Penanganan COVID-19 di Indonesia Diklaim Sudah 'On The Track'

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 15 Oktober 2020
Penanganan COVID-19 di Indonesia Diklaim Sudah 'On The Track'

/media/36/4d/82/364d82907e8485bbf5a60ae307b94092.jpg

Ukuran:
14
Font:
Audio:

Merahputih.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengklaim penanganan pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sudah dalam trek yang benar selama masa tujuh bulan berjalan.

Pemerintah terbilang sebagai negara yang baik penanganan COVID-19 dari sisi kesehatan dan dampak ekonomi yang diakibatkan.

"Sekarang hampir tujuh bulan kita berada dalam trek yang benar menurut saya. Dibanding negara lain kalau diukur dari jumlah penduduk, maka kita termasuk negara yang menangani COVID-19 dengan baik," ujar Muhadjir dalam pertemuan daring dengan manajemen fasilitas kesehatan seluruh Indonesia yang dipantau di Jakarta, Rabu (14/10).

Baca Juga:

Amnesty International Minta Identitas Pasien Terinfeksi Corona Tidak Disebarluaskan

Muhadjir menilai kasus konfirmasi positif COVID-19 di Indonesia bisa terkendali, disertai dengan total rasio fatalitas yang juga bisa terkendali. Selain itu angka kesembuhan semakin meningkat dan semakin cepat dari waktu ke waktu.

"Yang penting kita bisa menjaga keseimbangan antara risiko kesehatan, risiko sosial dari dampak COVID-19, dan risiko ekonomi," beber Muhadjir.

Pemerintah segera bentuk Satgas Penanganan Covid-19
Menko PMK Muhadjir Effendy menyatakan pemerintah tengah membentuk Satgas Covid-19 (MP/Ismail)

Saat ini, Indonesia sudah mencapai tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi ekonomi. Pandemi COVID-19 di Indonesia sekaligus mengubah cara kerja dan sistem serta mengubah pola penanganan dan organisasi.

Namun walau bagaimanapun, sebagaimana dikutip Antara, Muhadjir menekankan bahwa masalah keselamatan kesehatan penduduk harus tetap diutamakan tetapi penanganan kesehatan publik tidak mungkin mengabaikan kondisi ekonomi.

Baca Juga:

Cegah Corona, Pulang dari Luar Negeri ASN Pemkot Solo Diminta Karantina Mandiri

Muhadjir berpendapat kalau pemerintah mengabaikan ekonomi dalam waktu lama, maka keterpurukan ekonomi akan semakin dalam dan pemulihannya akan semakin sulit dan lama. (*)

#UU Cipta Kerja #Demo UU Cipta Kerja #RUU Cipta Kerja
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Prabowo Bubarkan Satgas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja
Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja sebelumnya dibentuk untuk mempercepat penerapan UU Cipta Kerja di seluruh wilayah Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 09 November 2024
Prabowo Bubarkan Satgas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja
Indonesia
21 Poin Penting Putusan MK soal Uji Materi UU Cipta Kerja
Putusan MK ini berdampak besar terhadap upah minimum yang akan ditentukan dalam waktu dekat.
Dwi Astarini - Selasa, 05 November 2024
21 Poin Penting Putusan MK soal Uji Materi UU Cipta Kerja
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Tindak Lanjuti Putusan MK Tentang UU Cipta Kerja
Putusan MK yang telah mengakomodasi berbagai aspirasi publik terkait UU Ciptaker.
Wisnu Cipto - Selasa, 05 November 2024
DPR Minta Pemerintah Tindak Lanjuti Putusan MK Tentang UU Cipta Kerja
Indonesia
MK Kabulkan Sebagian Gugatan Partai Buruh Tentang Cipta Kerja.
MK setidaknya mengabulkan pengujian konstitusional 21 norma dalam UU Cipta Kerja yang dimohonkan oleh Partai Buruh.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 31 Oktober 2024
MK Kabulkan Sebagian Gugatan  Partai Buruh Tentang Cipta Kerja.
Indonesia
Jokowi Pamerkan Capaian Bikin UU Cipta Kerja dan KUHP di 10 Tahun Pemerintahan
Jokowi menyinggung UU Cipta Kerja yang merevisi 80 UU dan 1.200 pasal sebagai upaya menderegulasi peraturan yang tumpang tindih.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 16 Agustus 2024
Jokowi Pamerkan Capaian Bikin UU Cipta Kerja dan KUHP di 10 Tahun Pemerintahan
Indonesia
Pemprov DKI Tunggu Revisi UU Cipta Kerja Soal Tuntutan Kenaikan UMP
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta menunggu revisi Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) terkait tuntutan kenaikan sebesar 15 persen Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024.
Mula Akmal - Kamis, 02 November 2023
Pemprov DKI Tunggu Revisi UU Cipta Kerja Soal Tuntutan Kenaikan UMP
Indonesia
Kelompok Buruh Susun Strategi Respons Balik Putusan MK Soal UU Cipta Kerja
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
Zulfikar Sy - Senin, 02 Oktober 2023
Kelompok Buruh Susun Strategi Respons Balik Putusan MK Soal UU Cipta Kerja
Indonesia
MK Putuskan Perppu Cipta Kerja Tak Langgar Aturan, Gugatan Buruh Ditolak
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) sebagai UU tak melanggar ketentuan pembentukan perundang-undangan.
Mula Akmal - Senin, 02 Oktober 2023
MK Putuskan Perppu Cipta Kerja Tak Langgar Aturan, Gugatan Buruh Ditolak
Indonesia
Dakwaan Terhadap Pengusaha Helmut Dinilai Tidak Sesuai Prinsip UU Cipta Kerja
Kaitannya dengan undang-undang pertambangan atau isu tentang pertambangan itu utamanya adalah kepada konteks perizinan.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Mei 2023
Dakwaan Terhadap Pengusaha Helmut Dinilai Tidak Sesuai Prinsip UU Cipta Kerja
Indonesia
Kemnaker Klaim UU Cipta Kerja Lindungi Hak Para Pekerja
Sekretaris Ditjen PHI dan Jamsos Kementerian Tenaga Kerja(Kemnaker) RI, Surya Lukita menyebutkan bahwa revisi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang dirilis Maret lalu pada dasarnya dirancang guna melindungi serta memenuhi hak-hak para pekerja.
Mula Akmal - Selasa, 02 Mei 2023
Kemnaker Klaim UU Cipta Kerja Lindungi Hak Para Pekerja
Bagikan