Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - PEMKOT Solo menghentikan pembayaran tagihan listrik untuk Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat terhitung mulai Januari 2026. Langkah itu diambil karena keterbatasan anggaran daerah. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Solo Maretha Dinar Cahyono membenarkan langkah Pemkot Solo yang berhenti membayar listrik Keraton Solo.
“Memang benar kami berhenti membayar listrik Keraton Solo karena minimnya dana di Disbudpar,” ujar Maretha, Selasa (3/3).
Maretha menjelaskan selama ini biaya listrik Keraton Surakarta ditanggung APBD Kota Solo. Disbudpar membayar lima rekening listrik atas nama Keraton secara langsung ke Perusahaan Listrik Negara (PLN). “Secara total, ada lima tagihan rekening tersebut diperkirakan lebih dari Rp 19 juta per bulan,” kata dia.
Maretha menyatakan penghentian pembayaran itu bersifat sementara. Disbudpar berencana mengajukan anggaran kembali pada Maret agar pembayaran bisa dilanjutkan mulai April 2026. “Kami baru ajukan dana ke Pemkot April diharapkan sudah bisa dibayarkan ke PLN,” ucap dia.
Saat ditanya apakah hal itu juga merupakan imbas adanya dualisme kepemimpinan di internal Keraton Surakarta, Maretha tidak menampiknya. Ia mengakui itu juga menjadi pertimbangan Pemkot Solo. “Ya itu (konflik dualisme dua raja jadi pertimbangan) hentikan bayar listrik Keraton Solo,” katanya.
Baca juga:
Rawan Penyimpangan Dana Hibah Keraton 2018-2025, Tedjowulan Kirim Surat Audit BPK
Saat ini terdapat beberapa pihak yang mengklaim sebagai penguasa sah Keraton Surakarta setelah Paku Buwono (PB) XIII mangkat awal November 2025. Ia mengatakan surat penghentian pembayaran listrik telah dikirim ke PLN, dengan tembusan kepada tiga pihak internal Keraton Surakarta, yaitu KGPH Panembahan Agung Tedjowulan, serta dua putra mendiang PB XIII yakni KGPH Hangabehi dan KGPH Puruboyo yang kini bernama Sri Susuhunan Pakubuwono Empat Belas.
Maretha menambahkan pihaknya mendapat kabar bahwa tagihan Januari 2026 telah dibayar setelah surat tembusan dikirim. Namun, ia belum mengetahui siapa yang melakukan pembayaran. "Saya belum tahu kubu mana yang melunasi, mungkin bisa minta konfirmasi ke PLN,” tuturnya.
Saat dimintai konfirmasi, Panembahan Agung Tedjowulan melalui juru bicaranya, Kanjeng Pakoenegoro, menyebut tidak ada tanggapan.
"Tidak ada," tulis Pakoenegoro melalui pesan Whatsapp.(Ismail/Jawa Tengah)
Baca juga:
Konflik Dua Raja Keraton Solo, Pemkot Tunda Pencairan Dana Hibah
