Pengamat: Amien Rais Bernafsu Bangun Politik Dinasti

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Selasa, 06 November 2018
Pengamat: Amien Rais Bernafsu Bangun Politik Dinasti

Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais mendadak menyambangi markas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Foto: MP/Ponco

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais diduga mendorong anaknya jadi wakil ketua DPR untuk menggantikan Taufik Kurniawan yang ditetapkan tersangka oleh KPK sebagai bagian untuk membangun dinasti politik keluarga.

Demikian analisa pengamat politik Universitas Padjadjaran Muradi. Menurut dia, Amien telah melupakan apa yang dikritiknya ketika bersama- sama menurunkan Soeharto terkait dengan politik dinasti.

"Langkah tersebut dibaca sebagai bentuk inkonsistensi sikap politik Amien Rais untuk membangun politik yang lebih kompetitif dan berdaya saing tinggi," kata Muradi dalam pernyataan persnya, Selasa (6/11).

Menurut Muradi, masuknya Hanum, putri Amien ke ranah politik praktis dan dorongan kuat Hanafi untuk menduduki kursi Wakil Ketua DPR merupakan indikasi kuat Amien ingin membangun politik dinasti di PAN.

hanum rais
Hanum Rais dan Ratna Sarumpaet. Foto: Youtube

"Secara langsung hal tersebut dimungkinkan (bikin dinasti), apalagi kemudian bukan cuma Hanafi, tapi juga Hanum ikut terjun ke politik praktis, dengan tetap mengandalkan karisma dan campur tangan bapaknya," tukas Muradi.

Terkait hal itu, Muradi langkah Amien itu berpotensi mendapat penolakan dari internal PAN kerena berpotensi kehilangan orientasinya sebagai partai reformis. "Pertaruhannya adalah Pileg 2019 mendatang bisa saja suara PAN makin terjun bebas, karena PAN dianggap tidak mampu menyesuaikan diri dengan pemilih maupun situasi politik," pungkasnya. (Fdi)

#Amien Rais #PAN #Politik Dinasti
Bagikan
Ditulis Oleh

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Negara memberikan ruang kemandirian bagi partai politik untuk mengatur kehidupan organisasinya sendiri.
Dwi Astarini - Jumat, 24 April 2026
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Indonesia
PAN Minta Maaf Bupati Rejang Lebong Kena OTT KPK, Bukan Cerminan Partai
PAN menegaskan tindakan yang dilakukan Fikri Thobari merupakan tanggung jawab pribadi dan tidak mencerminkan nilai serta prinsip partai.
Wisnu Cipto - Rabu, 11 Maret 2026
PAN Minta Maaf Bupati Rejang Lebong Kena OTT KPK, Bukan Cerminan Partai
Indonesia
PAN Copot Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dari Struktur Partai Imbas OTT KPK
PAN menghormati proses hukum terkait OTT Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari yang sedang berjalan di KPK
Wisnu Cipto - Rabu, 11 Maret 2026
PAN Copot Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dari Struktur Partai Imbas OTT KPK
Indonesia
PAN Usung Zulhas Cawapres 2029 Prabowo, Sekjen PSI Ingatkan Penentunya Bos Kita
Sekjen PSI Raja Juli Antoni menilai wacana yang digagas PAN sebagai bagian dari dinamika politik yang wajar.
Wisnu Cipto - Selasa, 10 Februari 2026
PAN Usung Zulhas Cawapres 2029 Prabowo, Sekjen PSI Ingatkan Penentunya Bos Kita
Indonesia
Revisi UU Pemilu, PAN Minta Ambang Batas Pilpres dan Parlemen Dihapus
PAN mengusulkan agar ambang batas pilpres dan parlemen dihapus dalam revisi UU Pemilu.
Soffi Amira - Jumat, 30 Januari 2026
Revisi UU Pemilu, PAN Minta Ambang Batas Pilpres dan Parlemen Dihapus
Indonesia
Amien Rais, Refly Harun, dan Rismon Datangi PN Solo untuk Sidang Ijazah Palsu
Amien Rais mengatakan, sampai kapan pun, Jokowi tidak akan menunjukkan ijazahnya karena memang tidak punya ijazah.
Dwi Astarini - Rabu, 24 Desember 2025
Amien Rais, Refly Harun, dan Rismon Datangi PN Solo untuk Sidang Ijazah Palsu
Indonesia
Subsidi Pangan Dipangkas Rp 300 Miliar, Lukmanul Hakim Kritik Pemprov DKI
Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim mengkritik Pemprov DKI karena memangkas subsidi pangan murah Rp 300 miliar dan menolak rencana utang Rp 2,2 triliun.
Soffi Amira - Rabu, 12 November 2025
Subsidi Pangan Dipangkas Rp 300 Miliar, Lukmanul Hakim Kritik Pemprov DKI
Bagikan