Pendukung Puan Maharani Dilantik Jadi Ketua Komisi III DPR Sore Ini

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 22 November 2021
Pendukung Puan Maharani Dilantik Jadi Ketua Komisi III DPR Sore Ini

Bambang Wuryanto. Foto: Ann/Man/DPR

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Fraksi PDI Perjuangan DPR RI melakukan perombakan pimpinan di DPR RI. Pergantian dilakukan di Komisi III.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDI Perjuangan Bambang Wuryanto akan mengisi posisi Ketua Komisi III menggantikan Herman Hery, yang dipindahkan dan menjadi anggota biasa Komisi VII DPR RI.

Baca Juga

Pengkritik Ganjar Pranowo Bakal Jadi Ketua Komisi III DPR

"(Pukul) 16.00 WIB, (agenda) Komisi III DPR RI (yakni) penetapan pimpinan Komisi III DPR RI sesuai Pasal 58 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020," demikian bunyi tulisan agenda DPR tersebut.

Kabar pelantikan pria yang karib disapa Bambang Pacul itu dibenarkan oleh Wakil Ketua DPR dari Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

“Agendanya saya cek begitu,” kata Dasco kepada wartawan, Minggu (21/11).

Baca Juga

Wacanakan Gaet Ganjar Jadi Capres, Golkar Sedang Pancing PDIP

Diketahui, Fraksi PDIP DPR, merotasi Bambang Pacul menjadi Ketua Komisi III, yang membidangi segala urusan yang berkaitan dengan hukum.

Sementara itu, Herman Hery yang sebelumnya jadi Ketua Komisi III dipindah ke Komisi VII. Komisi ini membidangi mulai dari ilmu pengetahuan hingga mineral dan batu-bara.

Nama Herman Herry sempat mencuat dalam kasus dugaan korupsi penyaluran Bantuan Sosial (Bansos). Salah satu perusahaan, PT Wimukti Graha Elektrindo disebut menjadi pemasok barang-barang bantuan sosial sembako bagi masyarakat terdampa pandemi COVID-19 Kementerian Sosial.

Sedangkan Bambang Wuryanto dalam beberapa pekan terakhir ini, menjadi sorotan karena terus menyerang atau melakukan kritik terhadap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang juga sesama kader PDI Perjuangan. Ganjar dinilainya terlalu ambisius untuk maju pada 2024.

Bambang yang juga ketua DPD PDIP Jawa Tengah ini, beberapa kali menyatakan dukungan terhadap Puan untuk maju menjadi capres atau cawapres 2024 dari PDIP. Bahkan, Bambang Pacul sampai tidak mengundang Ganjar dalam beberapa kegiatan partai di Jawa Tengah. (Pon)

Baca Juga

PDIP Sebut Proyek Pembangunan Rusun Anies Jauh dari Ideal

#Komisi III DPR #PDIP
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
RUU Perampasan Aset Bukan untuk Tekan Lawan Politik, DPR: Sasar Kejahatan Terorganisasi
DPR RI menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset bukan untuk menekan lawan politik. Masyarakat diminta untuk tak khawatir.
Soffi Amira - Selasa, 08 September 2026
RUU Perampasan Aset Bukan untuk Tekan Lawan Politik, DPR: Sasar Kejahatan Terorganisasi
Indonesia
Komisi III DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Disahkan 15 Desember 2026 meski Ada Penolakan
Pengesahan RUU Perampasan Aset belum tentu membuat kelompok yang selama ini kontra terhadap pemerintah berhenti menyampaikan tuntutan. 

Dwi Astarini - Senin, 07 September 2026
Komisi III DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Disahkan 15 Desember 2026 meski Ada Penolakan
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Komisi III DPR Minta Rekening Koordinator AMPB Dibuka Hari Ini
Komisi III menilai rekening Supriyono sebaiknya dapat kembali digunakan. 

Dwi Astarini - Rabu, 26 Agustus 2026
Komisi III DPR Minta Rekening Koordinator AMPB Dibuka Hari Ini
Indonesia
DPR Targetkan RUU Perampasan Aset Disahkan Desember 2026, Cuma Punya Waktu 8 Minggu
Komisi III DPR kebut pembahasan RUU Perampasan Aset. RUU tersebut segera disahkan Desember 2026.
Soffi Amira - Rabu, 26 Agustus 2026
DPR Targetkan RUU Perampasan Aset Disahkan Desember 2026, Cuma Punya Waktu 8 Minggu
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Indonesia
Komisi III Kebut RUU Perampasan Aset, Targetnya Diketok DPR Akhir 2026
RDPU RUU Perampasan Aset akan digelar intensif di Komisi III DPR 2-3 kali sepekan untuk mengejar target pengesahan Desembe2 2026
Wisnu Cipto - Selasa, 18 Agustus 2026
 Komisi III Kebut RUU Perampasan Aset, Targetnya Diketok DPR Akhir 2026
Indonesia
14 Calon Hakim Lolos Fit and Proper Test, Komisi III DPR Beri Persetujuan
Komisi III DPR menyetujui 11 calon hakim agung dan tiga hakim ad hoc MA setelah menjalani fit and proper test selama dua hari.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 13 Agustus 2026
14 Calon Hakim Lolos Fit and Proper Test, Komisi III DPR Beri Persetujuan
Indonesia
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Indonesia
Pejabat Pajak Calonkan Diri Jadi Hakim Agung, Komisi III DPR Pertanyakan Motivasinya
Pejabat pajak, Hari Sih Advianto, mencalonkan diri menjadi Hakim Agung. Komisi III DPR pun merasa heran.
Soffi Amira - Kamis, 13 Agustus 2026
Pejabat Pajak Calonkan Diri Jadi Hakim Agung, Komisi III DPR Pertanyakan Motivasinya
Bagikan