Headline

Peneliti Sarankan Presiden Jokowi Pertahankan Menteri yang Kinerja Baik

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 18 September 2019
  Peneliti Sarankan Presiden Jokowi Pertahankan Menteri yang Kinerja Baik

Founder Concern Strategic Think Thank Hermawan Sulistyo (Foto: Ist)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Peneliti dari lembaga kajian Concern Strategic Think Thank menyarakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tetap mempertahankan sejumlah menteri yang memiliki kinerja baik.

Rekomendasi tersebut disampaikan pendiri Think Thank Hermawan Sulistyo setelah pihaknya melakukan diskusi dengan berbagai kalangan akademisi yang memfokus pada evaluasi kinerja para menteri Kabinet Jokowi-JK.

Baca Juga:

Selalu Ditanya Seputar Menteri, Jokowi: Jangan Ada yang Ikut Campur

"Evaluasi kinerja menteri di kabinet Jokowi-JK sangat penting dilakukan para akademisi agar Jokowi tidak salah pilih dalam menyusun formasi kabinetnya," kata Hermawan Sulistyo di Jakarta, Selasa (17/9).

Concern Strategic Think Thank menyelenggarakan Focus Group Disscussion (FGD) bertema "Evaluasi Kabinet Kerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla Periode 2014-2019", di Jakarta, Selasa.

Presiden Jokowi sampai saat ini belum mengungkapkan nama-nama menterinya
Presiden Joko Widodo. (Antaranews)

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan masukan kepada Presiden Jokowi agar dapat membentuk Kabinet yang benar-benar dapat menjawab kebutuhan bangsa sebagaimana ditawarkan Jokowi dalam kampanye untuk jabatan periode keduanya.

Hermawan menilai menteri yang berprestasi dapat direkomendasi untuk diangkat kembali, tetapi menteri yang kinerja dan kepemimpinannya tidak bagus, jangan diberi kesempatan untuk duduk kembali di kabinet maupun lembaga lainnya.

Dia mengatakan dalam FGD tersebut, para akademisi membuat skoring atas kinerja para menteri dengan skala 1-10, hasilnya ada menteri yang dinilai berkinerja baik namun ada yang buruk.

"Kami ini menyampaikan ada menteri yang kinerja baik, namun kalau tidak digunakan lagi, ya tidak masalah," ujarnya.

Ia menjelaskan beberapa menteri Kabinet Kerja Jilid 1 mendapat apresiasi dan penilaian positif dari Forum Akademisi Untuk Demokrasi ini, di antaranya Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Hermawan menjelaskan Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Perikanan dan Kelautan memperoleh skor 7-8, sementara itu Menteri PU dan Perumahan Rakyat mendapatkan skor 8.

"Sejumlah menteri dan setingkat menteri mendapat kritikan keras dan dinilai jelek, sehingga tidak sepantasnya Jokowi mengangkat mereka kembali duduk di kabinet," ujarnya.

Dia mengungkapkan menteri yang mendapat skor 2-5 adalah Menteri Pertahanan, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Menteri Pertanian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, dan Menteri Kehakiman dan HAM, dan Jaksa Agung.

Baca Juga:

Membuka Nama Calon Menteri Jokowi ke Publik Bisa Memicu Polemik

Hermawan Sulistyo sebagaimana dilansir Antara mengatakan forum menekankan bahwa sebaiknya Jaksa Agung tidak diangkat dari yang berlatar belakang politik namun yang sangat penting adalah harus memiliki visi yang jelas, sehingga mampu membawa kejaksaan menjalankan fungsinya.

Hadir dalam FGD tersebut antara lain Prof Dr Aminuddin Ilmar (Unhas), Prof Dr Markus Priyogunarso (UGM), Prof Dr Herman Hidayat (LIPI), Dr Kusnanto Anggoro, Dr Bhatara Ibnu Reza (UBJ), Dr Harry Saldadyo, Dr Nuzul Achyar (UI), Dr Diah Ayu Permatasari (UBJ), Dr M Haripin, Dr Awaludin Marwan (UBJ), Dr Djuni Thamrin, Dr Adriana Elisabeth (LIPI), Akhmad Sahal MA (PCI NU AS), Galuh Pangestu Indraswari MA, Usman Hamid (Amnesti Internasional), Al Araf (Imparsial), Ali Asghar (Puskamnas).(*)

Baca Juga:

Deretan Nama-Nama Kandidat 'Menteri Milenials' Jokowi

#Kabinet Jokowi-JK #Kabinet Kerja #Pengamat Politik #Jusuf Kalla
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Publik figur kini diminta untuk tidak menyebarkan narasi menyesatkan soal bencana Sumatra. Pengamat menilai, hal itu hanya memperpanjang penderitaan.
Soffi Amira - 23 menit lalu
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Indonesia
Jusuf Kalla soal Soeharto Jadi Pahlawan Nasional: Ada Kekurangan, tapi Jasanya Lebih Banyak
Jusuf Kalla bicara soal pemberian gelar pahlawan nasional untuk Soeharto. Menurutnya, jasa Soeharto lebih banyak dibanding kekurangannya.
Soffi Amira - Senin, 10 November 2025
Jusuf Kalla soal Soeharto Jadi Pahlawan Nasional: Ada Kekurangan, tapi Jasanya Lebih Banyak
Indonesia
Komisi II DPR Minta Pemerintah Tindak Tegas Mafia Tanah dalam Kasus Lahan Jusuf Kalla
Komisi II DPR meminta pemerintah untuk menindak tegas mafia tanah di kasus lahan Jusuf Kalla.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
Komisi II DPR Minta Pemerintah Tindak Tegas Mafia Tanah dalam Kasus Lahan Jusuf Kalla
Indonesia
Eks Wapres JK Murka Gara-Gara Mafia Tanah, Ini Duduk Perkaranya Versi Kepala BPN
Nusron Wahid buka suara terkait sengketa tanah seluas 16,4 hektare di Makassar, Sulawesi Selatan, yang memicu amarah mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Wisnu Cipto - Jumat, 07 November 2025
Eks Wapres JK Murka Gara-Gara Mafia Tanah, Ini Duduk Perkaranya Versi Kepala BPN
Indonesia
Eks Wapres JK Geram, Tanahnya di Makassar Jadi Korban Mafia Tanah
JK menegaskan klaim kepemilikan lahan seluas 16,5 hektare miliknya oleh pihak lain merupakan kebohongan dan rekayasa.
Wisnu Cipto - Kamis, 06 November 2025
Eks Wapres JK Geram, Tanahnya di Makassar Jadi Korban Mafia Tanah
Indonesia
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Pemerintah harus membayar utang Whoosh senilai Rp 1,2 triliun per tahun. Pengamat pun mengatakan, bahwa ini bisa menjadi bom waktu.
Soffi Amira - Rabu, 05 November 2025
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Indonesia
Jusuf Kalla, Nasaruddin Umar dan Arsjad Rasjid Serukan Perdamaian Dunia di Roma
Ketiganya membawa perspektif berbeda, tetapi saling melengkapi soal politik, spiritualitas, dan ekonomi.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 02 November 2025
Jusuf Kalla, Nasaruddin Umar dan Arsjad Rasjid Serukan Perdamaian Dunia di Roma
Indonesia
Prabowo Ikut Musnahkan Barang Bukti Narkoba, Pengamat: Bandar Mulai Ketar-ketir
Presiden RI, Prabowo Subianto, ikut turun tangan saat memusnahkan barang bukti narkoba di Mabes Polri, Rabu (29/10).
Soffi Amira - Kamis, 30 Oktober 2025
Prabowo Ikut Musnahkan Barang Bukti Narkoba, Pengamat: Bandar Mulai Ketar-ketir
Indonesia
Akun Medsos yang Hina Bahlil Dilaporkan ke Polisi, Direktur P3S: Sangat Tidak Etis
Direktur Political and Public Policy Studies, Jerry Massie menilai, pelaporan akun medsos yang dinilai menghina Bahlil tidak etis. Sebab, hal itu masih dalam batas wajar.
Soffi Amira - Rabu, 22 Oktober 2025
Akun Medsos yang Hina Bahlil Dilaporkan ke Polisi, Direktur P3S: Sangat Tidak Etis
Indonesia
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Ray mencontohkan kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus 2025
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Bagikan