Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Pemkot Solo Kembali Tarik Retribusi Pedagang 14 Pasar Terdampak PPKM

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Sabtu, 07 Agustus 2021
Pemkot Solo Kembali Tarik Retribusi Pedagang 14 Pasar Terdampak PPKM

Pasar. (Foto: MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah memutuskan kembali menarik retribusi bagi pedagang 14 pasar tradisional non esensial mulai Agustus 2021 ini.

Hal itu dilakukan untuk pemasukan PAD Pemkot Solo yang sempat kehilangan pemasukan retribusi pasar senilai Rp2 miliar selama ditutupnya 14 pasar non esensial pada PPKM Darurat.

Baca Juga:

Aturan PPKM Level 4, Anies Wajibkan Warga Sudah Divaksin saat Beraktivitas Tertentu

Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Solo, Heru Sunardi mengatakan pembebasan retribusi untuk 14 pasar tradisional hanya berlaku sampai bulan Juli saja. Pada bulan Agustus ini pedagang kembali ditarik retribusi pasar.

"Agustus ini, semua pasar tradisional (non esensial) yang sebelumnya tidak beroperasi sudah kembali kami tarik lagi retribusi secara normal," kata Heru, Sabtu (7/8).

Ia menjelaskan, pembebasan retribusi untuk pasar tradisional yang terdampak penutupan diberikan untuk sepanjang Juli kemarin. Dimana pasar non esensial ditutup total selama PPKM Darurat.

"Kan penutupan pasar mulai 3-26 Juli. Kemudian mereka mulai beroperasi pada 27 Juli. Sesuai keputusan Pak Wali Kota, mereka dibebaskan untuk biaya retribusinya," katanya.

Disinggung soal kondisi pasar setelah beroperasi kembali pasca penutupan tiga pekan, Heru menilai saat ini proses jual beli di pasar-pasar tradisional ini masih belum normal 100 persen. Ia mengakui kondisi pasar yang sempat tutup selama tiga pekan masih mempengaruhi banyak sedikitnya pembeli yang berkunjung ke pasar itu.

"Saya akui kondisi 14 pasar non esensial masih sepi pembeli. Kalau istilah dari pedagang saat ini masih masa recovery," kata Heru.

Mengenai berbagai kondisi pasar yang sepi, lanjut dia, Pemerintah berharap pedagang bisa sedikit bersabar mengingat situasi COVID-19 yang belum benar-benar mereda. Kalau situasi bisa lebih terkendali, tidak menutup kemungkinan Pemkot Solo bakal memberikan sejumlah kelonggaran lain untuk memulihkan perekonomian warga berjalan dengan baik.

Padagang Pasar Klitikan Notoharjo Solo, Jawa Tengah kembambali berjualan, Sabtu (7/8. (MP/Ismail)
Padagang Pasar Klitikan Notoharjo Solo, Jawa Tengah kembambali berjualan, Sabtu (7/8. (MP/Ismail)

"Kalau situasinya sudah membaik pasti sektor-sektor ekonomi yang masih dibatasi akan diberi kelonggaran lagi. Termasuk mal juga akan dibuka," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, sebanyak 14 pasar non esensial di Solo yang sebelumnya ditutup selama PPKM darurat, diizinkan buka mulai Selasa (27/7) lalu. Hal itu sesuai dengan SE Wali Kota Solo terbaru terkait penanganan COVID-19 yang ditandatangani Senin (26/7).

Ke 14 pasar tersebut yaitu Pasar Klewer, Pasar Notoharjo, Pasar Gilingan, Pasar Bambu, Pasar Kabangan, Pasar Singosaren, Pasar Elpabes, Pasar Ngarsopuro, Pasar Triwindu, Pasar Cinderamata, Pasar Mebel, Pasar Panggungrejo, Pasar burung dan ikan hias Depok, serta Pasar Ledoksari. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga:

Pemprov DKI Beri Sanksi Sekolah yang Gelar Belajar Tatap Muka saat PPKM

#Pajak #Pendapatan Asli Daerah #Solo
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Tahir Solo Museum Resmi Dibuka, Pamerkan Fosil Dinosaurus Asli dengan Leher 20 Meter
Tahir Solo Museum resmi dibuka di atas lahan 5 hektare. Museum ini menghadirkan fosil Omeisaurus tianfuensis dengan leher 20 meter dari Tiongkok.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 Juli 2026
Tahir Solo Museum Resmi Dibuka, Pamerkan Fosil Dinosaurus Asli dengan Leher 20 Meter
Indonesia
Pemprov DKI Pertimbangkan Kaji Ulang Pajak Kendaraan Listrik, Pendapatan Berpotensi Hilang Rp 2 Triliun
Pemprov DKI akan mengkaji ulang pajak kendaraan listrik. Sebab, pendapatan berpotensi hilang Rp 2 triliun akibat pajak kendaraan listrik 0 persen.
Soffi Amira - Rabu, 22 Juli 2026
Pemprov DKI Pertimbangkan Kaji Ulang Pajak Kendaraan Listrik, Pendapatan Berpotensi Hilang Rp 2 Triliun
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Komdigi Tetapkan Pajak Baru untuk Platform Media Sosial
Sejumlah platform media sosial dikenakan pajak baru oleh Komdigi. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 22 Juli 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Komdigi Tetapkan Pajak Baru untuk Platform Media Sosial
Indonesia
TNI AD Ngaku Belum Keluarkan Perintah Babinsa Urus Pajak Masyarakat
Surat edaran yang dikeluarkan DJP itu hanya bagian dari upaya koordinasi dan kolaborasi antarinstansi dalam menjalankan tugas negara.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 22 Juli 2026
TNI AD Ngaku Belum Keluarkan Perintah Babinsa Urus Pajak Masyarakat
Indonesia
Puan Desak Pemerintah Jelaskan Detail Pelibatan Babinsa dan Bhabinkamtibmas Awasi Kepatuhan Pajak
DJP membuka ruang kolaborasi dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam pembangunan jejaring informasi. Keduanya dilibatkan untuk mendukung pengawasan terhadap wajib pajak
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
Puan Desak Pemerintah Jelaskan Detail Pelibatan Babinsa dan Bhabinkamtibmas Awasi Kepatuhan Pajak
Indonesia
Babinsa Diwacakanan Dilibatkan Dalam Urusan Pajak, TNI Ngaku Belum Dibicarakan
Pendampingan dilakukan dalam kondisi tertentu, misalnya ketika petugas perlu mendatangi wajib pajak di lokasi yang memerlukan penanganan khusus
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Juli 2026
Babinsa Diwacakanan Dilibatkan Dalam Urusan Pajak, TNI Ngaku Belum Dibicarakan
Indonesia
Hentikan Pengumpulan Data Tata Kelola MBG di Daerah, Kejagung Digugat di PN Solo
Pangkal persoalan ini bermula ketika Jaksa Agung menerbitkan surat perintah pada 15 Juni 2026 agar seluruh jajaran Kejati mengumpulkan data atas pengelolaan MBG pada SPPG.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
Hentikan Pengumpulan Data Tata Kelola MBG di Daerah, Kejagung Digugat di PN Solo
Indonesia
Nama SISKS Paku Buwono XIV Didaftarkan ke HaKI, Warga Solo Minta DJKI Tolak Permohonan
Surat keberatan telah dikirim kepada DJKI sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam proses pendaftaran merek.
Dwi Astarini - Selasa, 14 Juli 2026
Nama SISKS Paku Buwono XIV Didaftarkan ke HaKI, Warga Solo Minta DJKI Tolak Permohonan
Indonesia
Tahun Depan, Purbaya Janji Tidak Naikkan Pajak
Perluasan basis perpajakan akan ditempuh melalui pemanfaatan data dan teknologi untuk menjangkau ekonomi digital, shadow economy, serta sektor informal.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 Juli 2026
Tahun Depan, Purbaya Janji Tidak Naikkan Pajak
Indonesia
4 Kelapa Daerah Jateng Kena OTT KPK, Walkot Solo Ingatkan Pentingnya Jaga Integritas
Keterlibatan masyarakat juga diperlukan untuk ikut mengawasi jalannya kebijakan, pelayanan publik, hingga penggunaan anggaran daerah.
Dwi Astarini - Minggu, 12 Juli 2026
4 Kelapa Daerah Jateng Kena OTT KPK, Walkot Solo Ingatkan Pentingnya Jaga Integritas
Bagikan