Pemprov DKI Jakarta Bertanggung Jawab Penuh atas Kerusakan Pasca Demo Rusuh di Depan Gedung DPR

Arsip - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. (foto: MerahPutih.com/Asropih)
Merahputih.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, memastikan bahwa pemerintah provinsi DKI Jakarta akan segera memperbaiki fasilitas-fasilitas umum yang rusak akibat demonstrasi pada Senin (25/8), termasuk kamera pengawas (CCTV) di area Pejompongan.
“Iya, segera kita perbaiki. Karena itu menjadi tanggung jawab Pemerintah Jakarta, apapun. walaupun Pemerintah Jakarta tidak ada ketika peristiwa itu terjadi, tetapi itu tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Jakarta untuk segera memperbaiki, membersihkan," ujar Pramono, Kamis (28/8).
Baca juga:
Gandeng Polisi Pemprov DKI Usut Perusakan CCTV di Pejompongan saat Aksi Demo, Bisa Dipenjara 6 Bulan
Pramono juga memuji kesigapan petugas dalam membersihkan sampah sisa demonstrasi. Menurutnya, pembersihan tidak memakan waktu lama.
“Termasuk kemarin ketika demonstrasi tanggal 25, besoknya nggak sampai 1-2 jam sudah bersih,” kataa Pramono.
Pernyataan ini didukung oleh data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta yang mencatat bahwa aksi di kawasan Gedung DPR/MPR dan Medan Merdeka menyisakan 18,72 ton sampah.
Untuk mengatasi tumpukan sampah, DLH mengerahkan 250 petugas kebersihan dari Suku Dinas LH Jakarta Pusat dan Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dari Kelurahan Gelora dan Bendungan Hilir. Petugas juga menggunakan peralatan seperti road sweeper dan truk angkut sampah.
Baca juga:
Demo Buruh 28 Agustus 2025 10 Ribu Buruh Kepung DPR: Ini Deretan Fakta Pentingnya
Pembersihan ini difokuskan di dua lokasi utama: sekitar Gedung DPR/MPR (Jalan Pemuda Senayan, Jalan Pejompongan, dan Tanah Abang) serta kawasan Gambir (Jalan Medan Merdeka Barat dan Timur). Pembersihan berat dilakukan mulai pukul 23.00 WIB hingga dini hari saat kondisi lalu lintas sudah sepi.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Komisi III DPR Mau Rombak KUHAP, Intip Jurus Damai Berbasis Nilai Lokal Ala Aceh

Jejak Kesejahteraan ASN, DPR 'Ngebet' Hapuskan Beda Gaji PNS-PPPK

Baleg DPR Buka Keran Curhat Pembahasan RUU ASN, PPPK Bisa Alih Status?

Firman Soebagyo Dukung Bulog 'Naik Kelas' jadi Kementerian, Demi Kuasai Stok Beras Nasional

Stop Jadi Korban Iming-Iming Imigran Gelap, DPR Tegaskan Timur Tengah Bukan Lagi Primadona

Pramono Tanggung Jawab Bongkar Halte BNN yang Terbengkalai

Utang KCIC Bikin BUMN Pusing Tujuh Keliling, DPR Ingatkan Jangan Sampai Negara Ikutan Rugi

DPR Diminta Akomodasi Hukum Syariat Aceh dalam RKUHAP

Pramono Klaim Jakarta Lebih Siap Bangun PLTSa Ketimbang Daerah Lain, Setuju Gandeng Danantara

DPR Kecam Pembakaran Sekolah oleh KKB di Papua, Minta Pemerintah Harus Ambil Langkah Tegas
