Penerimaan Pajak Timika Rp 2,5 Triliun

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 25 Januari 2018
Penerimaan Pajak Timika Rp 2,5 Triliun

Pekerja PT Freeport memasuki Kawasan Terminal Gorong-Gorong, Timika, Papua, Minggu (30/4). (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Realisasi penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Timika, Papua, hingga akhir Desember 2017 mencapai Rp 2,5 triliun. Penerimaan itu minus Rp 200 miliar dari target sebesar Rp 2,7 triliun.

Pelaksana Tugas Kepala KPP Pratama Timika Muhammad Naya mengatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapai target penerimaan pajak tahun 2017, antara lain karena ada banyak dana APBN dan APBD yang tidak terserap.

"Dana APBN dan APBD yang tidak terserap seluruhnya itu tidak hanya terjadi di pemda-pemda wilayah kerja KPP Pratama Timika, tetapi juga secara umum di wilayah Indonesia timur. Padahal target penerimaan pajak terbesar KPP Pratama Timika mengarah pada penyerapan dana APBN dan APBD," kata Muhammad di Timika, Rabu (24/1).

Seperti dilansir Antara, faktor lain yang ikut memengaruhi penurunan penerimaan pajak KPP Pratama Timika, yaitu adanya gejolak di perusahaan tambang PT Freeport Indonesia selama 2017.

Muhammad mengakui bahwa hingga sekarang PT Freeport dan perusahaan-perusahaan subkontraktornya menjadi penyumbang pajak terbesar bagi KPP Pratama Timika.

Sepanjang 2017, Freeport mengalami berbagai persoalan seperti penghentian izin ekspor konsentrat oleh Pemerintah RI pada pertengahan Januari-April 2017, pengurangan dan Pemutusan Hubungan Kerja/PHK lebih dari 8.000 orang karyawan yang berlanjut dengan adanya aksi demonstrasi dan mogok kerja.

Belum lagi terkait semakin sering aksi penembakan oleh kelompok bersenjata di area Tembagapura dan sekitarnya ikut memicu terganggu aktivitas produksi penambangan Freeport.

"Berbagai persoalan itu tentu ikut mengganggu penerimaan pajak dari Freeport. Kalau ada karyawan yang di-PHK maka sudah tentu penerimaan pajak akan berkurang. Kalau situasi di internal perusahaan normal, maka pasti penerimaan pajak KPP Pratama Timika bisa tercapai," ujar Muhammad pula.

Ia tidak menyebut secara rinci berapa besar sumbangsih PT Freeport dan perusahaan subkontraktornya terhadap penerimaan pajak KPP Pratama Timika pada 2017.

"Lumayan besar. Kami tidak bisa menyebutkan secara detail, tapi dari total sumbangan PT Freeport merupakan salah satu yang terbesar. Itu bukan hanya dari satu jenis pajak saja, tapi dari banyak jenis pajak," kata Muhammad. (*)

#Mimika #Pajak
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Cari Pemasukan Rp 3.426 Triliun, Purbaya Bakal Kejar Kepatuhan Pembayar Pajak
Pemerintah merencanakan Belanja Negara sebesar Rp 4.097,2 triliun pada 2027 atau tumbuh 3,9 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 28 Agustus 2026
Cari Pemasukan Rp 3.426 Triliun, Purbaya Bakal Kejar Kepatuhan Pembayar Pajak
Indonesia
Awas Lewat! Pemutihan Pajak Kendaraan di 5 Provinsi Habis Bulan Ini, Termasuk DKI Jakarta
Bagi warga DKI Jakarta, Bengkulu, Lampung, Riau, dan Maluku hanya punya waktu hingga 31 Agustus 2026 untuk memanfaatkan kesempatan emas ini.
Wisnu Cipto - Senin, 24 Agustus 2026
Awas Lewat! Pemutihan Pajak Kendaraan di 5 Provinsi Habis Bulan Ini, Termasuk DKI Jakarta
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jogging di Area Tertentu Akan Dipungut Pajak
Pemerintah dikabarkan akan memungut pajak untuk masyarakat yang ingin jogging.
Yusuf Abdillah - Kamis, 20 Agustus 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Jogging di Area Tertentu Akan Dipungut Pajak
Indonesia
Lagi! KPK Tahan Pejabat Tinggi Pajak Diduga Terima Gratifikasi Rp 20 Miliar
HNV diduga menerima gratifikasi dari sejumlah perusahaan wajib pajak.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 19 Agustus 2026
Lagi! KPK Tahan Pejabat Tinggi Pajak Diduga Terima Gratifikasi Rp 20 Miliar
Indonesia
Pejabat Pajak Calonkan Diri Jadi Hakim Agung, Komisi III DPR Pertanyakan Motivasinya
Pejabat pajak, Hari Sih Advianto, mencalonkan diri menjadi Hakim Agung. Komisi III DPR pun merasa heran.
Soffi Amira - Kamis, 13 Agustus 2026
Pejabat Pajak Calonkan Diri Jadi Hakim Agung, Komisi III DPR Pertanyakan Motivasinya
Indonesia
DJP Kemenkeu Tegaskan Pengenaan Pajak Kontrakan bukan Jenis Baru
Penghasilan dari penyewaan tanah dan/atau bangunan pada dasarnya memang telah menjadi objek Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dwi Astarini - Selasa, 11 Agustus 2026
DJP Kemenkeu Tegaskan Pengenaan Pajak Kontrakan bukan Jenis Baru
Indonesia
Pajak Toko Online Ditunda ke November, Shopee-Toped Potong Otomatis Sejak 1 Agustus. Janji Saldo Balik Paling Telat 30 September!
Sejumlah platform e-commerce besar seperti Shopee dan Tokopedia sudah sempat melakukan pemotongan otomatis hasil penjualan toko online sejak 1 Agustus.
Wisnu Cipto - Senin, 10 Agustus 2026
Pajak Toko Online Ditunda ke November, Shopee-Toped Potong Otomatis Sejak 1 Agustus. Janji Saldo Balik Paling Telat 30 September!
Indonesia
Coretax DJP Alami Downtime 24 Jam, Catat Jadwal Penghentian Layanan 8-9 Agustus 2026
Coretax DJP akan mengalami downtime selama 24 jam pada 8-9 Agustus 2026 untuk pemeliharaan sistem. Simak jadwal lengkapnya.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 08 Agustus 2026
Coretax DJP Alami Downtime 24 Jam, Catat Jadwal Penghentian Layanan 8-9 Agustus 2026
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Benarkah WNI yang Tidak Bayar Pajak Bakal Dicabut Status Kewarganegaraannya?
WNI yang tidak membayar pajak akan dicabut status kewarganegaraannya. Lalu, apakah informasi ini benar?
Soffi Amira - Jumat, 07 Agustus 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Benarkah WNI yang Tidak Bayar Pajak Bakal Dicabut Status Kewarganegaraannya?
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Viral Demo Ajakan Tidak Bayar Pajak, Ramai Jadi Perbincangan
Media sosial tengah viral adanya ajakan demo tidak bayar pajak. Lalu, apakah informasi ini benar?
Soffi Amira - Kamis, 06 Agustus 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Viral Demo Ajakan Tidak Bayar Pajak, Ramai Jadi Perbincangan
Bagikan