Pemprov DKI Bantu Pencari Suaka dengan Dana APBD, Begini Tanggapan DPRD

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Senin, 15 Juli 2019
Pemprov DKI Bantu Pencari Suaka dengan Dana APBD, Begini Tanggapan DPRD

Para pencari suaka yang ditampung di Daan Mogot, Jakarta Barat (MP/Kanu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M. Taufik tak mempermasalahkan Pemprov DKI Jakarta yang menggelontorkan dana untuk membeli kebutuhan pokok para imigran pencari suaka yang mengungsi di lahan eks Kodim Kalideres, Jakarta Barat.

Sebab, kata dia, hal ini merupakan persoalan kemanusiaan. Di mana Pemprov DKI harus hadir membantu mereka meskipun bukan urusannya.

Baca Juga: Warga Daan Mogot Kesal Permukiman Mereka Jadi Tempat Penampungan Para Pencari Suaka

"Ini soal kemanusiaan, bisa lah buat ngasih makan seribu orang. kalau urusan suakanya bukan urusan Pemda," kata M. Taufik saat dikonfirmasi, Senin (15/7).

Warga Daan Mogot, Jakarta Barat memasang spanduk berisikan penolakan terhadap pengungsi yang ditempatkan dekat pemukiman mereka (MP/Kanu)
Warga Daan Mogot, Jakarta Barat memasang spanduk berisikan penolakan terhadap pengungsi yang ditempatkan dekat pemukiman mereka (MP/Kanu)

Diberitakan sebelumnya, dana yang dianggarkan Pemprov DKI untuk kebutuhan pencari suaka di pengungsian berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2019.

Menurut dia, bila Pemprov DKI tak bergerak membantu para pencari suaka maka Jalan Raya Kebon Sirih akan Semrawut lantaran mereka terus menggelandang. "Daripada di pinggir jalan menganggu ketertiban," jelas dia.

Baca Juga: Pencari Suaka Minta Maaf Lantaran Menyusahkan Warga Indonesia

Seperti diketahui, Pemprov DKI bersama DPRD memindahkan imigran para pencari suaka dari trotoar Kebon Sirih, Jakarta Pusat ke lahan eks Kodim Kalideres Jakarta Barat.

Namun, di tempat pengungsian baru ini menuai polemik. Lantaran warga Daan Mogot Kalideres, Jakarta Barat menolak keberadaan pencari suaka di Komplek Daan Mogot Baru, Jakarta Barat.

Mereka mengeluh keberadaan imigran pencari suaka dari sejumlah negara konflik itu karena menganggu kenyamanan warga.

Warga juga membentangkan sebuah spanduk terkait penolakan atau pun keluhan adanya para pencari suaka yang menggelandang di lingkungannya. (Asp)

Baca Juga: Selama Satu Minggu Kebutuhan Pencari Suaka Ditanggung Pemprov DKI

#DPRD #APBD DKI
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Pilkada Butuh Banyak Uang Memicu Politik Transaksional, Guru Besar STIK Yakin Bakal Ada Ancaman Demokrasi
Polemik Pilkada langsung dan tak langsung tengah menjadi perdebatan di level elit.
Frengky Aruan - Jumat, 16 Januari 2026
Pilkada Butuh Banyak Uang Memicu Politik Transaksional, Guru Besar STIK Yakin Bakal Ada Ancaman Demokrasi
Indonesia
Tolak Keras Pilkada Lewat DPRD, Gerakan Rakyat: Ini Permufakatan Elit Rampas Kedaulatan
Gerakan Rakyat menilai usulan Pilkada via DPRD sebagai langkah mundur reformasi dan permufakatan elit yang mengancam demokrasi.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 09 Januari 2026
Tolak Keras Pilkada Lewat DPRD, Gerakan Rakyat: Ini Permufakatan Elit Rampas Kedaulatan
Indonesia
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Hanya 53,3 persen publik percaya partai politik bekerja untuk kepentingan rakyat, sementara 39,3 persen menyatakan tak percaya.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Januari 2026
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Indonesia
Pengamat Ungkap Keuntungan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Lebih Irit Anggaran, Minim Gesekan hingga Perkuat Konsolidasi
Pilkada langsung yang digelar setiap lima tahun dinilai menyerap biaya besar yang berdampak pada anggaran negara.
Dwi Astarini - Selasa, 06 Januari 2026
Pengamat Ungkap Keuntungan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Lebih Irit Anggaran, Minim Gesekan hingga Perkuat Konsolidasi
Indonesia
Partai Buruh Tolak Pilkada Melalui DPRD, Dukung Pemilihan Langsung oleh Rakyat
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menilai, jika Pilkada dilakukan melalui DPRD, potensi politik transaksional justru semakin besar.
Frengky Aruan - Minggu, 04 Januari 2026
Partai Buruh Tolak Pilkada Melalui DPRD, Dukung Pemilihan Langsung oleh Rakyat
Indonesia
Pengamat Ungkap Dampak Kepala Daerah Dipilih DPRD, hanya Partai Penguasa yang Bisa Tentukan Arah dan Picu Kompromi Politik
Mekanisme pemilihan melalui DPRD membuka peluang dominasi partai penguasa dalam menentukan calon kepala daerah tanpa melibatkan penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Januari 2026
Pengamat Ungkap Dampak Kepala Daerah Dipilih DPRD, hanya Partai Penguasa yang Bisa Tentukan Arah dan Picu Kompromi Politik
Indonesia
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
ICW mencatat, sepanjang 2010–2024 terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
 ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Indonesia
MPR Berikan Sinyal Setujui Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD
Terkait anggapan bahwa usulan tersebut tidak konstitusional, Eddy menegaskan telah tersedia mekanisme hukum untuk mengujinya.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 30 Desember 2025
MPR Berikan Sinyal Setujui Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD
Indonesia
Ikuti Jejak Golkar, Gerindra Usulkan Kepala Daerah Dipilih Lewat DPRD
Partai Gerindra mengikuti jejak Golkar, yakni mengusulkan kepala daerah dipilih oleh DPRD.
Soffi Amira - Senin, 29 Desember 2025
Ikuti Jejak Golkar, Gerindra Usulkan Kepala Daerah Dipilih Lewat DPRD
Indonesia
Pemprov DKI Alokasikan Triliunan Rupiah untuk Transportasi dan Pendidikan di APBD 2026
APBD DKI Jakarta 2026 resmi diundangkan. Anggaran dialokasikan untuk infrastruktur, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga bantuan sosial warga.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 27 Desember 2025
Pemprov DKI Alokasikan Triliunan Rupiah untuk Transportasi dan Pendidikan di APBD 2026
Bagikan