Pemprov DKI Jakarta Bertanggung Jawab Penuh atas Kerusakan Pasca Demo Rusuh di Depan Gedung DPR

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 28 Agustus 2025
Pemprov DKI Jakarta Bertanggung Jawab Penuh atas Kerusakan Pasca Demo Rusuh di Depan Gedung DPR

Arsip - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. (foto: MerahPutih.com/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, memastikan bahwa pemerintah provinsi DKI Jakarta akan segera memperbaiki fasilitas-fasilitas umum yang rusak akibat demonstrasi pada Senin (25/8), termasuk kamera pengawas (CCTV) di area Pejompongan.

“Iya, segera kita perbaiki. Karena itu menjadi tanggung jawab Pemerintah Jakarta, apapun. walaupun Pemerintah Jakarta tidak ada ketika peristiwa itu terjadi, tetapi itu tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Jakarta untuk segera memperbaiki, membersihkan," ujar Pramono, Kamis (28/8).

Baca juga:

Gandeng Polisi Pemprov DKI Usut Perusakan CCTV di Pejompongan saat Aksi Demo, Bisa Dipenjara 6 Bulan

Pramono juga memuji kesigapan petugas dalam membersihkan sampah sisa demonstrasi. Menurutnya, pembersihan tidak memakan waktu lama.

“Termasuk kemarin ketika demonstrasi tanggal 25, besoknya nggak sampai 1-2 jam sudah bersih,” kataa Pramono.

Pernyataan ini didukung oleh data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta yang mencatat bahwa aksi di kawasan Gedung DPR/MPR dan Medan Merdeka menyisakan 18,72 ton sampah.

Untuk mengatasi tumpukan sampah, DLH mengerahkan 250 petugas kebersihan dari Suku Dinas LH Jakarta Pusat dan Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dari Kelurahan Gelora dan Bendungan Hilir. Petugas juga menggunakan peralatan seperti road sweeper dan truk angkut sampah.

Baca juga:

Demo Buruh 28 Agustus 2025 10 Ribu Buruh Kepung DPR: Ini Deretan Fakta Pentingnya

Pembersihan ini difokuskan di dua lokasi utama: sekitar Gedung DPR/MPR (Jalan Pemuda Senayan, Jalan Pejompongan, dan Tanah Abang) serta kawasan Gambir (Jalan Medan Merdeka Barat dan Timur). Pembersihan berat dilakukan mulai pukul 23.00 WIB hingga dini hari saat kondisi lalu lintas sudah sepi.

#DPR #DPR RI #Gedung DPR #Pendemo #Pemprov DKI #Pemprov DKI Jakarta #Pramono Anung
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pasar Tumpah Bikin Kios Resmi Sepi, Pengamat Minta Gubernur Pramono Bereskan
Revitalisasi pasar akan sia-sia jika Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta tidak membereskan pasar tumpah yang tumbuh subur.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Januari 2026
Pasar Tumpah Bikin Kios Resmi Sepi, Pengamat Minta Gubernur Pramono Bereskan
Indonesia
Dorong Layanan Air Terintegrasi, PAM Jaya Resmi Luncurkan ERP Fusion
PAM Jaya meluncurkan ERP Fusion berbasis Oracle untuk memperkuat transformasi digital dan integrasi layanan air minum Jakarta menuju 100 persen perpipaan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 15 Januari 2026
Dorong Layanan Air Terintegrasi, PAM Jaya Resmi Luncurkan ERP Fusion
Indonesia
Ini nih Isi RUU Perampasan Aset yang Terdiri dari 8 Bab 62 Pasal
RUU tersebut disusun dalam delapan bab dengan total 62 pasal yang mengatur secara komprehensif mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Januari 2026
Ini nih Isi RUU Perampasan Aset yang Terdiri dari 8 Bab 62 Pasal
Indonesia
Antisipasi Cuaca Ekstrem, Pemprov DKI Lakukan Operasi Modifikasi Cuaca 16–22 Januari
Pemprov DKI Jakarta akan melakukan modifikasi cuaca pada 16-22 Januari 2026. Curah hujan diprediksi akan naik selama sepekan ke depan.
Soffi Amira - Kamis, 15 Januari 2026
Antisipasi Cuaca Ekstrem, Pemprov DKI Lakukan Operasi Modifikasi Cuaca 16–22 Januari
Indonesia
Dua Konsep RUU Perampasan Aset, Semua Penyitaaan Berbasis Putusan Pengadilan
RUU ini mengadopsi dua metode perampasan aset, yakni conviction based forfeiture dan non-conviction based forfeiture.
Wisnu Cipto - Kamis, 15 Januari 2026
Dua Konsep RUU Perampasan Aset, Semua Penyitaaan Berbasis Putusan Pengadilan
Indonesia
Rehabilitasi Sawah Rusak Rp 5 Triliun, DPR Minta Pengawasan Ketat
Bencana banjir dan longsor merusak lahan pertanian juga menghancurkan hasil panen, benih yang telah ditanam, serta sarana produksi pertanian lainnya.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Januari 2026
Rehabilitasi Sawah Rusak Rp 5 Triliun, DPR Minta Pengawasan Ketat
Indonesia
Wacana Pembangunan Monorel di Ragunan, DPRD DKI: Belum Ada Anggaran Khusus dalam APBD
Pembangunan monorel di Ragunan ternyata masih sebatas wacana. DPRD DKI Jakarta mengatakan, bahwa belum ada anggaran khusus dalam APBD.
Soffi Amira - Kamis, 15 Januari 2026
Wacana Pembangunan Monorel di Ragunan, DPRD DKI: Belum Ada Anggaran Khusus dalam APBD
Indonesia
Pemprov DKI Bakal Bongkar Tiang Monorel Mangkrak di Senayan, Sebagian Dijadikan Videotron
Pemprov DKI Jakarta berencana membongkar sejumlah tiang monorel mangkrak di Jalan Asia Afrika, Senayan. Sebagian tiang akan dimanfaatkan sebagai videotron.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 15 Januari 2026
Pemprov DKI Bakal Bongkar Tiang Monorel Mangkrak di Senayan, Sebagian Dijadikan Videotron
Indonesia
Syarat dan Ketegori Aset Tersangka yang Bisa Dirampas dalam RUU Perampasan Aset
RUU Perampasan Aset dirancang agar perampasan dapat dilakukan tanpa harus menunggu putusan pidana.
Wisnu Cipto - Kamis, 15 Januari 2026
Syarat dan Ketegori Aset Tersangka yang Bisa Dirampas dalam RUU Perampasan Aset
Indonesia
Gaji Hakim Ad Hoc Mau Disulap Setara Hakim Karier, DPR: Tunjangan Harus Naik, Kalau Perlu Seribu Persen
Yang jelas, tunjangan dan hak keuangannya harus sama karena tugasnya juga sama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
Gaji Hakim Ad Hoc Mau Disulap Setara Hakim Karier, DPR: Tunjangan Harus Naik, Kalau Perlu Seribu Persen
Bagikan