Pemprov DKI Bantu Pencari Suaka dengan Dana APBD, Begini Tanggapan DPRD

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Senin, 15 Juli 2019
Pemprov DKI Bantu Pencari Suaka dengan Dana APBD, Begini Tanggapan DPRD

Para pencari suaka yang ditampung di Daan Mogot, Jakarta Barat (MP/Kanu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M. Taufik tak mempermasalahkan Pemprov DKI Jakarta yang menggelontorkan dana untuk membeli kebutuhan pokok para imigran pencari suaka yang mengungsi di lahan eks Kodim Kalideres, Jakarta Barat.

Sebab, kata dia, hal ini merupakan persoalan kemanusiaan. Di mana Pemprov DKI harus hadir membantu mereka meskipun bukan urusannya.

Baca Juga: Warga Daan Mogot Kesal Permukiman Mereka Jadi Tempat Penampungan Para Pencari Suaka

"Ini soal kemanusiaan, bisa lah buat ngasih makan seribu orang. kalau urusan suakanya bukan urusan Pemda," kata M. Taufik saat dikonfirmasi, Senin (15/7).

Warga Daan Mogot, Jakarta Barat memasang spanduk berisikan penolakan terhadap pengungsi yang ditempatkan dekat pemukiman mereka (MP/Kanu)
Warga Daan Mogot, Jakarta Barat memasang spanduk berisikan penolakan terhadap pengungsi yang ditempatkan dekat pemukiman mereka (MP/Kanu)

Diberitakan sebelumnya, dana yang dianggarkan Pemprov DKI untuk kebutuhan pencari suaka di pengungsian berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2019.

Menurut dia, bila Pemprov DKI tak bergerak membantu para pencari suaka maka Jalan Raya Kebon Sirih akan Semrawut lantaran mereka terus menggelandang. "Daripada di pinggir jalan menganggu ketertiban," jelas dia.

Baca Juga: Pencari Suaka Minta Maaf Lantaran Menyusahkan Warga Indonesia

Seperti diketahui, Pemprov DKI bersama DPRD memindahkan imigran para pencari suaka dari trotoar Kebon Sirih, Jakarta Pusat ke lahan eks Kodim Kalideres Jakarta Barat.

Namun, di tempat pengungsian baru ini menuai polemik. Lantaran warga Daan Mogot Kalideres, Jakarta Barat menolak keberadaan pencari suaka di Komplek Daan Mogot Baru, Jakarta Barat.

Mereka mengeluh keberadaan imigran pencari suaka dari sejumlah negara konflik itu karena menganggu kenyamanan warga.

Warga juga membentangkan sebuah spanduk terkait penolakan atau pun keluhan adanya para pencari suaka yang menggelandang di lingkungannya. (Asp)

Baca Juga: Selama Satu Minggu Kebutuhan Pencari Suaka Ditanggung Pemprov DKI

#DPRD #APBD DKI
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Pilkada Diusulkan Sesuai Karakter Daerah, Bisa Dipilih DPRD atau Ditetapkan
Kompetisi antarkader di internal partai politik harus berjalan secara sehat dan tidak menghalalkan segala cara dan transaksional
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 Juni 2026
Pilkada Diusulkan Sesuai Karakter Daerah, Bisa Dipilih DPRD atau Ditetapkan
Indonesia
Pengurangan Dana Bagi Hasil untuk Jakarta Berlanjut hingga 2027
Pemprov DKI dan DPRD Jakarta tetap optimistis hal tersebut tak mengganggu layanan kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Selasa, 19 Mei 2026
Pengurangan Dana Bagi Hasil untuk Jakarta Berlanjut hingga 2027
Indonesia
Ketahuan Main Game dan Merokok saat Rapat, Anggota DPRD Jember Bakal Disidang Gerindra
Partai Gerindra akan menggelar sidang terhadap anggota DPRD Jember, Ahmad Syahri Assidqi. Ia ketahuan main game sambil merokok saat rapat.
Soffi Amira - Jumat, 15 Mei 2026
Ketahuan Main Game dan Merokok saat Rapat, Anggota DPRD Jember Bakal Disidang Gerindra
Indonesia
Gubernur Kaltim Diincar Pansus Angket DPRD, Legislator Senayan Angkat Suara
Dinamika di Kalimantan Timur bisa menjadi pelajaran bagi kepala daerah lain pentingnya sensitivitas terhadap isu publik serta fokus pada penguatan fiskal daerah.
Wisnu Cipto - Rabu, 06 Mei 2026
Gubernur Kaltim Diincar Pansus Angket DPRD, Legislator Senayan Angkat Suara
Indonesia
Gratiskan 103 Sekolah Swasta, Jakarta Ambil Duit APBD Rp 253 Miliar
Program ini mencakup jenjang SD, SMP, SMA/SMK, hingga SLB yang tersebar di lima wilayah kota administrasi Jakarta.
Wisnu Cipto - Senin, 27 April 2026
Gratiskan 103 Sekolah Swasta, Jakarta Ambil Duit APBD Rp 253 Miliar
Indonesia
Pekerja Rumah Tangga Kini Wajib Minimal 18 Tahun, Majikan Rekrut ART Bocah Siap-Siap Kena Pidana
Bagi mereka yang masih di bawah umur dan belum menikah, Bob Hasan menyatakan bahwa kontrak kerja harus segera berakhir
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 April 2026
Pekerja Rumah Tangga Kini Wajib Minimal 18 Tahun, Majikan Rekrut ART Bocah Siap-Siap Kena Pidana
Indonesia
Arahan Presiden Prabowo ke Seluruh Ketua DPRD Dilakukan Tertutup
Prabowo menekankan, para Ketua DPRD yang hadir, meski berasal dari latar belakang politik berbeda, tetap memiliki semangat kebangsaan yang sama.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 18 April 2026
Arahan Presiden Prabowo ke Seluruh Ketua DPRD Dilakukan Tertutup
Indonesia
Prabowo Beri Arahan Khusus untuk Ketua DPRD Se-Indonesia dalam Retret di Akmil
Prabowo dijadwalkan menghadiri kegiatan retret pukul 10.00 WIB. Sejumlah menteri disebut mengisi retret ketua DPRD seluruh Indonesia di Akademi Militer (Akmil), Magelang.
Dwi Astarini - Sabtu, 18 April 2026
Prabowo Beri Arahan Khusus untuk Ketua DPRD Se-Indonesia dalam Retret di Akmil
Indonesia
Biaya Pilkada Langsung Bikin Kantong Bolong, Pengamat Sarankan Balik ke DPRD
Dedi menekankan bahwa anggota DPRD merupakan representasi sah yang dipilih langsung oleh rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 18 Februari 2026
Biaya Pilkada Langsung Bikin Kantong Bolong, Pengamat Sarankan Balik ke DPRD
Indonesia
Ruang Terbuka Hijau Jakarta Baru 5,6 Persen di 2025, Pemprov Kejar Target 30 Persen pada 2045
Pemprov DKI Jakarta mencatat RTH baru 5,6 persen pada 2025. Target 30 persen pada 2045, pemerintah siapkan berbagai strategi.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Januari 2026
Ruang Terbuka Hijau Jakarta Baru 5,6 Persen di 2025, Pemprov Kejar Target 30 Persen pada 2045
Bagikan