Pemprov DKI Bantu Pencari Suaka dengan Dana APBD, Begini Tanggapan DPRD
Para pencari suaka yang ditampung di Daan Mogot, Jakarta Barat (MP/Kanu)
MerahPutih.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M. Taufik tak mempermasalahkan Pemprov DKI Jakarta yang menggelontorkan dana untuk membeli kebutuhan pokok para imigran pencari suaka yang mengungsi di lahan eks Kodim Kalideres, Jakarta Barat.
Sebab, kata dia, hal ini merupakan persoalan kemanusiaan. Di mana Pemprov DKI harus hadir membantu mereka meskipun bukan urusannya.
Baca Juga: Warga Daan Mogot Kesal Permukiman Mereka Jadi Tempat Penampungan Para Pencari Suaka
"Ini soal kemanusiaan, bisa lah buat ngasih makan seribu orang. kalau urusan suakanya bukan urusan Pemda," kata M. Taufik saat dikonfirmasi, Senin (15/7).
Diberitakan sebelumnya, dana yang dianggarkan Pemprov DKI untuk kebutuhan pencari suaka di pengungsian berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2019.
Menurut dia, bila Pemprov DKI tak bergerak membantu para pencari suaka maka Jalan Raya Kebon Sirih akan Semrawut lantaran mereka terus menggelandang. "Daripada di pinggir jalan menganggu ketertiban," jelas dia.
Baca Juga: Pencari Suaka Minta Maaf Lantaran Menyusahkan Warga Indonesia
Seperti diketahui, Pemprov DKI bersama DPRD memindahkan imigran para pencari suaka dari trotoar Kebon Sirih, Jakarta Pusat ke lahan eks Kodim Kalideres Jakarta Barat.
Namun, di tempat pengungsian baru ini menuai polemik. Lantaran warga Daan Mogot Kalideres, Jakarta Barat menolak keberadaan pencari suaka di Komplek Daan Mogot Baru, Jakarta Barat.
Mereka mengeluh keberadaan imigran pencari suaka dari sejumlah negara konflik itu karena menganggu kenyamanan warga.
Warga juga membentangkan sebuah spanduk terkait penolakan atau pun keluhan adanya para pencari suaka yang menggelandang di lingkungannya. (Asp)
Baca Juga: Selama Satu Minggu Kebutuhan Pencari Suaka Ditanggung Pemprov DKI
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Pilkada Butuh Banyak Uang Memicu Politik Transaksional, Guru Besar STIK Yakin Bakal Ada Ancaman Demokrasi
Tolak Keras Pilkada Lewat DPRD, Gerakan Rakyat: Ini Permufakatan Elit Rampas Kedaulatan
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Pengamat Ungkap Keuntungan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Lebih Irit Anggaran, Minim Gesekan hingga Perkuat Konsolidasi
Partai Buruh Tolak Pilkada Melalui DPRD, Dukung Pemilihan Langsung oleh Rakyat
Pengamat Ungkap Dampak Kepala Daerah Dipilih DPRD, hanya Partai Penguasa yang Bisa Tentukan Arah dan Picu Kompromi Politik
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
MPR Berikan Sinyal Setujui Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD
Ikuti Jejak Golkar, Gerindra Usulkan Kepala Daerah Dipilih Lewat DPRD
Pemprov DKI Alokasikan Triliunan Rupiah untuk Transportasi dan Pendidikan di APBD 2026