Penerimaan Pajak Timika Rp 2,5 Triliun


Pekerja PT Freeport memasuki Kawasan Terminal Gorong-Gorong, Timika, Papua, Minggu (30/4). (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)
MerahPutih.com - Realisasi penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Timika, Papua, hingga akhir Desember 2017 mencapai Rp 2,5 triliun. Penerimaan itu minus Rp 200 miliar dari target sebesar Rp 2,7 triliun.
Pelaksana Tugas Kepala KPP Pratama Timika Muhammad Naya mengatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapai target penerimaan pajak tahun 2017, antara lain karena ada banyak dana APBN dan APBD yang tidak terserap.
"Dana APBN dan APBD yang tidak terserap seluruhnya itu tidak hanya terjadi di pemda-pemda wilayah kerja KPP Pratama Timika, tetapi juga secara umum di wilayah Indonesia timur. Padahal target penerimaan pajak terbesar KPP Pratama Timika mengarah pada penyerapan dana APBN dan APBD," kata Muhammad di Timika, Rabu (24/1).
Seperti dilansir Antara, faktor lain yang ikut memengaruhi penurunan penerimaan pajak KPP Pratama Timika, yaitu adanya gejolak di perusahaan tambang PT Freeport Indonesia selama 2017.
Muhammad mengakui bahwa hingga sekarang PT Freeport dan perusahaan-perusahaan subkontraktornya menjadi penyumbang pajak terbesar bagi KPP Pratama Timika.
Sepanjang 2017, Freeport mengalami berbagai persoalan seperti penghentian izin ekspor konsentrat oleh Pemerintah RI pada pertengahan Januari-April 2017, pengurangan dan Pemutusan Hubungan Kerja/PHK lebih dari 8.000 orang karyawan yang berlanjut dengan adanya aksi demonstrasi dan mogok kerja.
Belum lagi terkait semakin sering aksi penembakan oleh kelompok bersenjata di area Tembagapura dan sekitarnya ikut memicu terganggu aktivitas produksi penambangan Freeport.
"Berbagai persoalan itu tentu ikut mengganggu penerimaan pajak dari Freeport. Kalau ada karyawan yang di-PHK maka sudah tentu penerimaan pajak akan berkurang. Kalau situasi di internal perusahaan normal, maka pasti penerimaan pajak KPP Pratama Timika bisa tercapai," ujar Muhammad pula.
Ia tidak menyebut secara rinci berapa besar sumbangsih PT Freeport dan perusahaan subkontraktornya terhadap penerimaan pajak KPP Pratama Timika pada 2017.
"Lumayan besar. Kami tidak bisa menyebutkan secara detail, tapi dari total sumbangan PT Freeport merupakan salah satu yang terbesar. Itu bukan hanya dari satu jenis pajak saja, tapi dari banyak jenis pajak," kata Muhammad. (*)
Bagikan
Berita Terkait
Menkeu Sri Mulyani Pastikan Tidak Ada Kenaikan Pajak Baru di 2026

Langkah Konkret Yang Bisa Diambil Pemerintah Saat Rakyat Demo, Salah Satunya Turunkan Pajak Jadi 8 Persen

Pengusaha Sambut Diskon Pajak Hotel dan Restoran di Jakarta, Putaran Ekonomi Bisa Naik

Fraksi PSI DKI Apresiasi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Beri Diskon Pajak Restoran dan Perhotelan, Berharap Tingkatkan Penyerapan Tenaga Kerja

[HOAKS atau FAKTA]: Penghasilan Pekerja Seks Komersial Kena Pajak dari Pemerintah
![[HOAKS atau FAKTA]: Penghasilan Pekerja Seks Komersial Kena Pajak dari Pemerintah](https://img.merahputih.com/media/b4/51/d5/b451d58a3a8276de745449d5505e8d95_182x135.jpg)
Gubernur Pramono Beri Keringanan Pajak Hotel 50 Persen hingga September 2025

Kondisi Rakyat Tidak Baik, Banggar DPR Ingatkan Pemerintah Tidak Naikkan Pajak

PBB-P2 Naik di Mana-Mana, Anggota DPR Sebut Biang Keroknya UU HKPD dan Pemotongan DAU

Pemkab Bekasi Ikut Perintah Gubernur Jabar Hapus Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan

Akui Target Penerimaan Pajak RAPBN 2026 Rp 2.357 T Ambisius, Sri Mulyani Janji Tak Ada Pajak Baru
