Pemkot Solo Kembali Tarik Retribusi Pedagang 14 Pasar Terdampak PPKM

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Sabtu, 07 Agustus 2021
Pemkot Solo Kembali Tarik Retribusi Pedagang 14 Pasar Terdampak PPKM

Pasar. (Foto: MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah memutuskan kembali menarik retribusi bagi pedagang 14 pasar tradisional non esensial mulai Agustus 2021 ini.

Hal itu dilakukan untuk pemasukan PAD Pemkot Solo yang sempat kehilangan pemasukan retribusi pasar senilai Rp2 miliar selama ditutupnya 14 pasar non esensial pada PPKM Darurat.

Baca Juga:

Aturan PPKM Level 4, Anies Wajibkan Warga Sudah Divaksin saat Beraktivitas Tertentu

Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Solo, Heru Sunardi mengatakan pembebasan retribusi untuk 14 pasar tradisional hanya berlaku sampai bulan Juli saja. Pada bulan Agustus ini pedagang kembali ditarik retribusi pasar.

"Agustus ini, semua pasar tradisional (non esensial) yang sebelumnya tidak beroperasi sudah kembali kami tarik lagi retribusi secara normal," kata Heru, Sabtu (7/8).

Ia menjelaskan, pembebasan retribusi untuk pasar tradisional yang terdampak penutupan diberikan untuk sepanjang Juli kemarin. Dimana pasar non esensial ditutup total selama PPKM Darurat.

"Kan penutupan pasar mulai 3-26 Juli. Kemudian mereka mulai beroperasi pada 27 Juli. Sesuai keputusan Pak Wali Kota, mereka dibebaskan untuk biaya retribusinya," katanya.

Disinggung soal kondisi pasar setelah beroperasi kembali pasca penutupan tiga pekan, Heru menilai saat ini proses jual beli di pasar-pasar tradisional ini masih belum normal 100 persen. Ia mengakui kondisi pasar yang sempat tutup selama tiga pekan masih mempengaruhi banyak sedikitnya pembeli yang berkunjung ke pasar itu.

"Saya akui kondisi 14 pasar non esensial masih sepi pembeli. Kalau istilah dari pedagang saat ini masih masa recovery," kata Heru.

Mengenai berbagai kondisi pasar yang sepi, lanjut dia, Pemerintah berharap pedagang bisa sedikit bersabar mengingat situasi COVID-19 yang belum benar-benar mereda. Kalau situasi bisa lebih terkendali, tidak menutup kemungkinan Pemkot Solo bakal memberikan sejumlah kelonggaran lain untuk memulihkan perekonomian warga berjalan dengan baik.

Padagang Pasar Klitikan Notoharjo Solo, Jawa Tengah kembambali berjualan, Sabtu (7/8. (MP/Ismail)
Padagang Pasar Klitikan Notoharjo Solo, Jawa Tengah kembambali berjualan, Sabtu (7/8. (MP/Ismail)

"Kalau situasinya sudah membaik pasti sektor-sektor ekonomi yang masih dibatasi akan diberi kelonggaran lagi. Termasuk mal juga akan dibuka," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, sebanyak 14 pasar non esensial di Solo yang sebelumnya ditutup selama PPKM darurat, diizinkan buka mulai Selasa (27/7) lalu. Hal itu sesuai dengan SE Wali Kota Solo terbaru terkait penanganan COVID-19 yang ditandatangani Senin (26/7).

Ke 14 pasar tersebut yaitu Pasar Klewer, Pasar Notoharjo, Pasar Gilingan, Pasar Bambu, Pasar Kabangan, Pasar Singosaren, Pasar Elpabes, Pasar Ngarsopuro, Pasar Triwindu, Pasar Cinderamata, Pasar Mebel, Pasar Panggungrejo, Pasar burung dan ikan hias Depok, serta Pasar Ledoksari. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga:

Pemprov DKI Beri Sanksi Sekolah yang Gelar Belajar Tatap Muka saat PPKM

#Pajak #Pendapatan Asli Daerah #Solo
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
DPRD Bongkar Tunggakan Sewa Stadion Manahan Rp 3,21 Miliar, Manajemen Persis Janji Lunasi
Akumulasi tunggakan beserta denda yang harus diselesaikan manajemen Persis mencapai Rp 3,21 miliar sejak 2024 sampai per 13 Oktober 2026.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPRD Bongkar Tunggakan Sewa Stadion Manahan Rp 3,21 Miliar, Manajemen Persis Janji Lunasi
Indonesia
Pembalut Perempuan Dikenakan Pajak, Politikus PKB Protes
Pemerintah agar mengkaji ulang penerapan pajak terhadap pembalut, dan menyarankan optimalisasi sumber penerimaan pajak dari kelompok ekonomi yang mapan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Oktober 2026
Pembalut Perempuan Dikenakan Pajak, Politikus PKB Protes
Indonesia
Putar Film Nasional, Pramono Beri Potongan Pajak 50 Persen
Pramono berharap Jakarta bisa menjadi kota sinema seperti Busan yang merupakan kota sinema di Korea Selatan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 23 Oktober 2026
Putar Film Nasional, Pramono Beri Potongan Pajak 50 Persen
Indonesia
Kemenkeu Beri Keringan Buat Lunasi Pokok Utang Pajak
Penyempurnaan kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat pelunasan pokok utang pajak yang masih tertunda serta memperkuat kepatuhan sukarela wajib pajak.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Oktober 2026
Kemenkeu Beri Keringan Buat Lunasi Pokok Utang Pajak
Indonesia
Begini Pendapatan Pajak Sampai 30 September 2026, Pajak Penjualan Barang Mewah Naik Drastis
PPN dalam negeri tumbuh 51,3 persen menjadi Rp 369,5 triliun, antara lain didorong aktivitas perdagangan besar bahan bakar minyak (BBM).
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Oktober 2026
Begini Pendapatan Pajak Sampai 30 September 2026, Pajak Penjualan Barang Mewah Naik Drastis
Indonesia
Penerapan Pajak Perdagangan Elektronik Mulai 1 Oktober 2026 Bisa Bikin Harga Barang Dinaikkan
Penerapan pajak perdagangan elektronik berpotensi mendorong penyesuaian harga di tingkat konsumen karena tambahan komponen pajak dapat menjadi biaya operasional bagi pedagang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 08 Oktober 2026
Penerapan Pajak Perdagangan Elektronik Mulai 1 Oktober 2026 Bisa Bikin Harga Barang Dinaikkan
Indonesia
Mobil Tabrak Tembok Cagar Budaya Mangkunegaran hingga Roboh, Perbaikan Dilakukan Sesuai Aturan
Pihak pengemudi menyatakan kesediaannya untuk bertanggung jawab melakukan perbaikan.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Mobil Tabrak Tembok Cagar Budaya Mangkunegaran hingga Roboh, Perbaikan Dilakukan Sesuai Aturan
Indonesia
Pungutan Pajak Penghasilan Pedagang du Marketplace Mulai Diterapkan Per 1 Oktober 2026
PPh 22 yang telah dipungut melalui lokapasar kemudian diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam tahun berjalan atau menjadi bagian dari pelunasan PPh Final, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 01 Oktober 2026
Pungutan Pajak Penghasilan Pedagang du Marketplace Mulai Diterapkan Per 1 Oktober 2026
Indonesia
Presiden Prabowo Ganti Kapolri Listyo Sigit, Jokowi: Komjen Suyudi Baik
Jokowi menegaskan pergantian pucuk pimpinan di Polri itu memang sudah saatnya dilakukan.
Dwi Astarini - Kamis, 01 Oktober 2026
Presiden Prabowo Ganti Kapolri Listyo Sigit, Jokowi: Komjen Suyudi Baik
Indonesia
PPh 21 Ditanggung Pemerintah Bakal Diperluas, Pekerja Gaji di Bawah Rp 10 Juta Dapat Keringanan
Pemerintah berencana memperluas PPh 21 Ditanggung Pemerintah untuk pekerja bergaji di bawah Rp 10 juta. Kebijakan ditargetkan mencakup 7,5 juta pekerja.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 01 Oktober 2026
PPh 21 Ditanggung Pemerintah Bakal Diperluas, Pekerja Gaji di Bawah Rp 10 Juta Dapat Keringanan
Bagikan