Andika Pratama
MerahPutih.com - Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) Jilid V sudah membuka pendaftaran sejak Senin (17/6) lalu.
Anggota Pansel Capim KPK Jilid V, Hendardi mengatakan hingga saat ini pihaknya telah menerima 22 orang pendaftar calon pimpinan KPK periode 2019-2023.
"Hingga saat ini setahu saya masih 22 orang. Tapi detailnya saya tidak tahu," kata Hendardi saat dikonfirmasi wartawan, Minggu (23/6).
BACA JUGA: Mantan Ketua MK Hamdan Zoelva Imbau Agar Tidak Ada Demo Jelang Putusan PHPU
Meski demikian, Hendardi belum bisa menjelaskan secara rinci siapa 22 orang yang telah mendaftar sebagai capim KPK Pihaknya masih menerima berkas pendaftaran pimpinan lembaga antirasuah hingga 4 Juli 2019 mendatang.
"Nanti di hari terakhir akan banyak yang daftar," ujar Hendardi.
Direktur Eksekutif SETARA Institute ini menyampaikan, dalam pencarian calon pimpinan ke depan, pansel ingin fokus pada calon yang betul-betul paham terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU), mengingat hal tersebut masih menjadi kekurangan pada periode pimpinan saat ini.
Merujuk data penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW), lanjut dia, hanya 15 kasus yang dikenakan pasal TPPU dari 300 kasus yang sebetulnya bisa dikenakan TPPU. Dia mencontohkan kasus e-KTP seharusnya dapat dikenakan pasal TPPU lantaran dugaan korupsi dilakukan pada 2009.
"Itu kan berarti uang hasil korupsi sudah ke mana-mana, bahkan dalam dakwaan dua orang yang pertama ada loh daftar penerimanya. Itu harusnya kena TPPU dan KPK sejak awal seharusnya memang sudah menerapkan pasal TPPU," jelasnya.
Sementara itu, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana mengatakan, rekam jejak calon pimpinan KPK harus menjadi catatan serius. Pansel diminta melakukan seleksi ketat tanpa kompromi.
"Itu salah satu catatan serius yang rasanya harus dipertimbangkan matang-matang oleh Pansel dalam menjaring calon pimpinan KPK," ujar Kurnia.
Namun, belakangan justru masif isu terkait syarat dan prasyarat menjadi capim KPK seolah hanya boleh dari seseorang yang berlatar belakang aparat penegak hukum. Padahal, isu tersebut tidak benar adanya.
"Tidak ada kewajiban dalam peraturan perundang-undangan manapun yang menyebutkan bahwa pimpinan KPK mesti berasal dari instansi penegak hukum tertentu,” tegas Kurnia.
BACA JUGA: BW: Emang Muka Gue Tidak Menunjukkan Siap Menerima Keputusan? Siaplah!
Menurutnya, berdasarkan peraturan KPK disebutkan, bahwa calon pimpinan KPK tidak boleh berasal dari instansi manapun. Dengan kata lain, calon harus mundur jika ingin mendaftar sebagai pimpinan KPK.
“Ini penting, mengingat Pasal 3 UU KPK telah secara gamblang menyebutkan bahwa KPK adalah lembaga negara yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun,” tandasnya. (Pon)
