Pemkot Jakpus Bantah Risma Soal ASN di Menteng Terima Bansos

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 19 November 2021
Pemkot Jakpus Bantah Risma Soal ASN di Menteng Terima Bansos

Arsip Foto - Petugas mendokumentasikan distribusi BST secara pintu ke pintu di kawasan Pecinan Glodok, Jakarta, Minggu (25/7/2021). ANTARA FOTO/Reno Esnir/rwa.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah Jakarta Pusat (Jakpus) menanggapi pernyataan Menteri Sosial Tri Rismaharini soal aparatur sipil negara (ASN) yang menerima program bantuan sosial (bansos).

Risma menyebut, terdapat 28.965 ASN aktif diduga menerima bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Ada salah satu ASN yang tinggal di wilayah Menteng, Jakpus turut menerima bansos tersebut.

Pemerintah Kota Jakpus menegaskan, tidak ada ASN aktif tinggal di wilayah Menteng yang menerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial.

Baca Juga:

Janji Sanksi ASN Penerima Bansos, Tjahjo Butuh Risma Setor Dulu Data Lengkap

"Saya cek tidak ada ASN yang terima, mungkin pensiunan. Kalau pensiunan bekas penjaga sekolah ya itu ASN juga. Bu Menteri juga perlu cek ASN-nya siapa, aktif atau tidak?" kata Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (19/11), dikutip Antara.

Menurut Irwandi, data penerima bantuan sosial tersebut berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dihimpun oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

"Tidak ada, kalau terbukti kita sudah coret datanya. Itu kan data dari Kemensos, tidak dari kita, kecuali dari DKI punya, kita cari," kata Irwandi.

Baca Juga:

Menpan RB Punya Dasar Hukum Tindak ASN Penerima Bansos

Karena itu, Kemensos perlu berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, kota hingga tingkat kelurahan untuk memverifikasi penerima bantuan sehingga tidak salah sasaran.

"Data dari Kemensos itu top down bukan dari DKI punya, apalagi dari kita. Makanya Kemensos perlu duduk bareng dengan pemda, dengan wali kota, dengan wilayah, lurah, camat, RT biar tidak salah sasaran," kata dia.

Dalam kesempatan sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan perlu ada pemeriksaan lebih dalam apakah ASN tersebut sengaja curang untuk mendapat bansos.

Menurut dia, sanksi atau hukuman bagi ASN penerima bansos perlu dikaji lebih lanjut.

Selain itu, Tjahjo menilai perlu ada tinjauan terkait pemutakhiran data penerima bansos sehingga hanya masyarakat yang benar-benar berhak yang menerima bantuan. (*)

Baca Juga:

31 Ribu Lebih ASN Terima Bansos, Ada Juga Warga yang Tinggal di Menteng

#Bantuan Sosial #Jakarta Pusat
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Dunia
Program Bantuan Pangan Dihentikan, Setengah dari Negara Bagian AS Gugat Pemerintahan Donald Trump
Pemerintahan Trump disebut kejam karena tak memperhatikan rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Oktober 2025
  Program Bantuan Pangan Dihentikan, Setengah dari Negara Bagian AS Gugat Pemerintahan Donald Trump
Indonesia
Penyaluran Bantuan Rp 900 Ribu Melalui PT Pos Masih Terkendala, Kemensos Janji Percepat Validasi
Saat ini dari 30,04 juta target penerima manfaat BLTS ada tujuh juta penerima manfaat yang belum memiliki rekening dan sekitar 11 juta rekening yang masih perlu dipastikan lagi validitasnya.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 23 Oktober 2025
Penyaluran Bantuan Rp 900 Ribu Melalui PT Pos Masih Terkendala, Kemensos Janji Percepat Validasi
Indonesia
Kemensos Klaim 1 Tahun Prabowo, 77 Ribu Keluarga Tidak Lagi Dapat Bantuan PKH, Target 300 Ribu di 2026
Kementerian Sosial menargetkan pada tahun depan lebih dari 300 ribu KPM dalam PKH yang berhasil keluar dari ketergantungan terhadap bantuan sosial pemerintah.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Oktober 2025
Kemensos Klaim 1 Tahun Prabowo, 77 Ribu Keluarga Tidak Lagi Dapat Bantuan PKH, Target 300 Ribu di 2026
Indonesia
Pekerja Bakal Dapat Bantuan Beras 10 Kilogram dan 2 Liter Minyak Goreng
Pemerintah tengah mematangkan kebijakan penebalan bantuan sosial (bansos) bagi 30 juta keluarga penerima manfaat (KPM) serta para pekerja pada kuartal IV 2025.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Oktober 2025
Pekerja Bakal Dapat Bantuan Beras 10 Kilogram dan 2 Liter Minyak Goreng
Indonesia
200.684 Orang Jakarta Dapat Bansos Rp 300 Ribu Pemenuhan Kebutuhan Dasar
Penyaluran bansos September 2025 diberikan kepada penerima manfaat eksisting maupun penerima baru yang telah menyelesaikan proses pembukaan rekening dan distribusi kartu ATM.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 28 September 2025
200.684 Orang Jakarta Dapat Bansos Rp 300 Ribu Pemenuhan Kebutuhan Dasar
Indonesia
33 Ribu Pendamping Dikerahkan Cek 12 Juta Pemerima Bantuan Sosial Diduga Salah Sasaran
Jika masih melanggar ketentuan, Kemensos memastikan mencabut status penerima manfaat bagi masyarakat yang masih tetap bermain judi online.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 23 September 2025
33 Ribu Pendamping Dikerahkan Cek 12 Juta Pemerima Bantuan Sosial Diduga Salah Sasaran
Indonesia
Biaya Rp 15 Ribu Per Orang, Penyaluran Bansos Pakai PT POS Hanya Dilalukan di Daerah 3 T,
Kemensos mencatat hingga 15 September 2025 penyaluran bansos sembako telah menjangkau 13,6 juta KPM atau 75,89 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Biaya Rp 15 Ribu Per Orang, Penyaluran Bansos Pakai PT POS Hanya Dilalukan di Daerah 3 T,
Indonesia
Prabowo Luncurkan Program Akselerasi Pembangunan: Sarjana Bakal ‘Magang’ di Sektor Industri hingga Memulai Pengembangan Ekosistem Gig Economy
Menko Airlangga Hartarto sebut program magang bagi lulusan perguruan tinggi akan dilakukan pertama.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Prabowo Luncurkan Program Akselerasi Pembangunan: Sarjana Bakal ‘Magang’ di Sektor Industri hingga Memulai Pengembangan Ekosistem Gig Economy
Indonesia
Wali Kota Jakarta Pusat Beberkan Alasan di Balik Uji Coba Pelican Crossing di Stasiun Cikini
Uji coba ini akan berlangsung selama sekitar satu minggu sebelum diputuskan apakah pelican crossing ini akan dibuat permanen
Angga Yudha Pratama - Senin, 15 September 2025
Wali Kota Jakarta Pusat Beberkan Alasan di Balik Uji Coba Pelican Crossing di Stasiun Cikini
Indonesia
KJP Plus tak Bisa Dicairkan Tiap Bulan, Pramono Ungkap Alasannya
KJP Plus tak bisa dicairkan setiap bulan. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan alasan mengapa bantuan sosial tersebut belum bisa dicairkan setiap bulannya.
Soffi Amira - Jumat, 12 September 2025
KJP Plus tak Bisa Dicairkan Tiap Bulan, Pramono Ungkap Alasannya
Bagikan