Pemkot Bandung Klaim 90 Persen Pemilih Baru Sudah Masuk Perekaman E-KTP

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 26 Mei 2023
Pemkot Bandung Klaim 90 Persen Pemilih Baru Sudah Masuk Perekaman E-KTP

Perekaman e-KTP. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pelaksanaan tahapan pemilu serentak sudah dimulai. Paling tidak ada pilpres yang berbarengan dengan pileg dan dilanjutan pilkada diberbagai daerah.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa mengingatkan, dukungan dari Pemda sangat penting untuk kelancaran pesta demokrasi ini terutama pada November 2024 atau pilkada serentak.

Baca Juga:

Bareskrim Dalami Dugaan Dana Peserta Pemilu 2024 dari Bandar Narkoba

"Ini sejarah. Karena sejarah pertama, maka penting kolaborasi sinergi antara Pemda Bawaslu dan KPU memastikan tentang persiapan dan kesiapan bahwa pemilu berjalan baik," ungkapnya.

Ia menilai kesiapan dan persiapan Pemilu di Kota Bandung sudah berjalan baik dan siap mulai dari persiapan teknis hingga tahapan lainnya.

Pelaksana Harian Wali Kota Bandung, Ema Sumarna mengatakan, persiapan penyelenggaraan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) di Kota Bandung berjalan baik dan lancar.

Pemkot Bandung bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bandung akan terus bersinergi demi menyukseskan Pemilu serentak tahun 2024.

Ema memastikan, Pemkot Bandung terus memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan Pemilu melalui anggaran yang memadai.

Selain itu, untuk memastikan seluruh warga kota Bandung mendapatkan hak pilihnya, Disdukcapil Kota Bandung terus melakukan perekaman e-KTP bagi masyarakat.

"Perekaman e-KTP secara umum 90 persen sudah masuk perekaman. Terutama usia baru yang belum terekam. Sebaran layanan ada 30 kecamatan 151 kelurahan, dikita sudah kerjasama dengan gerai pelayanan, MPP dan mepeling jemput bola kepada masyarakat memberikan pelayanan terbaik," ujarnya.

Ketua KPU Kota Bandung, Suharti mengatakan, Pemkot Bandung sangat mendukung penuh pihaknya dalam mempersiapkan Pemilu. Mulai dari dukungan anggaran hingga sosialisasi.

"KPU selalu didukung data dari Disdukcapil Kota Bandung sehingga memudahkan kita. Alhamdulillah proses tersebut memudahkan kami dalam pemuktahiran data pemilih kota Bandung. Sehingga semakin akurat," imbuhnya.

Di Kota Bandung terdapat 7.438 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan lebih dari 1,8 juta pemilih. Untuk itu ia meminta seluruh stakeholder untuk bersama dapat menyukseskan Pemilu. (Imanha/Jawa Barat)

Baca Juga:

KPU Bakal Buka Ulang Kotak Suara Guna Cegah Kecurangan Pemilu 2024

#Pemilu #Pemilu 2024
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Apabila RUU Pemilu semakin cepat dibahas lantaran idealnya RUU tersebut sudah selesai pada 2 tahun dan 6 bulan masa pemerintahan saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Indonesia
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Meski tahapan untuk Pemilu 2029 semakin dekat, tahapan-tahapan itu masih bisa berjalan dengan menggunakan Undang-Undang Pemilu yang lama.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 April 2026
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Indonesia
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Hal terpenting dalam proses revisi undang-undang krusial itu adalah memastikan pemilu berjalan sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 April 2026
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Indonesia
Wakil Ketua Baleg DPR Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas
DPR tak boleh terus menunda pembahasan karena tahapan pemilu semakin dekat.
Dwi Astarini - Kamis, 16 April 2026
Wakil Ketua Baleg DPR Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas
Bagikan