Pemprov DKI Tegaskan Jakwifi Tak Dihentikan Hanya Ada Penyesuaian

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 03 Januari 2023
Pemprov DKI Tegaskan Jakwifi Tak Dihentikan Hanya Ada Penyesuaian

Ilustrasi Wifi. Foto: Istimewa

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) menampik adanya penghentian layanan internet gratis Jakwifi pada 1 Januari 2023.

Pemprov DKI Jakarta melalui Diskominfotik hanya menyesuaikan titik layanan dengan nilai anggaran yang ditetapkan dalam program JakWIFI pada APBD 2023.

Baca Juga:

Pj DKI 1 soal Penghentian Layanan Internet Gratis JakWIFI: Tanya Kominfo

"Bukan dihilangin, artinya pengurangan anggaran itu menyesuaikan dengan. Saya ulangi, titik jakwifi itu menyesuaikan dengan anggaran yang sudah ditetapkan," ucap Pelaksana Tugas (Plt) Kadis Kominfotik DKI Jakarta Raides Aryanto di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (3/1).

Dengan adanya pengurangan anggaran, maka titik layanan internet dikurangi. Sebagai contoh, seharunya di tiap RW ada tiga akses Jakwifi, kini diperkecil masing-masing RW hanya satu akses Jakwifi.

Artinya karena pengurangan anggaran, jadi kuantiti berkurang. Seharusnya misal di tiap RW ada tiga, kita tetap pertahankan ada akses poin internet di masing masing RW, minimal satu.

Adapun pada APBD DKI 2023 anggaran Jakwifi disetujui sebesar Rp 56 miliar. Padahal Diskominfotik mengajukan anggaran Rp 174 miliar.

"Kurang lebih kita ajuin 174 miliar, yang disetujui kurang lebih 56 miliar," ucapnya.

Lanjut Redes, dari anggaran Rp 56 miliar itu Diskominfotik mengaktifkan layanan akses internet gratis Jakwifi di 1.263 titik wilayah ibu kota Jakarta.

"Dari usulan anggaran kita itu 3.500 titik, sesuai dengan tahun lalu itu, pas finalisasi anggaran akhirnya ditetapkan angkanya sehingga terjadi penurunan," paparnya.

Baca Juga:

Eks TGUPP Anies Geram Layanan Internet Gratis Jakwifi Diputus saat Heru Budi Menjabat

Sebelumnya, isu pemutusan akses internet Jakwifi diviralkan mantan anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) era Anies Baswedan, Tatak Ujiyati melalui akun Twitter resminya @tatakujiyati.

Tatak pun geram dengan keputusan Pemprov DKI di bawah Diskominfotik DKI Jakarta yang mematikan layanan internet gratis Jakwifi di DKI pasca Heru Budi menjadi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta.

"Waduh kok gini amat ya? Layanan internet gratis di sebagian wilayah Jakarta dihentikan," twit Tatak melalui Twitter resminya @tatakujiyati yang dikutip, Senin (2/1).

Menurut dia, keputusan Pemerintah DKI memutus layanan Wifi gratis ini sangat merugikan warga Jakarta, khususnya masyarakat menengah kebawah. Sebab Jakwifi cukup berguna bagi masyarakat untuk mengakses internet.

"Okelah jika tidak suka Anies Baswedan, tapi mbok ya jangan merugikan warga Jakarta. Terutama yang miskin," lanjutnya.

Dalam twitnya, Tatak menambahkan sebuah foto yang merupakan sebagai informasi, bahwa Jakwifi sudah tidak dapat digunakan mulai 1 Januari 2023, lantaran distop oleh Pemerintah DKI Jakarta.

"Pemberitahuan Efektif Mulai 1 Januari 2023, layanan paket internet gratis Jakwifi di area ini telah dihentikan oleh Pemprov DKI Jakarta". (Asp)

Baca Juga:

DPRD Minta Dilibatkan Pemprov DKI dalam Program Jakwifi

#Pemprov DKI #WiFi #WiFi Gratis #DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Setiap Sabtu Warga Bisa Masuk Balai Kota, Lihat Langsung Kerja Pimpinan Jakarta
Ajak masyarakat kenal lebih dekat dengan kompleks Balai Kota melalui rangkaian tur, kegiatan edukasi, seni, budaya, kuliner, komunitas, hingga layanan publik.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Setiap Sabtu Warga Bisa Masuk Balai Kota, Lihat Langsung Kerja Pimpinan Jakarta
Indonesia
Pemprov DKI Sebut Pembangunan Giant Sea Wall Harus Libatkan Masyarakat
Pengelolaan pantura juga tidak dapat dikerjakan satu institusi mengingat kawasan ini merupakan satu bentang wilayah yang melintasi batas administratif, sektor, dan kewenangan.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Sebut Pembangunan Giant Sea Wall Harus Libatkan Masyarakat
Indonesia
Petugas Damkar Terlibat Penipuan Rp 70 Juta, Autodipecat
Pramono mengaku telah meminta Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan untuk menindak tegas pihak yang terbukti terlibat.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Petugas Damkar Terlibat Penipuan Rp 70 Juta, Autodipecat
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Gubernur Pramono akan Groundbreaking Pengembangan Blok M Hub Pekan Depan
Pramono menyebut proyek kawasan berorientasi transit itu digarap PT MRT Jakarta yang akan bekerja sama dengan salah satu pengembang besar.
Dwi Astarini - Kamis, 01 Oktober 2026
Gubernur Pramono akan Groundbreaking Pengembangan Blok M Hub Pekan Depan
Indonesia
Pemprov DKI Jakarta Cabuti Tiang Listrik, Menata Jaringan Kabel Udara tak Terpakai
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menargetkan seluruh kabel udara dapat diturunkan ke bawah tanah secara bertahap dalam lima tahun mendatang.
Dwi Astarini - Rabu, 30 September 2026
Pemprov DKI Jakarta Cabuti Tiang Listrik, Menata Jaringan Kabel Udara tak Terpakai
Indonesia
Gubernur Pramono Pastikan Penyusuaian Tarif Transportasi Umum Tak Bebani Masyaraka
Pramono berencana menaikkan tarif layanan Transjakarta dan Transjabodetabek pada 1 Januari 2027.
Dwi Astarini - Rabu, 30 September 2026
Gubernur Pramono Pastikan Penyusuaian Tarif Transportasi Umum Tak Bebani Masyaraka
Indonesia
Gubernur Pramono Klaim Transportasi Jakarta Lebih Baik daripada New York
Pramono menyebut salah satu hal yang menjadi perhatian Mamdani yakni bagaimana Jakarta mengintegrasikan berbagai moda transportasi dengan dukungan subsidi pemerintah daerah.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Gubernur Pramono Klaim Transportasi Jakarta Lebih Baik daripada New York
Indonesia
Ketua DPRD DKI Ingatkat Potensi Kebakaran Selama Kemarau El Nino
Masih banyak bangunan di Jakarta yang belum sepenuhnya memperhatikan standar keselamatan bencana kebakaran.
Dwi Astarini - Kamis, 24 September 2026
Ketua DPRD DKI Ingatkat Potensi Kebakaran Selama Kemarau El Nino
Bagikan