Pengamat Intelijen Jelaskan Keterlibatan BIN Dalam Proses RUU Cipta Kerja

MerahPutih.Com - Keterlibatan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam persoalan Omibus Law, terutama untuk meredam penolakan masyarakat, merupakan hal yang wajar.

Apalagi, yang dilakukan BIN semata-mata untuk memberikan pemahaman kepada publik tentang sisi positif dari keberadaan omnibus law, khususnya RUU Cipta Kerja, yang segera digodok pemerintah bersama DPR.

Baca Juga:

Omnibus Law Disinyalir Mempreteli Kebebasan Pers, Mahfud MD Bantah

Pengamat Intelijen Stanislaus Riyanta, menilai, masyarakat harus paham jika rancangan Omnibus Law adalah untuk mengubah regulasi yang rumit menjadi lebih sederhana. Untuk itu, diperlukan kehadiran menilai BIN untuk deteksi dini dan cegah dini ancaman negara dan bersifat single user kepada presiden.

“Jika ada pihak yang mau memanfaatkan Omnibus Law untuk mengganggu negara, maka BIN pasti mendeteksi dan mencegahnya," katanya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (26/2).

Menurut dia, apa yang dilakukan oleh BIN saat ini masih on the track, tidak perlu ada yang dikhawatirkan.

Perintah Presiden Jokowi untuk BIN pun dinilai sudah benar dan menjadi salah satu upaya untuk menjaga stabilitas negara.

“BIN bertugas untuk deteksi dini dan cegah dini ancaman negara. Penyusunan RUU ada potensi ancaman, untuk itu perlu dideteksi dan dicegah. Tugas BIN clear dalam hal ini,” ujar Stanislaus yang juga peserta program Doktoral UI ini.

Pada kesempatan yang sama, ia juga menilai upaya Jokowi menghadirkan Omnibus Law patut diapresiasi. Selama ini regulasi di Indonesia sangat rumit dan kurang ramah terhadap investasi.

Menurut Stanislaus, hal ini yang akan diperbaiki menjadi lebih sederhana yang tujuan utamanya juga untuk masyarakat Indonesia.

Maka dirinya menganjurkan agar publik tak perlu mengeluarkan reaksi atau komentar yang merugikan maupun menghambat penyusunan RUU tersebut.

“Masih banyak waktu untuk memberi masukan secara positif terhadap Omnibus Law. Jika (masyarakat) ada usulan bisa disalurkan dengan lebih bijak. Tidak perlu malah melakukan aksi kontra produktif tanpa usul yang konstruktif,” katanya.

Pengamat geostrategi yang juga peneliti Institute for Defense and Strategic Research (IDSR) Ian Montratama menganggap upaya yang dilakukan BIN semata-semata untuk memberikan pemahaman kepada publik soal sisi positif dari rancangan RUU Cipta Kerja, bukan cerminan dari rezim yang otoriter.

“Hak Presiden memberi tugas kepada BIN untuk melakukan penggalangan, termasuk dalam menyampaikan hal-hal yang dianggap positif tentang omnibus law,” ujarnya.

Lalu, BIN dapat diberi tugas apa saja oleh Presiden sesuai hukum yang berlaku. Oleh karena itu, menurut Ian, komentar Iwan Smule itu seperti memancing di air keruh. Ian mengatakan, penugasan yang diberikan Jokowi kepada BIN sudah menjadi hal yang normatif.

Baca Juga:

Pemerintah Bantah RUU Cilaka Akan Persulit Hidup Kaum Pekerja

“Menjadi kurang pas kalau membuka ke publik hal-hal yang diperintahkan Presiden kepada BIN. Bisa jadi hal itu melanggar prinsip kerahasiaan negara,” ujarnya.

Ian menyebutkan, keterlibatan BIN untuk berkontribusi dalam mengedukasi masyarakat terkait keberadaan omnibus law sangat dibutuhkan. Sebab, dikhawatirkan ada penyusup yang berusaha memprovokasi agar pengesahan aturan baru itu dibatalkan.(Knu)

Baca Juga:

Muhammadiyah Cemaskan Lolosnya Pasal Selundupan dalam Omnibus Law