Dedi Mulyadi Disentil Mendagri Soal Pendapatan Daerah, Beda Dengan Pandangan Pengamat


Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. (Dok. Pemkot Depok)
MerahPutih.com - Pendapatan Jawa Barat (Jabar) pada semester I tahun 2025, berdasarkan keterangan Mendagri Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah pada Senin (7/7), baru 44,72 persen dari target Rp30,99 triliun, jauh di bawah DIY (57,43 persen) dan Kalimantan Barat (50,13 persen) di posisi 1 dan 2.
Dari data yang dihimpun, raihan 2025 ini juga masih di bawah capaian pada periode yang sama tahun 2024 lalu dengan realisasi pendapatan daerah semester I tahun 2024 di angka Rp17,60 triliun atau 49 persen dari target Rp 35,92 triliun.
Ekonom dari Universitas Pasundan (Unpas) Acuviarta Kartabi menilai kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat (Jabar) perlu perhatian ekstra, meskipun realisasi belanja dan pendapatan masih dalam jalurnya ('on the track').
"Saya melihat realisasi yang ada saat ini tetap 'on the right track' meski di bawah persentase biasanya, meskipun perlu perhatian ekstra," kata Acuviarta, di Bandung, Kamis (10/7).
Baca juga:
Dedi Mulyadi Tak Terima Bogor Disalahkan Jadi Biang Kerok Banjir Jakarta
Menurut Acuviarta, soal realisasi belanja dan pendapatan memang harus dikelola dengan hati-hati, sehingga dirinya memaknai kondisi saat ini lebih kepada bagian tata kelola anggaran yang lebih hati-hati (prudent).
"Tidak semata-mata soal persentase belanja yang tinggi saja," ujarnya lagi.
Menurut Acuviarta, masih terbuka ruang percepatan, baik dalam realisasi belanja maupun peningkatan pendapatan. Meski saat ini banyak perubahan mendasar terkait kebijakan fiskal Pemprov Jabar selama semester I berupa efisiensi dan realokasi anggaran.
Ia menyoroti belanja infrastruktur yang meningkat signifikan, sehingga memerlukan waktu dan perhatian lebih khusus, dan dibutuhkan percepatan yang lebih agresif, terutama terkait proses lelang atau pengadaan barang dan jasa.
Sementara dari sisi pendapatan, kata dia lagi, percepatan bisa difokuskan pada sektor di luar pajak kendaraan bermotor (PKB), seperti pajak air permukaan dan pajak bahan bakar minyak.
"PKB sedang dalam masa pemberian insentif pembebasan tunggakan. Di luar PKB seperti pajak air permukaan, pajak bahan bakar minyak, dan lain sebagainya bisa kita fokuskan realisasinya," ujar dia lagi.
Acuviarta juga mencatat iklim efisiensi dan realokasi belanja akibat implementasi Perpres Nomor 1 Tahun 2025 turut mempengaruhi psikologi belanja daerah.
"Pak Gubernur KDM (Kang Dedi Mulyadi, Red) sudah melakukan pembaharuan terkait kebijakan fiskal dan politik anggaran, perlu kita sikapi secara positif dan saya melihat realisasi maupun implementasinya membutuhkan waktu transisi," katanya.
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
Langkah Selanjutnya Setelah Seekor Macan Tutul Dievakuasi dari Hotel di Bandung

Gubernur Dedi Bakal Umumkan Pegawai Termalas di Media Sosial dan Dipindah Jadi Tenaga Administratif di Sekolah

Aksi Unjuk Rasa Sopir Tolak Penghentian Operasional Truk Tambang di Cigudeg Bogor

KDM akan Panggil Kepala BGN Jabar, Minta 'Pertanggungjawaban' Pasca Maraknya Kasus Keracunan MBG

DPRD Minta Gubernur Pramono Duduk Bareng Cari Solusi Banjir, Jangan Malah Menyalahkan Jabar

BMKG Peringatkan Warga Jawa Barat Potensi Cuaca Ekstrem 18-24 September, Bisa Picu Banjir hingga Tanah Longsor

Jawa Barat Provinsi dengan Angka PHK Tertinggi di Agustus 2025, Gubernur Dedi Mulyadi Singgung Jumlah Penduduk dan Besarnya Industri

Tingkat Kerawanan Bencana Alam di Garut Cukup Tinggi, BPBD Keluarkan Surat Edaran

Atap SMKN 1 Cileungsi Ambruk Timpa 31 Siswa, Dedi Mulyadi: Dipastikan Kualitas Pembangunannya Buruk

Dedi Mulyadi Janji Jadikan Adik Affan Kurniawan Anak Angkat dan Carikan Rumah untuk Keluarga
