Penanganan Papua Dinilai Tidak Efektif

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 April 2021
Penanganan Papua Dinilai Tidak Efektif

Anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) Lekagak Teleggen masuk daftar DPO Polri. (Foto: ANTARA/HO-Humas Nemangkawi)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Berbagai operasi di Papua dinilai tidak efektif, sehingga sehingga berbagai persoalan tidak selesai, bahkan hingga menyebabkan gugurnya Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha.

"Jadi, yang terjadi di Papua memang suatu tragedi, ini membuktikan bahwa operasi yang terjadi selama ini berpuluh-puluh tahun di Papua tidak efektif," kata Anggota MPR Dave Akbarshah Fikarno Laksono di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/4).

Baca Juga:

BIN Tegaskan Pemakaman Kabinda Papua Tidak Boleh Diliput Media

Menurut anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI ini, ketidakefektifan itu terlihat dari tindakan kebrutalan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata, merujuk istilah kepolisian ini, terus meningkat sehingga menyebabkan gangguan keamanan.

Bahkan, lanjut ia, Dave tidak mau menyebut KKB, tetapi lebih setuju dengan penyebutan kelompok separatis.

"Kalau di Papua mereka ini jelas-jelas separatis teroris. Mereka dengan kejam membunuh, bahkan dengan sesama warga Papua sendiri, para pekerja sipil membangun jalan, bahkan guru," ujarnya.

Anggota Komisi I DPR ini mengingatkan, masih ada sejumlah masalah yang hingga saat ini belum selesai di Papua dan harus diselesaikan secara menyeluruh, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Anggota DPR Dave Laksono. (Foto: Antara)
Anggota DPR Dave Laksono. (Foto: Antara)

Persoalan di Papua, lanjut ia, tidak bisa dengan hanya penumpasan kombatan-kombatan yang ada sekarang, tetapi pendekatan sosial budaya ekonomi, pembangunan sumber daya manusia (SDM), dan melihat secara benar situasi kondisi Papua.

Ia menegaskan, pendekatan militer perlu menumpas KKB. Namun, di sisi lain pembangunan infrastruktur maupun SDM Papua jangan sampai terabaikan.

"Bahkan, kita juga melihat kualitas hidup Papua di Manokrawi Jayapura itu temasuk 10 kota termahal di Indonesia. Kenapa? Karena bahan baku makanan harus diimpor," katanya dikutip Antara. (*)

Baca Juga:

Hari Ini Jenazah Kabinda Papua Dikebumikan di TMP Kalibata

#Papua #DPR #Konflik Papua
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
RUU Penyiaran Disetujui DPR, Platform Media Digital Over The Top Bakal Diawasi
Regulasi itu diatur untuk menghadirkan kepastian hukum dan kesetaraan tanggung jawab dalam ekosistem media yang terus berkembang.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
RUU Penyiaran Disetujui DPR, Platform Media Digital Over The Top Bakal Diawasi
Indonesia
RUU Pengaturan Reforma Agraria, Ini Pasal Krusial
Rancangan regulasi itu juga memuat pengaturan tentang Dewan Pengawas BRAN yang bertujuan menjamin akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas kinerja BRAN.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
 RUU Pengaturan Reforma Agraria, Ini Pasal Krusial
Indonesia
DPR Setuju KRI Ki Hajar Dewantara Dijual Pakai Skema Lelang. Harganya Berapa?
Persetujuan diambil dalam rapat paripurna DPR ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9).
Wisnu Cipto - Selasa, 08 September 2026
DPR Setuju KRI Ki Hajar Dewantara Dijual Pakai Skema Lelang. Harganya Berapa?
Indonesia
Paripurna DPR Setujui Penjualan KRI Ki Hajar Dewantara Buatan Yugoslavia Pada 1979
KRI Ki Hajar Dewantara saat ini separuh badannya ada di air, di dermaga Ujung, Semampir, Surabaya, Jawa Timur.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Paripurna DPR Setujui Penjualan KRI Ki Hajar Dewantara Buatan Yugoslavia Pada 1979
Indonesia
Kronologi Kebakaran Hebat Pasar Distrik Paniai Papua, 6 Anak-Anak Tewas
Kebakaran pasar di Kampung Bapouda, Distrik Paniai Timur, Papua Tengah menewaskan 11 orang termasuk 6 anak-anak. Api melalap 40 bangunan kios
Wisnu Cipto - Senin, 07 September 2026
Kronologi Kebakaran Hebat Pasar Distrik Paniai Papua, 6 Anak-Anak Tewas
Indonesia
Polisi Temukan Simbol Bintang Kejora saat Penangkapan Anggota KKB Papua
Ditangkap terkait dengan perkara dugaan percobaan pembunuhan terhadap Antonius Padang di Distrik Ilaga pada 2023.
Dwi Astarini - Jumat, 04 September 2026
 Polisi Temukan Simbol Bintang Kejora saat Penangkapan Anggota KKB Papua
Indonesia
Polisi Tangkap Pentolan KKB Tersangka Penembakan di Puncak Papua, Pernah Coba Bunuh Warga Sipil
JT diduga terlibat dalam kasus percobaan pembunuhan terhadap Antonius Padang di Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah.
Dwi Astarini - Jumat, 04 September 2026
Polisi Tangkap Pentolan KKB Tersangka Penembakan di Puncak Papua, Pernah Coba Bunuh Warga Sipil
Indonesia
Kontak Tembak dengan Polisi di Depan KPU Yahukimo, 4 Pentolan KKB Papua Tewas di Tempat
Penindakan dilakukan setelah petugas kepolisian menerima informasi melalui proses hasil penyidikan.
Dwi Astarini - Kamis, 03 September 2026
 Kontak Tembak dengan Polisi di Depan KPU Yahukimo, 4 Pentolan KKB Papua Tewas di Tempat
Indonesia
Diduga 8 Orang Gabung Tentara Rusia, DPR Sebut Otomatis Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia
Jika ada WNI yang bergabung dengan militer negara asing maka status kewarganegaraan Indonesia akan hilang.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 02 September 2026
Diduga 8 Orang Gabung Tentara Rusia, DPR Sebut Otomatis Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia
Indonesia
DPR Setuju Anggaran KPK 2027 Tambah Rp 774,31 Miliar Jadi Rp 2,22 Triliun
Komisi III DPR RI menyetujui tambahan anggaran KPK sebesar Rp774,31 miliar. Dengan tambahan ini, pagu anggaran KPK 2027 naik menjadi Rp2,22 triliun untuk mendukung pemberantasan korupsi
Wisnu Cipto - Selasa, 01 September 2026
DPR Setuju Anggaran KPK 2027 Tambah Rp 774,31 Miliar Jadi Rp 2,22 Triliun
Bagikan