Andika Pratama
MerahPutih.com - Kebijakan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang membolehkan keturunan Partai Komunis Indonesia (PKI) bisa mendaftarkan diri menjadi prajurit TNI mendapat dukungan dari legislator Senayan.
Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah menilai kebijakan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain larangan tersebut tidak diatur dalam TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966, sikap Jenderal Andika juga sudah sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca Juga
Komnas HAM Tanggapi Kebijakan Panglima TNI Terkait Keturunan PKI
Basarah mengatakan, Pasal 2 TAP I/MPR/2003 menyebutkan TAP XXV/MPRS/1966 tetap berlaku dengan berkeadilan, menghormati hukum, prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
Pasal 2 TAP I/MPR/2003 ini, tutur Basarah, masih berlaku hingga saat ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan Penjelasannya di UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Selain TAP XXV/MPRS/1966 dan TAP I/MPR/2003 tersebut, juga terdapat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004 yang bersifat final dan mengikat.
"Di sana juga menyatakan setiap pelarangan yang mempunyai kaitan langsung dengan hak dan kebebasan warga negara harus didasarkan atas putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap," ungkap Basarah kepada wartawan yang dikutip, Sabtu (2/4).
Dalam putusan tersebut, lanjut Basarah, MK juga menyatakan suatu tanggung jawab pidana hanya dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada pelaku (dader) atau yang turut serta (mededader) atau yang membantu (medeplichtige).
Baca Juga
Jenderal Andika Izinkan Keturunan PKI Daftar TNI, Anggota Komisi I: Tidak Masalah
Untuk itu, kata dia, tanggung jawab tidak bisa dibebankan kepada orang yang tidak terlibat secara langsung.
"Suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, rasa keadilan, kepastian hukum, serta prinsip-prinsip negara hukum apabila tanggung jawab tersebut dibebankan kepada seseorang yang tidak terlibat secara langsung," tegas Basarah.
Jika merujuk pada fakta-fakta hukum yang sudah dijelaskan, kata Basarah, maka pernyataan Jenderal Andika harus dipandang sebagai suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi prinsip supremasi hukum.
"Sebagai Panglima TNI, tentu saja ia sangat menyadari jika TNI tidak berpedoman pada hukum akan menimbulkan kekacauan kehidupan bernegara kita," kata Basarah.
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa meluruskan ketentuan terkait seleksi penerimaan calon prajurit TNI dalam Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1966.
Menurut Andika, Tap MPRS tersebut tidak melarang keturunan anggota PKI ikut seleksi calon prajurit TNI, melainkan melarang paham komunis. Untuk itu, Andika meminta anak buahnya tidak melarang keturunan anggota PKI ikut seleksi TNI sebagai wujud penegakan hukum.
Diketahui, Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1966 berkaitan dengan pembubaran Partai Komunis Indonesia, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah NKRI bagi PKI dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme. (Knu)
Baca Juga
Keputusan Panglima TNI Hapuskan Diskriminasi Patut Diapresiasi
