Pemprov DKI Studi ke Amerika Serikat Bahas RUU DKJ

MerahPutih.com - Pejabat Pemprov DKI Jakarta melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Amerika Serikat untuk Studi Referensi Rancangan Undang Undang tentang Pemerintahan Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ).

Kunker ini bersama dengan Badan Legislasi DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Hukum dan HAM.

Baca Juga:

PJ Gubernur Resmi Kukuhkan 30 Anggota DKJ Periode 2023-2026

Kegiatan ini berlangsung 16-17 November 2023 ini dipimpin oleh Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko dan didampingi oleh didampingi oleh Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta, Marulina Dewi.

di Manhattan, New York, delegasi membahas peran strategis Kota New York sebagai benchmark bagi Jakarta dalam membangun ekonomi global.

"Kota Jakarta dan New York telah bekerja sama aktif dalam kerangka C40 Cities untuk mengatasi perubahan iklim dan Urban 20 (U20) sebagai Engagement Group dalam G20," ucapnya, dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (25/11).

Sigit menambahkan, studi referensi ini melibatkan diskusi intensif dengan mitra seperti International Council on Clean Transportation (ICCT) dan penerapan praktik terbaik melalui benchmarking dengan Kota New York.

Baca Juga:

Pj Heru Sebut RUU DKJ Bakal Rampung Desember 2023

"Upaya ini mendorong Jakarta untuk menjadi pusat ekonomi global yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi," paparnya.

Lebih lanjut, Sigit mengatakan, kunker ini bertujuan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk ICCT dan Pemerintah Kota New York.

"Pertemuan kunci dengan Direktur Eksekutif Ad Interim ICCT, Rachel Muncrief di kantor pusatnya, Washington DC ini membahas upaya bersama dalam mendukung elektrifikasi armada Transjakarta, strategi umum elektrifikasi kendaraan bermotor di Jakarta, dan perluasan zona rendah emisi," tuturnya.

Menurutnya, ICCT merupakan organisasi nirlaba non-pemerintah yang memiliki visi untuk meningkatkan kinerja lingkungan dan efisiensi energi transportasi darat, laut, dan udara, guna memberikan manfaat bagi kesehatan masyarakat dan mitigasi perubahan iklim.

"Langkah ini diambil untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan memperkuat transportasi umum sebagai solusi utama, sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menciptakan layanan transportasi yang nyaman, andal dan terjangkau," terangnya. (Asp)

Baca Juga:

PSI Tolak Wacana Cetak Ulang e-KTP Warga Jakarta setelah Berubah jadi DKJ