Penerbitan Surat Utang Naik 68,8 Persen


Ilustrasi Rupiah-Dolar. (Foto: Antara)
MerahPutih.com - Pemerintah berjanji mengurangi penerbitan surat berharga negara (SBN) atau surat utang lantaran kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga saat ini cukup baik.
"Penerbitan SBN nanti bisa dilakukan penurunan, karena kondisi keuangan negara yang cukup baik pada kuartal pertama ini," ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.
Baca Juga:
Indonesia Harus Bersiap Atasi Dampak Dari Gagal Bayar Utang AS
Adapun pada kuartal I-2023, APBN mencetak surplus sebesar Rp 128,5 triliun. Surplus tersebut pun terus meningkat menjadi Rp 234,7 triliun per April 2023.
Surplus terjadi karena terdapat lonjakan penerimaan negara yang cukup besar, yakni mencapai Rp 1.000,5 triliun atau naik 17,3 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy) dalam empat bulan pertama tahun ini. Sedangkan, realisasi belanja negara baru sebesar Rp 765,8 triliun.
Sri Mulyani menuturkan, penerbitan SBN neto per April 2023 mencapai Rp 240 triliun atau 33,7 persen dari target APBN yang sebesar Rp 712,9 triliun. Realisasi tersebut meningkat 68,8 persen (yoy) dari sebesar Rp 142,2 triliun.
Kenaikan tersebut seiring dengan antisipasi kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, maupun suku bunga di dalam negeri.
Selain penerbitan SBN, pemerintah turut melakukan pinjaman neto sebesar Rp 3,9 triliun atau turun 72,7 persen (yoy). Secara keseluruhan realisasi pembiayaan utang mencapai Rp 243,9 triliun atau tumbuh 55,9 persen (yoy) dari Rp 156,4 triliun.
"Dalam hal ini, realisasi pembiayaan utang telah mencapai 35 persen dari target APBN yang sebesar Rp 696,3 triliun," katanya.
Ia menjamin dengan pengelolaan yang bijaksana dan akuntabel. Realisasi pembiayaan terjaga baik dalam mendukung kinerja APBN.
"Pengelolaan dan waktu penerbitan utang, baik melalui SBN dan pinjaman, terkendali sesuai dengan strategi pembiayaan tahun 2023," katanya. (Asp)
Baca Juga:
Kondisi Utang dan Persediaan AS Bikin Harga Minyak Dunia Anjlok
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Rp 1.300 Triliun Belanja Pusat Yang Dibelanjakan di Daerah dan Ada Tambahan TKD Rp 43 Triliun

Legislator Minta Anggaran Kesehatan RAPBN 2026 Wajib Berorientasi pada Kebutuhan Rakyat

Prabowo: Efisiensi Anggaran Jangan Diartikan Potong Transfer Daerah

DPR-Pemerintah Sepakati Asumsi RAPBN 2026, Suku Bunga dan Rupiah Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi?

Prabowo Pasang Target Ambisius 5,4 Persen, Puan Maharani Buka-bukaan Soal Langkah DPR Bahas APBN 2026

Belanja Negara Tahun 2026 Tembus Rp 3.700 Triliun! Prabowo Pastikan Efisiensi Anggaran Tetap Berlangsung

Bank Indonesia Ungkap Fakta Mengejutkan di Balik Utang Luar Negeri yang Tumbuh Melambat

Banggar DPR Ketok Palu Target APBN 2026, Kedaulatan Pangan dan Energi Jadi Prioritas

DPR dan Pemerintah Sahkan Postur RAPBN dan RKP 2026, Pertumbuhan Ekonomi Dipatok Paling Tinggi 5,8 Persen

Ingat Ya! Utang Piutang Koperasi Masuk Ranah Perdata, Debt Collector Auto Minggir
