Mula Akmal
MerahPutih.com - Fraksi PDIP DKI Jakarta memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) menyusul banyaknya siswi sekolah negeri di Jakarta yang dipaksa untuk memakai jilbab saat belajar mengajar di sekolah.
Ketika paparan, terungkap bahwa ada 10 sekolah negeri di ibu kota yang diduga melakukan diskriminasi kepada siswa dengan beragam perkara antara lain diwajibkan siswi untuk memakai jilbab, siswa diharusnya memilih ketua osis dengab kepercayaan yang sana.
Baca Juga:
Sekolah Negeri Wajibkan Pakai Hijab, PSI Minta Tindak Tegas Diskriminasi
Sepuluh sekolah itu yakni SMAN 58 Jakarta Timur, SMAN 101 Jakarta Barat, SMPN 46 Jakarta Selatan, SDN 2 Jakarta Pusat, dan SMKN 6 Jakarta Selatan, SMPN 75 Jakarta Barat.
Lalu, SMPN 74 Jakarta Timur, SDN 03 Tanah Sareal Jakarta Barat, SMPN 250 Jakarta Selatan, dan SDN 3 Cilangkap Jakarta Timur
"Ada 10 case yang kita ungkap. Pertama, di SMAN 58 Jakarta Timur. Kami sudah mediasi kepada beberapa stake golder. Ini (dugaan aksi diskriminasi) mengenai larangan atau imbauan untuk tidak memilih Ketua OSIS yang berbeda agama," kata Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI, Dwi Rio Sambodo di ruang rapat Fraksi PDIP DKI, Jakarta Pusat, Rabu (10/8).
Di lokasi yang sama, Wakil Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta, Ima Mahdiah mengaku kecewa dengan kasus diskriminasi yang sudah lama terjadi di DKI. Terlebih yang Ima sesalkan untuk kasus mewajibkan siswi pakai jilbab ini dilakukan oleh guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKN).
Baca Juga:
Pengadilan Setuju Riot Games Bayar Rp1,4 Triliun akibat Diskriminasi Gender
"Dan kebanyakan yang melakukan ini adalah guru pendidikan, guru kewarganegaraan ini yang menurut saya harusnya benar-benar menjaga keberagaman," ucapnya.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta ini meminta Pemprov DKI untuk memberi sanksi tegas terhadap guru-guru yang diduga melakukan diskriminasi ke siswa. Sebab, bila sikap tegas tak diambil, kasus-kasus semacam ini akan terulang di sekolah lain.
"Kemaren saya dapat laporan kepala sekolah dan guru sudah mengakui saya rasa ini harus ada sanksi serius dari ibu kadis dari dinas pendidikan," ungkapnya. (Asp)
Baca Juga:
Wakil Ketua MPR Respons Sikap Panglima TNI Tolak Diskriminasi Keturunan PKI
