Headline

Peneliti Sarankan Presiden Jokowi Pertahankan Menteri yang Kinerja Baik

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 18 September 2019
  Peneliti Sarankan Presiden Jokowi Pertahankan Menteri yang Kinerja Baik

Founder Concern Strategic Think Thank Hermawan Sulistyo (Foto: Ist)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.Com - Peneliti dari lembaga kajian Concern Strategic Think Thank menyarakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tetap mempertahankan sejumlah menteri yang memiliki kinerja baik.

Rekomendasi tersebut disampaikan pendiri Think Thank Hermawan Sulistyo setelah pihaknya melakukan diskusi dengan berbagai kalangan akademisi yang memfokus pada evaluasi kinerja para menteri Kabinet Jokowi-JK.

Baca Juga:

Selalu Ditanya Seputar Menteri, Jokowi: Jangan Ada yang Ikut Campur

"Evaluasi kinerja menteri di kabinet Jokowi-JK sangat penting dilakukan para akademisi agar Jokowi tidak salah pilih dalam menyusun formasi kabinetnya," kata Hermawan Sulistyo di Jakarta, Selasa (17/9).

Concern Strategic Think Thank menyelenggarakan Focus Group Disscussion (FGD) bertema "Evaluasi Kabinet Kerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla Periode 2014-2019", di Jakarta, Selasa.

Presiden Jokowi sampai saat ini belum mengungkapkan nama-nama menterinya
Presiden Joko Widodo. (Antaranews)

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan masukan kepada Presiden Jokowi agar dapat membentuk Kabinet yang benar-benar dapat menjawab kebutuhan bangsa sebagaimana ditawarkan Jokowi dalam kampanye untuk jabatan periode keduanya.

Hermawan menilai menteri yang berprestasi dapat direkomendasi untuk diangkat kembali, tetapi menteri yang kinerja dan kepemimpinannya tidak bagus, jangan diberi kesempatan untuk duduk kembali di kabinet maupun lembaga lainnya.

Dia mengatakan dalam FGD tersebut, para akademisi membuat skoring atas kinerja para menteri dengan skala 1-10, hasilnya ada menteri yang dinilai berkinerja baik namun ada yang buruk.

"Kami ini menyampaikan ada menteri yang kinerja baik, namun kalau tidak digunakan lagi, ya tidak masalah," ujarnya.

Ia menjelaskan beberapa menteri Kabinet Kerja Jilid 1 mendapat apresiasi dan penilaian positif dari Forum Akademisi Untuk Demokrasi ini, di antaranya Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Hermawan menjelaskan Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Perikanan dan Kelautan memperoleh skor 7-8, sementara itu Menteri PU dan Perumahan Rakyat mendapatkan skor 8.

"Sejumlah menteri dan setingkat menteri mendapat kritikan keras dan dinilai jelek, sehingga tidak sepantasnya Jokowi mengangkat mereka kembali duduk di kabinet," ujarnya.

Dia mengungkapkan menteri yang mendapat skor 2-5 adalah Menteri Pertahanan, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Menteri Pertanian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, dan Menteri Kehakiman dan HAM, dan Jaksa Agung.

Baca Juga:

Membuka Nama Calon Menteri Jokowi ke Publik Bisa Memicu Polemik

Hermawan Sulistyo sebagaimana dilansir Antara mengatakan forum menekankan bahwa sebaiknya Jaksa Agung tidak diangkat dari yang berlatar belakang politik namun yang sangat penting adalah harus memiliki visi yang jelas, sehingga mampu membawa kejaksaan menjalankan fungsinya.

Hadir dalam FGD tersebut antara lain Prof Dr Aminuddin Ilmar (Unhas), Prof Dr Markus Priyogunarso (UGM), Prof Dr Herman Hidayat (LIPI), Dr Kusnanto Anggoro, Dr Bhatara Ibnu Reza (UBJ), Dr Harry Saldadyo, Dr Nuzul Achyar (UI), Dr Diah Ayu Permatasari (UBJ), Dr M Haripin, Dr Awaludin Marwan (UBJ), Dr Djuni Thamrin, Dr Adriana Elisabeth (LIPI), Akhmad Sahal MA (PCI NU AS), Galuh Pangestu Indraswari MA, Usman Hamid (Amnesti Internasional), Al Araf (Imparsial), Ali Asghar (Puskamnas).(*)

Baca Juga:

Deretan Nama-Nama Kandidat 'Menteri Milenials' Jokowi

#Kabinet Jokowi-JK #Kabinet Kerja #Pengamat Politik #Jusuf Kalla
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Jaksa Mulai Cari Relawan Jokowi Silfester Matutina Buat Segera Dibui
Burhanuddin menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya mencari terpidana tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 02 September 2025
Jaksa Mulai Cari Relawan Jokowi Silfester Matutina Buat Segera Dibui
Indonesia
JK Tekankan Generasi Muda Jika Kuliah Harus Punya Ide, Bukan Cuma Pinter Lalu Buta Arah
JK berharap seluruh perguruan tinggi di Indonesia mulai menanamkan ideologi yang tepat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 27 Agustus 2025
JK Tekankan Generasi Muda Jika Kuliah Harus Punya Ide, Bukan Cuma Pinter Lalu Buta Arah
Indonesia
Ditunda Sepekan, PN Jaksel Gelar Sidang PK Silfester Kasus Pencemaran Nama Baik JK
Pada tingkat kasasi, vonis Silfester diperberat menjadi 1,5 tahun penjara. Namun, hingga saat ini, vonis hukuman penjara Silfester belum juga dieksekusi.
Wisnu Cipto - Rabu, 27 Agustus 2025
Ditunda Sepekan, PN Jaksel Gelar Sidang PK Silfester Kasus Pencemaran Nama Baik JK
Indonesia
Sidang PK Silfester Terpidana Pencemaran Nama Baik JK Ditunda, Sakit Dada Dirawat 5 Hari
Surat Edaran Mahkamah Agung (MA) Nomor 1 Tahun 2012 mengatur pengaju atau pemohon PK harus hadir dalam persidangan.
Wisnu Cipto - Rabu, 20 Agustus 2025
Sidang PK Silfester Terpidana Pencemaran Nama Baik JK Ditunda, Sakit Dada Dirawat 5 Hari
Indonesia
Penundaan Eksekusi Silfester Matutina yang Merupakan Relawan Jokowi Rusak Prinsip Keadilan Hukum
Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet) Silfester Matutina tak kunjung ditahan meski sudah divonis 1,5 tahun penjara dalam kasus fitnah terhadap Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Frengky Aruan - Rabu, 13 Agustus 2025
Penundaan Eksekusi Silfester Matutina yang Merupakan Relawan Jokowi Rusak Prinsip Keadilan Hukum
Indonesia
Guru Besar UIN Mataram Ungkap Masalah Serius di Kabinet Merah Putih, Berawal dari Kontroversi Bendera One Piece
Fenomena bendera One Piece harus segera direspon dan dirapatkan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 07 Agustus 2025
Guru Besar UIN Mataram Ungkap Masalah Serius di Kabinet Merah Putih, Berawal dari Kontroversi Bendera One Piece
Indonesia
Golkar Tak Masalah Jika PDIP Gabung atau Tetap di Luar Pemerintahan Prabowo
Golkar tak masalah jika PDIP bergabung dengan pemerintahan Prabowo. Namun, PDIP juga bisa saja tetap berada di luar pemerintahannya.
Soffi Amira - Kamis, 07 Agustus 2025
Golkar Tak Masalah Jika PDIP Gabung atau Tetap di Luar Pemerintahan Prabowo
Indonesia
Banyak Wamen Rangkap Jabatan jadi Komisaris BUMN, Pengamat Nilai Pemerintahan Prabowo tak Terarah
Kini, banyak wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN. Pengamat politik menilai jika pemerintahan Prabowo tak terarah.
Soffi Amira - Jumat, 11 Juli 2025
Banyak Wamen Rangkap Jabatan jadi Komisaris BUMN, Pengamat Nilai Pemerintahan Prabowo tak Terarah
Indonesia
Rencana TNI Jaga Gedung Kejaksaan Ditolak, Pengamat: Mereka Bukan Aparat Keamanan
Rencana soal TNI menjaga gedung Kejaksaan kini ditolak. Pengamat pun menilai, bahwa TNI merupakan aparat pertahanan dan bukan keamanan.
Soffi Amira - Selasa, 13 Mei 2025
Rencana TNI Jaga Gedung Kejaksaan Ditolak, Pengamat: Mereka Bukan Aparat Keamanan
Indonesia
Pengamat Sebut Gibran Berpeluang Jadi Lawan Prabowo di Pilpres 2029
Pengamat Politik, Jerry Massie, memprediksi bahwa Gibran akan menjadi lawan Prabowo di Pilpres 2029.
Soffi Amira - Jumat, 25 April 2025
Pengamat Sebut Gibran Berpeluang Jadi Lawan Prabowo di Pilpres 2029
Bagikan