PDIP Sebut Proyek Pembangunan Rusun Anies Jauh dari Ideal
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat memimpin apel kesiapsiagaan bencana PMI. ANTARA/ HO-Kominfotik Jakarta Utara
MerahPutih.com - Capaian pembangunan rumah susun (rusun) kepemimpinan Gubernur DKI Anies Baswedan diprediksi masih jauh dari target. Mengingat Anies cuma punya waktu satu tahun untuk menuntaskan program prioritasnya.
Diyakini juga penganggaran Anies sebesar Rp 150 miliar pada APBD DKI tahun 2022 masih belum bisa mengejar target RPJMD 2017-2022.
"Pembangunan rumah susun ini kami rasa masih jauh dari ideal mengingat dalam RPJMD tahun 2017-2022, Bapak Gubernur mencanangkan akan membangun 250.000 unit hunian bagi warga DKI Jakarta," kata anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Agustina Hermato atau Tina Toon di dedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (16/11).
Baca Juga:
Ombudsman Jakarta Raya Segera Panggil Anies soal Ganti Rugi Warga Rusun Petamburan
Dalam RPJMD, Anies mengalokasikan anggaran untuk proyek pembangun Rusun di Cakung Barat, Jalan Tongkol, Kelapa Gading, Padat Karya Jakarta Utara, PIK II, dan Pulo Jahe
Tina Toon juga meminta bekas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu untuk mengoptimalkan penggunaan rusun yang sudah dibangun oleh pemerintah pusat dan gubernur terdahulu. Sehingga, bisa segera dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan.
"Di sisa masa jabatan ini, kami juga mengimbau kepada Gubernur Anies Baswedan untuk segera mengoptimalkan rumah-rumah susun yang sudah selesai namun masih belum ada penghuninya, terutama yang dibangun oleh pemerintah pusat," ucap Tina.
Baca Juga:
Klarifikasi Pemprov DKI soal Kisruh Ganti Rugi Rusun Petamburan
Diketahui, Gubernur Anies Baswedan menerbitkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Isu Prioritas Daerah Tahun 2021-2022.
Isu yang masuk daftar antara lain pemukiman dan hunian, yang terbagi dalam pembangunan rumah susun, Rumah DP 0 Rupiah, hingga penataan kampung.
Dalam instruksi ini, Anies menginstruksikan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Marulah Matali untuk melaksanakan penyelesaian isu prioritas pada tahun 2021-2022. (Asp)
Baca Juga:
Wagub Riza Bantah Anies Lakukan Malaadministrasi Ganti Rugi Rusun Petamburan
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Maruarar Sirait Konsultasi ke KPK Ubah Maikarta Jadi Rusun Bersubsidi
PDIP: Penolakan Pilkada oleh DPRD Merupakan Sikap Ideologis, Konstitusional, dan Historis
Megawati Tegaskan PDIP Tidak Akan Biarkan Stabilitas Dibangun Dengan Korbankan Demokrasi
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
Dapat Bintang Jasa Kehormatan PDIP, FX Rudyatmo Ngaku Tidak Dapat Penugasan Partai
Rakernas PDIP Tetapkan 'Merawat Pertiwi' sebagai Sikap Ideologis Hadapi Krisis Lingkungan
PDIP Suarakan Reformasi TNI-Polri, Tolak Dwifungsi dan Pastikan Loyalitas Tunggal pada Negara
Rakernas I PDIP Tegaskan Kedaulatan Politik, Kutuk Penculikan Presiden Maduro oleh AS
PDIP Desak Pilkada Langsung Tetap Dipertahankan, Usul Gunakan E-Voting
Rakernas Ditutup, PDIP Sebut Ada 8 Tantangan Indonesia