Pengalihan Deviden 'Plat Merah' Bisa Jadi Solusi Kekurangan Anggaran COVID-19 DKI

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 12 Mei 2020
Pengalihan Deviden 'Plat Merah' Bisa Jadi Solusi Kekurangan Anggaran COVID-19 DKI

Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI, Rasyidi (kiri) (http://dprd-dkijakartaprov.go.id/)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Sebanyak 19 BUMD di lingkup Pemprov DKI Jakarta berpotensi dapat merelokasi dividennya untuk penanganan COVID-19. Angkanya pun mencapai Rp703,7 miliar.

"Jadi saya kira dana CSR-nya cukup bagus, sehingga ini akan dibantukan dalam rangka COVID-19 untuk sembako dan lain sebagainya," kata Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI, Rasyidi, Senin (12/5).

Baca Juga:

Terbang dari Solo ke Jakarta dari Bandara Adi Soemarmo, Citilink Hanya Membawa 1 Penumpang

Realokasi anggaran dari dividen BUMD diperlukan. Mengingat masih defisitnya target pendapatan APBD DKI tahun 2020 hasil penyesuaian sebesar Rp2,9 triliun. “Karena kita masih kekurangan anggaran Rp2,9 triliun dan saat ini sedang dibahas juga oleh Pemprov DKI," kata Rasyidi.

BUMD itu antara lain PT. Transjakarta sebesar Rp40,19 miliar, Perumda Pasar Jaya sebesar Rp40,09 miliar, Perumda Pembangunan Sarana Jaya Rp24,47 miliar, PD. PAL Jaya sebesar Rp20,06 miliar, hingga PT. Food Station Tjipinang Jaya sebesar Rp18,5 miliar.

Namun, Rasyidi mengingatkan bahwa besaran itu masih jauh untuk menutupi defisit APBD. Sehingga, DPRD DKI mendesak BUMD untuk merasionalisasi penerimaan dana coorporate social responsibility (CSR). Untuk sementara Komisi C mengasumsikan BUMD DKI dapat merealokasi 2 persen sampai 3 persen penerimaan dari CSR tersebut.

Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI, Rasyidi (http://dprd-dkijakartaprov.go.id/)

Badan Pembina Badan Usaha Milik Daerah (BPBUMD) juga diminta memonitor langsung pergerakan dividen dan pendapatan CSR untuk kemudian ditetapkan angka ril untuk seluruhnya dialihkan pada penanganan dan pemulihan atas dampak corona di DKI Jakarta.

DPRD juga meminta BUMD segera memprosesnya sebelum akhir Mei 2020 ke Pemerintah DKI Jakarta sebagai pemegang saham. "Jangan lambat, karena kita butuh sekarang untuk penangananan COVID-19," jelas Rasyidi.

Sementara, Kepala BPBUMD DKI Faisal Syafruddin mengatakan bahwa pihaknya telah menurunkan proyeksi deviden dari Rp750 miliar menjadi Rp703,73 miliar lantaran ada sejumlah BUMD yang baru selesai menetapkan nilai deviden dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

“Jadi kita laporkan bahwa baru ada 3 BUMD yang baru selesai RUPS, yaitu Food Station, Bank DKI dan MRT Jakarta. Sedangkan yang lain baru akan melaksanakan RUPS dalam waktu dekat, terus ada beberapa BUMD yang fokus terhadap penanganan corona. Sehingga, harusnya proyeksi Deviden kita bisa menuju ke Rp750 miliar tadi, tapi hari ini baru terkonfirmasi untuk realokasi sebesar Rp703,73 miliar,” terangnya.

Baca Juga:

INTI Gandeng Pemuda Pancasila Salurkan Bantuan ke Warga Terimbas COVID-19

Meski demikian, pihaknya akan tetap berupaya optimal memastikan agar seluruh BUMD segera merealokasi deviden hingga CSR supaya kebutuhan masyarakat ditengah pandemi corona bisa teratasi dengan baik.

"Besok kita akan langsung koordinasi dengan BUMD agar ada realokasi deviden dan dana CSR untuk COVID-19, sebelum akhir bulan (Mei) ini harus sudah bisa terbayarkan kepada Pemprov DKI," tutupnya. (Asp)

#DPRD DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Anggota DPRD DKI Tak Setuju Usulan Tarif Jaklingko Rp 2.000, Nanti Warga Malah Naik Motor
Salah satu fungsi Mikrotrans adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, termasuk motor.
Frengky Aruan - Senin, 06 Juli 2026
Anggota DPRD DKI Tak Setuju Usulan Tarif Jaklingko Rp 2.000, Nanti Warga Malah Naik Motor
Indonesia
Bayar Tiket Ragunan Ribet, Anggota Dewan Curigai Potensi Kebocoran Duit Daerah
Sorotan tajam tertuju pada kewajiban kepemilikan JakCard bagi pengunjung
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Bayar Tiket Ragunan Ribet, Anggota Dewan Curigai Potensi Kebocoran Duit Daerah
Olahraga
Shin Tae-yong Jadi Pelatih Persija, Ketua DPRD DKI Jakarta: Harus Juara, Jangan Persib Terus
Ketua DPRD DKI Jakarta menilai kehadiran Shin Tae-yong sebagai pelatih Persija merupakan langkah strategis untuk memperkuat peluang Macan Kemayoran meraih gelar juara.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Juni 2026
Shin Tae-yong Jadi Pelatih Persija, Ketua DPRD DKI Jakarta: Harus Juara, Jangan Persib Terus
Indonesia
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Pemerintah DKI telah melakukan koordinasi internal untuk mendalami persoalan tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Indonesia
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Dinkes DKI Jakarta mencatat empat kasus Hantavirus sepanjang 2026. DPRD DKI meminta Pemprov meningkatkan pengawasan dan langkah preventif agar tidak menyebar.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 12 Mei 2026
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Indonesia
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Penyegelan dilakukan karena operator tersebut diduga mengelola parkir tanpa izin sejak 2023.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Indonesia
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Penerapan CFD di koridor Rasuna Said menuntut persiapan matang, mulai dari kajian lalu lintas komprehensif, pengaturan titik parkir resmi, hingga penyediaan fasilitas ramah disabilitas dan lansia
Angga Yudha Pratama - Senin, 11 Mei 2026
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Indonesia
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Program sekolah gratis di Jakarta menjadi perhatian setelah DPRD DKI menerima laporan adanya sekolah yang masih meminta pembayaran tertentu kepada murid.
Dwi Astarini - Jumat, 08 Mei 2026
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Indonesia
Komisi D DPRD DKI Soroti Banyak Proyek Penanganan Banjir Pesisir belum Selesai
Sejumlah titik masih dalam tahap perencanaan. Belum menunjukkan progres signifikan di lapangan.
Dwi Astarini - Rabu, 06 Mei 2026
Komisi D DPRD DKI Soroti Banyak Proyek Penanganan Banjir Pesisir belum Selesai
Indonesia
Anggota DPRD DKI Heran Warga Nasrani Jaksel masih Sulit Ibadah, Minta Gubernur Pramono Segera Bereskan
Penasihat Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta August Hamonangan menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah gagal menjamin kesehatan jiwa sebagian warganya yang masih kesulitan untuk beribadah.
Dwi Astarini - Selasa, 05 Mei 2026
Anggota DPRD DKI Heran Warga Nasrani Jaksel masih Sulit Ibadah, Minta Gubernur Pramono Segera Bereskan
Bagikan