Headline

Pengamat CSIS Nilai Positif Penetapan Tersangka Terhadap Benny Wenda

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 05 September 2019
 Pengamat CSIS Nilai Positif Penetapan Tersangka Terhadap Benny Wenda

Ketua Departemen Politik dan Hubungan Internasional CSIS Vidhyandika D Perkasa (Foto: csis.or.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Sepak terjang tokoh Papua Merdeka Benny Wenda selama ini membuat pemrintah Indonesia sedikit kalang kabut. Manuvernya di luar negeri guna mencari dukungan dari negara-negara asing terhadap gerakannya kini mulai dipersempit dengan penetapan sebagai tersangka dalam kerusuhan Papua.

Menurut pengamat CSIS Vidhyandika Perkasa, penetapan Benny Wenda sebagai tersangka membuat gerak geriknya di luar negeri mulai terbatas.

Baca Juga:

Diduga Sebagai Aktor Kerusuhan Papua, Pemerintah Bakal Kejar Benny Wenda

"Saya pikir intelijen sudah punya bukti keterlibatan Benny Wenda. Di satu sisi, penetapan (tersangka) itu juga untuk membatasi gerak-gerik Benny Wenda di luar negeri," kata Vidhyandika ketika dihubungi di Jakarta, Kamis (5/9).

Tokoh Papua Merdeka Benny Wenda ditetapkan sebagai tersangka
Benny Wenda diduga berperan sebagai aktor dibalik kerusuhan Papua beberapa waktu lalu (Foto: FB/Benny Wenda)

Benny Wenda dianggap sebagai figur pembebasan Papua dan dia juga sosok yang mendorong berlangsungnya referendum bagi Papua.

"Dia menjadi inspirasi bagi pemuda pemuda untuk memperjuangkan referendum," kata Vidhyandika.

Namun, Vidhyandika mengingatkan agar pemerintah jangan hanya menjadikan Benny Wenda sebagai aktor tunggal permasalahan di Papua.

"Mungkin harus ditinjau dari dua sisi, karena permasalahan Papua bukan karena Benny Wenda saja," kata dia.

Ketua Departemen Politik dan Hubungan Internasional CSIS ini menambahkan sikap pemerintah dalam menangani konflik di Papua itu harus menyentuh persoalan inti. Salah satunya adalah masalah ekonomi.

"Meskipun pemerintah Jokowi sibuk membangun infrastruktur, ada masalah ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang belum terselesaikan," ujar Vidhyandika.

Berdasarkan diskusi dengan sejumlah milenial Papua, Vidhyandika mengatakan kalau mereka merasa pembangunan infrastruktur Papua secara ekonomi perlu dikaji lebih dalam lagi. Sebab, yang diuntungkan dari Pembangunan Infrastruktur ini siapa? Karena mereka tidak dilibatkan.

Apalagi pembangunan melibatkan kehadiran militer. Masyarakat Papua sangat trauma dengan militer. Selain itu, adanya miss management penggunaan dana otonomi khusus (otsus) juga menyebabkan pembangunan era Jokowi semakin tak terlihat.

Baca Juga:

DPR Anggap Perlu Kanalisasi Isu Papua Agar Tak Coreng Citra Indonesia

Pemerintah jangan hanya mengkambinghitamkan Benny Wenda saja jika belum menyentuh persoalan inti tadi. Sebab, Benny memiliki sejumlah koneksi informasi internasional yang dapat membangkitkan pembebasan Papua.

"Benny Wenda itu punya koneksi beragam di dunia Internasional, jadi memang berjuang dari aspek Internasional untuk membangun citra Papua yang masih bermasalah," papar Vidhyandika seperti dilansir Antara.

Kalau permasalahan itu tidak diselesaikan, maka akan semakin deras arus informasi internasional mengenai Papua jika Benny Wenda dikambinghitamkan.

Permasalahan Papua bukan karena aktor tunggal. Hanya saat ini karena Benny Wenda mempunyai image, resource, dan channel untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua.

"Saya pikir itu termasuk yurisdiksi dimana dia berada. Kalau referendum itu terwujud, belum tentu juga dia dianggap oleh masyarakat Papua," pungkas Vidhyandika.(*)

Baca Juga:

Wiranto Ungkap Ada Warga Asing yang Terlibat Provokasi Massa Berbuat Anarkistis

#Konflik Papua #Organisasi Papua Merdeka #Pengamat Politik #CSIS
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Polemik Ijazah Gibran Masih Berlanjut, Pengamat Tekankan Pentingnya Kepastian Hukum
Polemik ijazah Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka, kini belum mereda. Direktur P3S, Jerry Massie, menilai setiap calon pejabat negara harus memenuhi persyaratan.
Soffi Amira - Jumat, 09 Oktober 2026
Polemik Ijazah Gibran Masih Berlanjut, Pengamat Tekankan Pentingnya Kepastian Hukum
Indonesia
Pengamat Sebut Polemik Ijazah Gibran Belum Tertutup, Ada Peluang Pembahasan di DPR
Polemik ijazah Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka, kemungkinan berlanjut ke DPR. Hal itu diungkapkan Direktur P3S, Jerry Massie.
Soffi Amira - Jumat, 09 Oktober 2026
Pengamat Sebut Polemik Ijazah Gibran Belum Tertutup, Ada Peluang Pembahasan di DPR
Indonesia
Polemik Ijazah Gibran Berpotensi Pengaruhi Elektabilitas di Pilpres 2029, ini Kata Pengamat
Polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka bisa memengaruhi elektabilitas di Pilpres 2029. Pengamat pun mengungkap dampaknya.
Soffi Amira - Rabu, 07 Oktober 2026
Polemik Ijazah Gibran Berpotensi Pengaruhi Elektabilitas di Pilpres 2029, ini Kata Pengamat
Indonesia
Pentolan OPM Dikabarkan Tewas Dalam Baku Tembak di Intan Jaya Papua Tengah
Saat peristiwa kontak senjata terjadi, Hermanus Hogajau-lah yang pertama kali menghujani Pasukan Timsus Yonif 315 Garuda dan Tim Taipur Koops TNI Habema di bawah kendali Kogabwilhan III
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 September 2026
Pentolan OPM Dikabarkan Tewas Dalam Baku Tembak di Intan Jaya Papua Tengah
Indonesia
4 Anggota OPM Tewas Dalam Kontak Senjata di Intan Jaya Papua Tengah
Personel TNI juga menyita sejumlah barang dari lokasi, antara lain satu pucuk SS2 V1, satu senjata api laras panjang dengan alat bidik Trijicon
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 25 September 2026
 4 Anggota OPM Tewas Dalam Kontak Senjata di Intan Jaya Papua Tengah
Dunia
3 Pegawai Pertanian Meninggal Akibat Serangan KKB, Warga Sipil Paling Rentan Alami Kekerasan
Ketiga korban merupakan warga sipil yang tengah menjalankan tugas untuk membawa bantuan ternak kepada masyarakat di pedalaman Papua
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 10 September 2026
3 Pegawai Pertanian Meninggal Akibat Serangan KKB, Warga Sipil Paling Rentan Alami Kekerasan
Indonesia
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia diperkirakan menuju kapitalisme negara atau welfare state. Ekonom mengungkapkan risikonya.
Soffi Amira - Jumat, 04 September 2026
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia
Lima Pekerja Bangunan Dibunuh OPM, DPR: Tegaskan Negara Harus Jamin Rasa Aman bagi Pekerja Sipil
Negara wajib menjamin keamanan warga sipil yang bekerja di wilayah rawan konflik.

Dwi Astarini - Selasa, 04 Agustus 2026
Lima Pekerja Bangunan Dibunuh OPM, DPR: Tegaskan Negara Harus Jamin Rasa Aman bagi Pekerja Sipil
Indonesia
Pengamat Curiga Ada Oknum Lain di Kejagung, Minta Febrie Adriansyah Bongkar Pemilik Emas dan Uang Sitaan
Pengamat Politik, Fernando Emas, mencurigai ada oknum lain di Kejagung dalam kasus korupsi eks Jampidsus, Febrie Adriansyah.
Soffi Amira - Kamis, 16 Juli 2026
Pengamat Curiga Ada Oknum Lain di Kejagung, Minta Febrie Adriansyah Bongkar Pemilik Emas dan Uang Sitaan
Indonesia
Kasus Febrie Adriansyah Dinilai tak Berdiri Sendiri, Pengamat: Bongkar Semua yang Terlibat
Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, meminta semua nama yang terlibat dalam kasus Febrie Adriansyah dibongkar.
Soffi Amira - Selasa, 14 Juli 2026
Kasus Febrie Adriansyah Dinilai tak Berdiri Sendiri, Pengamat: Bongkar Semua yang Terlibat
Bagikan