Membuka Nama Calon Menteri Jokowi ke Publik Bisa Memicu Polemik

Merahputih.com - Pengamat politik Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai dibukanya nama-nama calon Menteri yang akan membantu kinerja Jokowi di periode kedua mempunyai sisi negatif dan positif.

"Di satu sisi, membuka nama calon menteri ke publik justru bisa memancing polemik yang berkepanjangan dan membuka ruang manuver politik bagi pihak-pihak yang berkepentingan,” ujar Karyono dalam siaran persnya, Kamis (8/8).

Baca Juga: Jokowi Buka-bukaan Calon Menteri di Kabinet Kerja Jilid II

Pun demikian, ada sisi positif yang juga bisa berdampak jika nama-nama calon menteri Jokowi dibuka kepada publik. Yakni uji publik apakah sosok tersebut memang benar-benar memenuhi kualifikasi sebagai Menteri atau tidak.

“Tapi di sisi lain bermanfaat sebagai bagian dari uji publik unfuk mendapatkan masukan tentang rekam jejak calon menteri versi masyarakat agar tidak memilih kucing dalam karung,” jelas dia.

Ia sendiri berharap, polemik ini tak perlu dihebohkan. Karena hal itu sudah menjadi domain dari Joko Widodo sebagai Presiden terpilih untuk menunjuk siapa sosok yang dianggap paling pantas membantunya dalam Kabinet Indonesia Kerja periode kedua nanti.

“Terkait dengan nama-nama calon menteri yang sudah mulai masuk di kantong Jokowi, menurut saya tidak ada keharusan untuk mengumumkan nama-nama tersebut sebelum pengumuman Susunan Kabinet secara resmi,” kata Karyono.

Karyono pun menilai bahwa membuka nama-nama calon menteri secara terbuka ke publik adalah murni hak prerogatif Presiden Jokowi. Bahkan apakah akan membuka sebelum waktunya merupakan suatu hal yang boleh dilakukan boleh tidak, karena hal tersebut tidak diatur dalam undang-undang.

Baca Juga: Cak Imin Tak Masalah Jika Koalisi Pendukung Jokowi 'Gemuk'

Hanya saja Karyono menilai jika nama-nama calon menteri Jokowi dimunculkan saat ini apalagi masih jauh dari waktu pelantikannya sebagai Presiden terpilih hasil Pilpres 2019, akan memberikan dua sisi mata uang yang berbeda.

“Namun, di sisi lain, penilaian publik tentu saja akan berbeda-beda dalam menilai calon menteri,” imbuhnya. (Knu)