Headline

Pengamat CSIS Nilai Positif Penetapan Tersangka Terhadap Benny Wenda

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 05 September 2019
 Pengamat CSIS Nilai Positif Penetapan Tersangka Terhadap Benny Wenda

Ketua Departemen Politik dan Hubungan Internasional CSIS Vidhyandika D Perkasa (Foto: csis.or.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Sepak terjang tokoh Papua Merdeka Benny Wenda selama ini membuat pemrintah Indonesia sedikit kalang kabut. Manuvernya di luar negeri guna mencari dukungan dari negara-negara asing terhadap gerakannya kini mulai dipersempit dengan penetapan sebagai tersangka dalam kerusuhan Papua.

Menurut pengamat CSIS Vidhyandika Perkasa, penetapan Benny Wenda sebagai tersangka membuat gerak geriknya di luar negeri mulai terbatas.

Baca Juga:

Diduga Sebagai Aktor Kerusuhan Papua, Pemerintah Bakal Kejar Benny Wenda

"Saya pikir intelijen sudah punya bukti keterlibatan Benny Wenda. Di satu sisi, penetapan (tersangka) itu juga untuk membatasi gerak-gerik Benny Wenda di luar negeri," kata Vidhyandika ketika dihubungi di Jakarta, Kamis (5/9).

Tokoh Papua Merdeka Benny Wenda ditetapkan sebagai tersangka
Benny Wenda diduga berperan sebagai aktor dibalik kerusuhan Papua beberapa waktu lalu (Foto: FB/Benny Wenda)

Benny Wenda dianggap sebagai figur pembebasan Papua dan dia juga sosok yang mendorong berlangsungnya referendum bagi Papua.

"Dia menjadi inspirasi bagi pemuda pemuda untuk memperjuangkan referendum," kata Vidhyandika.

Namun, Vidhyandika mengingatkan agar pemerintah jangan hanya menjadikan Benny Wenda sebagai aktor tunggal permasalahan di Papua.

"Mungkin harus ditinjau dari dua sisi, karena permasalahan Papua bukan karena Benny Wenda saja," kata dia.

Ketua Departemen Politik dan Hubungan Internasional CSIS ini menambahkan sikap pemerintah dalam menangani konflik di Papua itu harus menyentuh persoalan inti. Salah satunya adalah masalah ekonomi.

"Meskipun pemerintah Jokowi sibuk membangun infrastruktur, ada masalah ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang belum terselesaikan," ujar Vidhyandika.

Berdasarkan diskusi dengan sejumlah milenial Papua, Vidhyandika mengatakan kalau mereka merasa pembangunan infrastruktur Papua secara ekonomi perlu dikaji lebih dalam lagi. Sebab, yang diuntungkan dari Pembangunan Infrastruktur ini siapa? Karena mereka tidak dilibatkan.

Apalagi pembangunan melibatkan kehadiran militer. Masyarakat Papua sangat trauma dengan militer. Selain itu, adanya miss management penggunaan dana otonomi khusus (otsus) juga menyebabkan pembangunan era Jokowi semakin tak terlihat.

Baca Juga:

DPR Anggap Perlu Kanalisasi Isu Papua Agar Tak Coreng Citra Indonesia

Pemerintah jangan hanya mengkambinghitamkan Benny Wenda saja jika belum menyentuh persoalan inti tadi. Sebab, Benny memiliki sejumlah koneksi informasi internasional yang dapat membangkitkan pembebasan Papua.

"Benny Wenda itu punya koneksi beragam di dunia Internasional, jadi memang berjuang dari aspek Internasional untuk membangun citra Papua yang masih bermasalah," papar Vidhyandika seperti dilansir Antara.

Kalau permasalahan itu tidak diselesaikan, maka akan semakin deras arus informasi internasional mengenai Papua jika Benny Wenda dikambinghitamkan.

Permasalahan Papua bukan karena aktor tunggal. Hanya saat ini karena Benny Wenda mempunyai image, resource, dan channel untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua.

"Saya pikir itu termasuk yurisdiksi dimana dia berada. Kalau referendum itu terwujud, belum tentu juga dia dianggap oleh masyarakat Papua," pungkas Vidhyandika.(*)

Baca Juga:

Wiranto Ungkap Ada Warga Asing yang Terlibat Provokasi Massa Berbuat Anarkistis

#Konflik Papua #Organisasi Papua Merdeka #Pengamat Politik #CSIS
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
DPR Soroti Fenomena 'Inflasi Pengamat', Kritik Dinilai Bisa Jadi Propaganda
DPR menilai fenomena 'inflasi pengamat' relevan. Habiburokhman menyebut sebagian kritik bersifat provokatif hingga berpotensi jadi propaganda politik.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 April 2026
DPR Soroti Fenomena 'Inflasi Pengamat', Kritik Dinilai Bisa Jadi Propaganda
Indonesia
Seluruh Fasiltas Kesehatan Tambrauw Papua Barat Daya Ditutup Sampai Keselamatan Nakes Terjamin
Penutupan mencakup seluruh fasilitas layanan kesehatan di wilayah Tambrauw, yakni satu rumah sakit, 24 puskesmas (PKM), dan lima puskesmas pembantu (pustu).
Wisnu Cipto - Rabu, 25 Maret 2026
Seluruh Fasiltas Kesehatan Tambrauw Papua Barat Daya Ditutup Sampai Keselamatan Nakes Terjamin
Indonesia
Perang AS-Israel vs Iran, Pengamat Minta Indonesia Tetap Netral dan Dorong Perdamaian
Perang AS-Israel vs Iran kini makin memanas. Pengamat pun meminta Indonesia agar tetap netral dan mendorong perdamaian.
Soffi Amira - Jumat, 06 Maret 2026
Perang AS-Israel vs Iran, Pengamat Minta Indonesia Tetap Netral dan Dorong Perdamaian
Indonesia
Pengamat Sebut Konflik AS-Israel vs Iran Berpotensi Jadi Krisis Global, jika Rusia dan China Terlibat
Perang antara AS-Israel vs Iran bisa menjadi krisis global, jika Rusia dan China ikut terlibat.
Soffi Amira - Kamis, 05 Maret 2026
Pengamat Sebut Konflik AS-Israel vs Iran Berpotensi Jadi Krisis Global, jika Rusia dan China Terlibat
Indonesia
KKB Papua Kocar-kacir, Satgas Cartenz 2026 Ungkap Peran Meno Kogoya Dalam Rentetan Penembakan Pesawat
Selain Meno, Satgas juga mengungkap identitas tiga pelaku lainnya, yakni Kotor Payage alias Kotoran Giban, Enage Heluka, dan Homi Heluka.
Angga Yudha Pratama - Selasa, 03 Maret 2026
KKB Papua Kocar-kacir, Satgas Cartenz 2026 Ungkap Peran Meno Kogoya Dalam Rentetan Penembakan Pesawat
Indonesia
Pengamat Nilai Polri di Bawah Kementerian Bisa Buka Ruang Politisasi Hukum
Wacana penempatan Polri di bawah Kementerian menjadi perdebatan. Pengamat menilai, hal itu bisa menimbulkan ruang politisasi hukum.
Soffi Amira - Rabu, 28 Januari 2026
Pengamat Nilai Polri di Bawah Kementerian Bisa Buka Ruang Politisasi Hukum
Indonesia
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Pakar Hukum Tata Negara, Muhammad Rullyandi menyebutkan, bahwa kepimpinan Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, dianggap ilegal.
Soffi Amira - Kamis, 08 Januari 2026
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Indonesia
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Presiden RI, Prabowo Subianto, sempat bercanda soal mengawasi gerak-gerik PKB. Menurut pengamat, hal itu bukanlah guyonan semata.
Soffi Amira - Rabu, 07 Januari 2026
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Indonesia
Nicolas Maduro Ditangkap AS, Jerry Massie Ungkap 2 Alasan Utama di Baliknya
Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, ditangkap oleh otoritas AS. Pengamat politik, Jerry Massie mengatakan, bahwa ini menjadi bukti dominasi politik dan militer AS.
Soffi Amira - Senin, 05 Januari 2026
Nicolas Maduro Ditangkap AS, Jerry Massie Ungkap 2 Alasan Utama di Baliknya
Indonesia
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Publik figur kini diminta untuk tidak menyebarkan narasi menyesatkan soal bencana Sumatra. Pengamat menilai, hal itu hanya memperpanjang penderitaan.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Bagikan