Pemprov Jabar Rancang Wahana Saintek di Cirebon

Andika PratamaAndika Pratama - Minggu, 31 Desember 2017
Pemprov Jabar Rancang Wahana Saintek di Cirebon

Ahmad Heryawan. (MP/Yugie Prasetyo)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemprov Jawa Barat tengah merancang Science and Technology Park (STP) Jawa Barat, di Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, STP ialah sebuah wahana untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui pengembangan, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan penumbuhan perusahaan pemula berbasis teknologi.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) seperti dilansir Antara, menyebut bahwa rancangan STP Jabar ini disiapkan oleh Tim Science and Technology Park Jawa Barat berdasarkan surat perintah Gubernur Jawa Barat No. 050.05/2551/BP2D.

"Kita canangkan di Cirebon sebagai STP pusat Jawa Barat," kata Aher dalam siaran persnya, Minggu (31/12)

Secara rinci, Gubernur Aher juga menyebutkan sejumlah fungsi STP, antara lain menyediakan wahana untuk kolaborasi R&D berkelanjutan antaruniversitas, lemlitbang, dan industri.

Kemudian STP juga akan berfungsi memfasilitasi penumbuhan perusahaan berbasis inovasi melalui inkubasi dan proses spin-off.

"Juga menyediakan layanan bernilai tambah lainnya melalui penyediaan ruang dan fasilitas berkualitas tinggi," katanya

Ia mengatakan ke depan akan juga dibangun sejumlah STP Wilayah yang tersebar di seluruh penjuru Jawa Barat, seperti diantaranya, STP Jabar Wilayah Bodebekkapur Raya, Bandung Raya, Cirebon Raya, Pelabuhanratu Raya, Rancabuaya Raya, dan Pangandaran Raya.

Adapun STP Cirebon saat ini baru memiliki luas lahan 19 hektare dari 30 hektare yang direcanakan. Dengan rincian 18 hektare di kelurahan Kalijaga, dan 1 hektare di kelurahan Argasunya, di Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon.

"Tentu saja lahannya harus dibebaskan sehingga target 30 hektare itu bisa tercapai seluruhnya. Sekarang ada sekitar 11 hektare yang berada di tengah-tengah lahan itu milik masyarakat dan 19 hektare sudah dibebaskan," kata Aher.

Aher berharap pembangunan STP supaya bisa dimulai pada tahun 2018. Meskipun, proyek tersebut masih perlu dikaji lebih dalam lagi karena tidak hanya menyoal pembangunan fisik.

"Tapi tentu harus didesain dan direkayasa terlebih dahulu dan disepakati oleh para pakar," katanya.

Ia juga menjelaskan bahwa di kawasan STP nantinya akan dikembangkan suatu knowledge industry, atau ilmu pengetahuan industri maka berbagai jenis penbangunan fisik akan mengikuti bidang pengetahuan industri apa saja yang akan dibangun.

"Ketika pengembangannya Nano teknologi maka gedungnya pun harus disesuaikan dengan kebutuhan Nano teknologi. Begitu pun ketika yang kita kembangkan adalah laboratorium robot atau laboratorium mangga gedong gincu, ikan sidat dan ikan Nila itu agrobisnisnya termasuk laboratoriumnya, maka pembangunan gedungnya pun harus disesuaikan," kata Aher.

#Gubernur Jawa Barat #Ahmad Heryawan #Kota Cirebon
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Ahmad Heryawan menegaskan pemakzulan Gibran harus melalui DPR, MK, hingga MPR. BAM DPR juga akan menampung dan mendalami aspirasi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Indonesia
KDM akan Serahkan Uang Rp 250 Juta untuk Korban Penganiayaan Taufik Hidayat saat Hari Bhayangkara
Kapolda Jabar Irjen Rudi Setiawan memutuskan untuk menyerahkan uang sayembara Rp 250 juta kepada korban.
Dwi Astarini - Jumat, 26 Juni 2026
KDM akan Serahkan Uang Rp 250 Juta untuk Korban Penganiayaan Taufik Hidayat saat Hari Bhayangkara
Indonesia
Gubernur Dedi Mulyadi Cari Utang Buat Tutup Defisit APBD
Dedi menjamin skema cicilan akan tuntas pada tahun 2030 dan hanya berlaku selama masa kepemimpinannya
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 27 Februari 2026
Gubernur Dedi Mulyadi Cari Utang Buat Tutup Defisit APBD
Indonesia
Wakil Wali Kota Bandung Jadi Tersangka Kasus Korupsi, KDM: Ikuti Prosedur Hukum!
Gubernur Jabar KDM merespons penetapan Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, sebagai tersangka korupsi oleh Kejari Bandung. Tegaskan proses hukum harus dihormati.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 Desember 2025
Wakil Wali Kota Bandung Jadi Tersangka Kasus Korupsi, KDM: Ikuti Prosedur Hukum!
Indonesia
KDM Terbitkan SE Larangan Hukuman Fisik di Sekolah, Semua Jenjang Wajib Patuh
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi (KDM) melarang hukuman fisik di sekolah dan menegaskan disiplin harus bersifat edukatif, bukan menyakiti.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 15 November 2025
KDM Terbitkan SE Larangan Hukuman Fisik di Sekolah, Semua Jenjang Wajib Patuh
Indonesia
Sindir Gubernur Jabar soal Uang APBD di Giro Bank, Menkeu Purbaya: Pasti Nanti akan Diperiksa BPK
Purbaya sebut penempatan dana dalam bentuk giro bank justru kurang menguntungkan karena bunga yang dihasilkan lebih kecil.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 23 Oktober 2025
Sindir Gubernur Jabar soal Uang APBD di Giro Bank, Menkeu Purbaya: Pasti Nanti akan Diperiksa BPK
Indonesia
Gubernur Dedi Bakal Umumkan Pegawai Termalas di Media Sosial dan Dipindah Jadi Tenaga Administratif di Sekolah
Pengumuman di media sosial ini, akan dilakukan mulai tanggal 1 November 2025 mendatang, untuk melecut kinerja pegawai tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Oktober 2025
Gubernur Dedi Bakal Umumkan Pegawai Termalas di Media Sosial dan Dipindah Jadi Tenaga Administratif di Sekolah
Indonesia
KDM akan Panggil Kepala BGN Jabar, Minta 'Pertanggungjawaban' Pasca Maraknya Kasus Keracunan MBG
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, pertimbangkan hentikan sementara MBG di Jabar.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 25 September 2025
KDM akan Panggil Kepala BGN Jabar, Minta 'Pertanggungjawaban' Pasca Maraknya Kasus Keracunan MBG
Indonesia
DPR Kritik Kebijakan 50 Siswa per Kelas di Jabar, Dinilai Lebih Banyak Mudarat
Wakil Ketua Komisi X DPR RI kritisi kebijakan Gubernur Jabar soal kuota 50 siswa dalam satu kelas.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 24 Juli 2025
DPR Kritik Kebijakan 50 Siswa per Kelas di Jabar, Dinilai Lebih Banyak Mudarat
Indonesia
Dedi Mulyadi Disentil Mendagri Soal Pendapatan Daerah, Beda Dengan Pandangan Pengamat
soal realisasi belanja dan pendapatan memang harus dikelola dengan hati-hati, sehingga dirinya memaknai kondisi saat ini lebih kepada bagian tata kelola anggaran yang lebih hati-hati (prudent).
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 11 Juli 2025
Dedi Mulyadi Disentil Mendagri Soal Pendapatan Daerah, Beda Dengan Pandangan Pengamat
Bagikan