Pj DKI 1 soal Penghentian Layanan Internet Gratis JakWIFI: Tanya Kominfo

MerahPutih.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono enggan mengomentari soal penghentian layanan internet gratis JakWIFI yang berlaku pada 1 Januari 2023.

Ia menyarankan agar hal tersebut ditanyakan kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta. Sebab, ia mengaku tidak hafal betul kebijakan itu.

Baca Juga

Eks TGUPP Anies Geram Layanan Internet Gratis Jakwifi Diputus saat Heru Budi Menjabat

"Tanya kominfo, gak hafal," kata Heru usai meninjau kesiapan operasional fasilitas pengolahan sampah Landfill Mining dan Refuse-Derived Fuel (RDF) Plant di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Senin (2/1).

Adapun isu pemutusan akses internet JakWIFI diviralkan mantan anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) era Anies Baswedan, Tatak Ujiyati melalui akun Twitter resminya @tatakujiyati.

Baca Juga

Heru Budi Beri Beasiswa Anak Nakes DKI yang Gugur saat Penanganan COVID-19

Tatak pun geram dengan keputusan Pemprov DKI di bawah Diskominfotik DKI Jakarta yang mematikan layanan internet gratis JakWIFI di DKI pasca Heru Budi menjadi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta.

"Waduh kok gini amat ya? Layanan internet gratis di sebagian wilayah Jakarta dihentikan," twit Tatak melalui Twitter resminya @tatakujiyati yang dikutip, Senin (2/1).

Menurut dia, keputusan Pemerintah DKI memutus layanan Wifi gratis ini sangat merugikan warga Jakarta, khususnya masyarakat menengah kebawah. Sebab, JakWIFI cukup berguna bagi masyarakat untuk mengakses internet.

"Okelah jika tidak suka Anies Baswedan, tapi mbok ya jangan merugikan warga Jakarta. Terutama yang miskin," lanjutnya.

Dalam twitnya, Tatak menambahkan sebuah foto yang merupakan sebagai informasi, bahwa JakWIFI sudah tidak dapat digunakan mulai 1 Januari 2023, lantaran distop oleh Pemerintah DKI Jakarta.

"Pemberitahuan Efektif Mulai 1 Januari 2023, layanan paket internet gratis JakWIFI di area ini telah dihentikan oleh Pemprov DKI Jakarta". (Asp)

Baca Juga

DPRD Minta Dilibatkan Pemprov DKI dalam Program Jakwifi