dan Intelijen Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati, menyatakan perempuan Indonesia rentan menjadi target radikalisasi. Menurutnya, hal ini disebabkan oleh faktor agama, sosial dan kultural yang cenderung menempatkan perempuan dalam posisi marjinal dan subordinat.
"Mereka direkrut dan diinvestasikan melalui pernikahan di mana secara sosial perempuan dipandang sekadar objek yang harus patuh dan tunduk sepenuhnya terhadap pasangannya," kata wanita yang akrab disapa Nuning dalam acara Dialog Merajut Kebhinekaan di The Goodrich Hotel, Jakarta, Kamis (20/6).
BACA JUGA: Kandidat Berpaham Radikal Daftar Capim KPK Langsung Dicoret
Para perempuan tersebut, kata Nuning, kemudian mendapat indoktrinasi bahwa ideologi pancasila dan sistem demokrasi adalah buatan thoghut sebagai faktor untuk meneguhkan legitimasi agama.
"Dengan kultur patriarki di Indonesia yang menempatkan perempuan dalam posisi marjinal dan subordinat maka perempuan Indonesia akan lebih mudah menjadi terpapar radikalisme," jelas dia.
Selain itu, Nuning berpendapat, bahwa perempuan di pedesaan dengan tingkat pendidikan dan ekonomi yang rendah jauh lebih mudah terpapar radikalisme.
"Radikalisme sudah masuk perkotaan, building to building, jaringan teroris ini melakukan cipta kondisi di media sosial untuk melanggengkan kultur patriarki melalui kampanye terstruktur dan masif mengenai poligami dan gerakan lainnya," ungkapnya.
Menurut Nuning, hal tersebut juga didorong oleh fenomena post truth dan hoaks di media sosial yang menempatkan narasi radikal diproduksi secara besar-besaran, multi channel, cepat, bias konfirmasi dan manipulatif.
Untuk itu, Nuning menegaskan, selain penanggulangan, Badan Nasional Penanggulangan terorisme (BNPT) juga harus fokus pada faktor pencegahan arus radikalisasi di kalangan perempuan Indonesia.
"Kedua faktor tersebut harus sama kuatnya. Stakeholder lainnya perlu meningkatkan upaya internalisasi nilai kesetaraan dan keadilan gender, agar perempuan Indonesia dapat lebih berdaya melawan dominasi kultur patriarki," papar dia.
BACA JUGA: Kapolda Jateng Sebut Kaum Muda Rentan Terpapar Radikalisme
Hal tersebut, lanjut mantan Anggota DPR RI ini dapat dilakukan dalam prinsip kerjasama dengan organisasi keagamaan moderat yang memproduksi counter narasi radikalisasi.
"Untuk pencegahan di media sosial, pembatasan tidak efektif untuk menangkal radikalisme, yang harus dilakukan adalah meningkatkan kemampuan literasi masyarakat Indonesia," pungkas Nuning. (Pon)
