Pemprov DKI Dapat Kucuran Utang Rp 12,5 Triliun

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 27 Juli 2020
Pemprov DKI Dapat Kucuran Utang Rp 12,5 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Pemprov DKI Jakarta mendapatkan pinjaman uang sebesar Rp 12,5 triliun dari pemerintah pusat melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Sarana Multi Infrastruktru (SMI).

Pinjaman Rp 12,5 triliun itu dialokasikan untuk program daerah Pemprov DKI yang tertunda akibat pengalihan anggaran untuk penanganan COVID-19.

Baca Juga

Kader PDIP Solo Belot Dukung Gibran, FX Rudy: Mereka Pengurus Tidak Aktif, Biarin Saja

Rp 4,5 triliun digunakan untuk anggaran tahun 2020 dan Rp8 triliun untuk anggaran di tahun 2021 mendatang.

"DKI Jakarta mengajukan Rp 12,5 triliun," ujar Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (27/7).

Proyeksi program yang akan dilakukan dari dana pinjaman ini mulai dari penyediaan air minum, pengendalian banjir, pengolahan sampah, transportasi, olahraga, hingga peningkatan sektor pariwisata.

Seharusnya, program tersebut dianggarkan dan akan dijalankan pada tahun ini. Namun, akibat wabah corona banyak anggaran yang dialihkan untuk penanganan COVID-19.

Sri Mulyani jamin penerapan PSBB tidak akan sulitkan kehidupan rakyat
Menteri Keuangan Sri Mulyani (Foto: antaranews)

Akibat penundaan penggelontoran anggaran sejumlah program, banyak pendapatan asli daerah (PAD) yang terdampak dari berbagai sektor. "Sektor listrik dan gas drop minus 16,2 persen karena banyak kantor, pusat perdagangan, dan hotel mengalami penurunan (pemakaian listrik dan gas)," papar Sri Mulyani.

Kemudian, PAD sektor jasa, listrik, konstruksi, pengadaan air, dan perdagangan berkurang 4,6 persen, pendidikan berkurang 4,4 persen, dan industri pengolahan berkurang 3,2 persen.

Baca Juga

Tanggapi Aksi Pembakaran, DPD PDIP Jateng Minta Seluruh DPC Kibarkan Bendera Partai

"DKI terpukul cukup besar, pertumbuhan ekonomi turun di 5,06 persen. Bahkan, kuartal to kuartalnya (q to q) turun -0,56. Ini adalah pertumbuhan ekonomi yang rendah sejak 10 tahun terakhi karena dampak dari COVID-19," ungkapnya.

Adapun PAD DKI tahun ini turun 54 persen atau sebesar Rp31,13 triliun. Kemudian, peningkatan defisit APBD-nya naik mencapai Rp11,7 triliun, atau dalam hal ini 0,4 persen dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerahnya. (Asp)

#Sri Mulyani #Sri Mulyani Indrawati #Pemprov DKI
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
DPRD juga memberikan catatan khusus terhadap penyesuaian anggaran pada beberapa program
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Indonesia
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Dalam Raperda KTR ini tidak diatur mengenai area merokok di ruang tertutup (indoor smoking area)
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Indonesia
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Pembukaan lahan baru memerlukan proses panjang, mulai dari pematangan lahan, pembangunan akses jalan, hingga perizinan lingkungan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Indonesia
Transjakarta Bakal Tambah 300 Armada Bus Listrik Demi Jakarta Bebas Polusi di Tengah Isu Kenaikan Tarif
Pramono mengungkapkan bahwa saat ini subsidi yang ditanggung Pemprov per tiket Transjakarta sudah melebihi Rp9.000
Angga Yudha Pratama - Selasa, 28 Oktober 2025
Transjakarta Bakal Tambah 300 Armada Bus Listrik Demi Jakarta Bebas Polusi di Tengah Isu Kenaikan Tarif
Berita Foto
Pemprov DKI Jakarta Beri Keringanan hingga Bebaskan Pajak Kendaraan Bermotor
Suasana kemacetan lalu-lintas saat jam pulang kerja di Kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kuningan, Jakarta, Jum'at (24/10/2025).
Didik Setiawan - Jumat, 24 Oktober 2025
Pemprov DKI Jakarta Beri Keringanan hingga Bebaskan Pajak Kendaraan Bermotor
Indonesia
Krisis Lahan Makam Jakarta, Solusi Tumpang dan Wacana Teknologi Kuburan Instan
TPU Karet Bivak dan TPU Tanah Kusir adalah lokasi yang menerapkan sistem tumpang
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Krisis Lahan Makam Jakarta, Solusi Tumpang dan Wacana Teknologi Kuburan Instan
Indonesia
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
William juga menyoroti rendahnya realisasi belanja lainnya berdasarkan data BPKD DKI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Indonesia
Pramono Anung Bikin Aturan Lelang Kilat November-Desember, Siap-siap Proyek Infrastruktur Langsung Tancap Gas di Awal Tahun Baru
Pramono kini memberikan izin agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dapat melaksanakan proses lelang pada November dan Desember
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Pramono Anung Bikin Aturan Lelang Kilat November-Desember, Siap-siap Proyek Infrastruktur Langsung Tancap Gas di Awal Tahun Baru
Indonesia
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Inovasi adalah keharusan bagi BUMD
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Indonesia
Jakarta Diprediksi Hanya Punya Lahan Makam 3 Tahun Lagi, Setelah Itu Mau Kubur di Mana?
Fajar juga mengakui adanya hambatan signifikan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menambah TPU baru
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Jakarta Diprediksi Hanya Punya Lahan Makam 3 Tahun Lagi, Setelah Itu Mau Kubur di Mana?
Bagikan