Penanganan Papua Dinilai Tidak Efektif

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 April 2021
Penanganan Papua Dinilai Tidak Efektif

Anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) Lekagak Teleggen masuk daftar DPO Polri. (Foto: ANTARA/HO-Humas Nemangkawi)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Berbagai operasi di Papua dinilai tidak efektif, sehingga sehingga berbagai persoalan tidak selesai, bahkan hingga menyebabkan gugurnya Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha.

"Jadi, yang terjadi di Papua memang suatu tragedi, ini membuktikan bahwa operasi yang terjadi selama ini berpuluh-puluh tahun di Papua tidak efektif," kata Anggota MPR Dave Akbarshah Fikarno Laksono di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/4).

Baca Juga:

BIN Tegaskan Pemakaman Kabinda Papua Tidak Boleh Diliput Media

Menurut anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI ini, ketidakefektifan itu terlihat dari tindakan kebrutalan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata, merujuk istilah kepolisian ini, terus meningkat sehingga menyebabkan gangguan keamanan.

Bahkan, lanjut ia, Dave tidak mau menyebut KKB, tetapi lebih setuju dengan penyebutan kelompok separatis.

"Kalau di Papua mereka ini jelas-jelas separatis teroris. Mereka dengan kejam membunuh, bahkan dengan sesama warga Papua sendiri, para pekerja sipil membangun jalan, bahkan guru," ujarnya.

Anggota Komisi I DPR ini mengingatkan, masih ada sejumlah masalah yang hingga saat ini belum selesai di Papua dan harus diselesaikan secara menyeluruh, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Anggota DPR Dave Laksono. (Foto: Antara)
Anggota DPR Dave Laksono. (Foto: Antara)

Persoalan di Papua, lanjut ia, tidak bisa dengan hanya penumpasan kombatan-kombatan yang ada sekarang, tetapi pendekatan sosial budaya ekonomi, pembangunan sumber daya manusia (SDM), dan melihat secara benar situasi kondisi Papua.

Ia menegaskan, pendekatan militer perlu menumpas KKB. Namun, di sisi lain pembangunan infrastruktur maupun SDM Papua jangan sampai terabaikan.

"Bahkan, kita juga melihat kualitas hidup Papua di Manokrawi Jayapura itu temasuk 10 kota termahal di Indonesia. Kenapa? Karena bahan baku makanan harus diimpor," katanya dikutip Antara. (*)

Baca Juga:

Hari Ini Jenazah Kabinda Papua Dikebumikan di TMP Kalibata

#Papua #DPR #Konflik Papua
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Upah minimum pada akhirnya adalah instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga stabilitas ekonomi
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Indonesia
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
Sinergi antarlembaga sangat dibutuhkan agar proses pemulihan sosial masyarakat tidak terhambat oleh prosedur birokrasi yang rumit
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
Indonesia
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Ketegasan hukum harus berjalan beriringan dengan kejelasan mekanisme pemulihan bagi mereka yang terdampak
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Indonesia
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Ninik menuntut agar standar kelayakan lingkungan rumah sakit tetap terjaga meski dalam kondisi pascabencana
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Indonesia
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Lalu Hadrian menegaskan bahwa hambatan pendidikan di Papua memang nyata adanya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Indonesia
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Pengawasan ketat di gerbang negara menjadi kunci utama untuk menjaga kondusivitas
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Indonesia
Kejar Swasembada Energi, Prabowo Minta Papua Tanam Sawit hingga Singkong
Presiden RI, Prabowo Subianto, mendorong pengembangan tanaman berbasis komoditas di Papua.
Soffi Amira - Rabu, 17 Desember 2025
Kejar Swasembada Energi, Prabowo Minta Papua Tanam Sawit hingga Singkong
Indonesia
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Legislator dari Fraksi PKB tersebut mendesak agar tim bentukan Presiden nantinya tidak terjebak dalam birokrasi yang lamban
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 Desember 2025
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Indonesia
Anggaran Makan Begizi Gratis di Papua Rp 25 Triliun, Lebih Mahal Dibandingkan Jawa
Kebutuhan anggaran yang dialokasikan BGN untuk menambah hingga 2.500 SPPG yang menyasar 750 ribu penerima manfaat, diperkirakan mencapai Rp 25 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Desember 2025
Anggaran Makan Begizi Gratis di Papua Rp 25 Triliun, Lebih Mahal Dibandingkan Jawa
Indonesia
Presiden Larang Dana Otsus Papua Digunakan Buat Perjalanan Luar Negeri
Dana otsus, harus dipergunakan untuk program-program pembangunan prioritas di daerah, yang ditujukan langsung untuk kepentingan rakyat.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Desember 2025
Presiden Larang Dana Otsus Papua Digunakan Buat Perjalanan Luar Negeri
Bagikan