Pengalihan Deviden 'Plat Merah' Bisa Jadi Solusi Kekurangan Anggaran COVID-19 DKI

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 12 Mei 2020
Pengalihan Deviden 'Plat Merah' Bisa Jadi Solusi Kekurangan Anggaran COVID-19 DKI

Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI, Rasyidi (kiri) (http://dprd-dkijakartaprov.go.id/)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Sebanyak 19 BUMD di lingkup Pemprov DKI Jakarta berpotensi dapat merelokasi dividennya untuk penanganan COVID-19. Angkanya pun mencapai Rp703,7 miliar.

"Jadi saya kira dana CSR-nya cukup bagus, sehingga ini akan dibantukan dalam rangka COVID-19 untuk sembako dan lain sebagainya," kata Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI, Rasyidi, Senin (12/5).

Baca Juga:

Terbang dari Solo ke Jakarta dari Bandara Adi Soemarmo, Citilink Hanya Membawa 1 Penumpang

Realokasi anggaran dari dividen BUMD diperlukan. Mengingat masih defisitnya target pendapatan APBD DKI tahun 2020 hasil penyesuaian sebesar Rp2,9 triliun. “Karena kita masih kekurangan anggaran Rp2,9 triliun dan saat ini sedang dibahas juga oleh Pemprov DKI," kata Rasyidi.

BUMD itu antara lain PT. Transjakarta sebesar Rp40,19 miliar, Perumda Pasar Jaya sebesar Rp40,09 miliar, Perumda Pembangunan Sarana Jaya Rp24,47 miliar, PD. PAL Jaya sebesar Rp20,06 miliar, hingga PT. Food Station Tjipinang Jaya sebesar Rp18,5 miliar.

Namun, Rasyidi mengingatkan bahwa besaran itu masih jauh untuk menutupi defisit APBD. Sehingga, DPRD DKI mendesak BUMD untuk merasionalisasi penerimaan dana coorporate social responsibility (CSR). Untuk sementara Komisi C mengasumsikan BUMD DKI dapat merealokasi 2 persen sampai 3 persen penerimaan dari CSR tersebut.

Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI, Rasyidi (http://dprd-dkijakartaprov.go.id/)

Badan Pembina Badan Usaha Milik Daerah (BPBUMD) juga diminta memonitor langsung pergerakan dividen dan pendapatan CSR untuk kemudian ditetapkan angka ril untuk seluruhnya dialihkan pada penanganan dan pemulihan atas dampak corona di DKI Jakarta.

DPRD juga meminta BUMD segera memprosesnya sebelum akhir Mei 2020 ke Pemerintah DKI Jakarta sebagai pemegang saham. "Jangan lambat, karena kita butuh sekarang untuk penangananan COVID-19," jelas Rasyidi.

Sementara, Kepala BPBUMD DKI Faisal Syafruddin mengatakan bahwa pihaknya telah menurunkan proyeksi deviden dari Rp750 miliar menjadi Rp703,73 miliar lantaran ada sejumlah BUMD yang baru selesai menetapkan nilai deviden dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

“Jadi kita laporkan bahwa baru ada 3 BUMD yang baru selesai RUPS, yaitu Food Station, Bank DKI dan MRT Jakarta. Sedangkan yang lain baru akan melaksanakan RUPS dalam waktu dekat, terus ada beberapa BUMD yang fokus terhadap penanganan corona. Sehingga, harusnya proyeksi Deviden kita bisa menuju ke Rp750 miliar tadi, tapi hari ini baru terkonfirmasi untuk realokasi sebesar Rp703,73 miliar,” terangnya.

Baca Juga:

INTI Gandeng Pemuda Pancasila Salurkan Bantuan ke Warga Terimbas COVID-19

Meski demikian, pihaknya akan tetap berupaya optimal memastikan agar seluruh BUMD segera merealokasi deviden hingga CSR supaya kebutuhan masyarakat ditengah pandemi corona bisa teratasi dengan baik.

"Besok kita akan langsung koordinasi dengan BUMD agar ada realokasi deviden dan dana CSR untuk COVID-19, sebelum akhir bulan (Mei) ini harus sudah bisa terbayarkan kepada Pemprov DKI," tutupnya. (Asp)

#DPRD DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Indonesia
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Tindakan tersebut sudah menyakiti perasaan umat beragama khususnya umat Islam.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Bagikan