Headline

DPR Anggap Perlu Kanalisasi Isu Papua Agar Tak Coreng Citra Indonesia

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 05 September 2019
  DPR Anggap Perlu Kanalisasi Isu Papua Agar Tak Coreng Citra Indonesia

Anggota DPR dari Papua Barat Jimmy Demianus Ijie (Foto: antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Anggota DPR Jimmy Demianus Ijie menegaskan pemerintah perlu melakukan kanalisasi isu Papua agar tidak jadi perbincangan banyak pihak, termasuk meminimalisi intervensi dari luar negeri agar tidak merusak citra Indonesia.

Menurut putra Papua ini, masalah Papua belakangan sudah menjadi bola liar, sehingga perlu ada pengawasan terhadap isu-isu yang berkembang.

Baca Juga:

Wiranto Ungkap Ada Warga Asing yang Terlibat Provokasi Massa Berbuat Anarkistis

“Masalah Papua sudah menjadi bola liar yang dimanfaatkan banyak pihak. Saya baru membaca bagaimana pernyataan Perdana Menteri Australia, lalu Komisi HAM PBB dan saya khawatir ada pihak lain yang ikut mencampuri,” ujar Jimmy saat menyampaikan interupsi pada Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (5/9).

Anggota DPR yang juga politisi PDIP Jimmy Demianus Ijie
Jimmy Demianus Ijie sarankan anggara pemerintah perlu kanalisasi isu terkait Papua (Foto: antaranews)

Jimmy mengusulkan agar Pimpinan Dewan turut proaktif dalam melakukan rapat dengar pendapat dengan berbagai pihak untuk meminimalisir isu yang tidak benar terkait Papua.

“Saya mengusulkan kepada Pimpinan Dewan untuk proaktif, apakah dalam bentuk rapat dengar pendapat atau bentuk lain, silahkan mengundang gubernur dan tokoh-tokoh yang direkomendasikan dengan dewan gubernur untuk dialog jangan sampai pihak lain ikut campur,” tegas politisi PDI-Perjuangan itu.

Baca Juga:

Dituding Perkeruh Situasi Papua, Massa Kepung Kantor LBH Jakarta

Menurut anggota legislatif dapil Papua Barat ini, penyelesaiaan Papua harus dengan proaktif dan mengambil langkah agar cepat dikanalisasi karena ini sudah jadi bola liar dan Jimmy tidak mau Papua mengikuti jejak Timor Leste.

Salah satu langkah yang yang diambil, Pimpinan DPR RI akan mengadakan diskusi tentang Papua pada Rabu, 11 September 2019 mendatang dengan mengundang dari berbagai tokoh adat Papua, termasuk Anggota Dewan dapil Papua dan Papua Barat.(Knu)

Baca Juga:

Gubernur Papua Barat Minta Massa Hentikan Aksi Demonstrasi

#Anggota DPR #Konflik Papua #Politisi PDIP #Papua Barat
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Legislator PKB Dorong Percepatan Pengadaan Lahan Relokasi bagi Korban Bencana Aceh-Sumatra
Dampak bencana tidak hanya menyebabkan kerusakan rumah, tetapi juga membuat sebagian warga kehilangan tanah dan sumber penghidupan.
Dwi Astarini - Jumat, 19 Desember 2025
Legislator PKB Dorong Percepatan Pengadaan Lahan Relokasi bagi Korban Bencana Aceh-Sumatra
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA ]: Menkeu Purbaya Usulkan Gaji Guru Setara Anggota DPR
Beredar informasi yang menyebut Menkeu Purbaya akan menaikkan gaji guru setara dengan anggota DPR. Simak faktanya!
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA ]: Menkeu Purbaya Usulkan Gaji Guru Setara Anggota DPR
Indonesia
Legislator Dukung Presiden Pecat Bupati Aceh Selatan
Tindakan Bupati Mirwan MS tersebut merupakan bentuk kelalaian serius dan pelanggaran terhadap tanggung jawab seorang kepala daerah.
Dwi Astarini - Selasa, 09 Desember 2025
Legislator Dukung Presiden Pecat Bupati Aceh Selatan
Indonesia
Mahasiswa Uji Materi UU MD3, Ketua Baleg DPR: Bagian dari Dinamika Demokrasi
Judicial review yang dilakukan mahasiswa merupakan dinamika yang terus dibangun dalam demokrasi.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Mahasiswa Uji Materi UU MD3, Ketua Baleg DPR: Bagian dari Dinamika Demokrasi
Indonesia
PDIP Ingatkan Risiko Konflik Horizontal jika Wewenang Pemecatan Anggota DPR Diberikan kepada Publik
Bila wakil rakyat tersebut tidak bekerja sesuai harapan, mereka bisa tidak memilih anggota dewan itu lagi di pemilu selanjutnya.
Dwi Astarini - Kamis, 20 November 2025
PDIP Ingatkan Risiko Konflik Horizontal jika Wewenang Pemecatan Anggota DPR Diberikan kepada Publik
Indonesia
Pengamat Soroti Sanksi untuk Sahroni dkk, Ada Upaya ‘Melindungi’ Teman Sendiri
Mempertanyakan langkah MKD yang cepat memutuskan kasus pelanggaran etik lima legislator nonaktif tanpa pemeriksaan mendalam.
Dwi Astarini - Kamis, 06 November 2025
Pengamat Soroti Sanksi untuk Sahroni dkk, Ada Upaya ‘Melindungi’ Teman Sendiri
Indonesia
Dinyatakan Langgar Etik dan Dijatuhi Sanksi Nonaktif 6 Bulan, Ahmad Sahroni Hormati Putusan MKD DPR
MKD DPR menjatuhkan sanksi nonaktif enam bulan kepada anggota DPR Fraksi NasDem Ahmad Sahroni atas pelanggaran kode etik buntut aksi unjuk rasa di Kompleks Parlemen Senayan. Sahroni menyatakan menerima putusan tersebut.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 November 2025
Dinyatakan Langgar Etik dan Dijatuhi Sanksi Nonaktif 6 Bulan, Ahmad Sahroni Hormati Putusan MKD DPR
Indonesia
Hormati Putusan MKD DPR, Uya Kuya: Sidang Etik Berjalan Objektif dan Profesional
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menyatakan anggota DPR Fraksi PAN Uya Kuya tidak terbukti melanggar kode etik usai sidang etik buntut aksi unjuk rasa Agustus 2025. Uya menerima keputusan tersebut dengan lapang dada.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 November 2025
Hormati Putusan MKD DPR, Uya Kuya: Sidang Etik Berjalan Objektif dan Profesional
Indonesia
MKD Putuskan Sanksi untuk 5 Anggota DPR Nonaktif, Sahroni dan Eko Patrio Dihukum Paling Berat
MKD menjatuhkan sanksi kepada lima anggota DPR nonaktif. Tiga melanggar kode etik, dua kembali aktif, dengan Sahroni menerima sanksi paling berat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 November 2025
MKD Putuskan Sanksi untuk 5 Anggota DPR Nonaktif, Sahroni dan Eko Patrio Dihukum Paling Berat
Indonesia
Ahli Ungkap Ada Penggiringan Opini Terstruktur di Aksi Demo DPR
Ada narasi yang disebarkan secara terstruktur dan sistematis di berbagai platform media sosial sejak pertengahan Agustus, jauh sebelum aksi unjuk rasa pecah.
Dwi Astarini - Selasa, 04 November 2025
Ahli Ungkap Ada Penggiringan Opini Terstruktur di Aksi Demo DPR
Bagikan