Pemkot Bandung Klaim 90 Persen Pemilih Baru Sudah Masuk Perekaman E-KTP

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 26 Mei 2023
Pemkot Bandung Klaim 90 Persen Pemilih Baru Sudah Masuk Perekaman E-KTP

Perekaman e-KTP. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pelaksanaan tahapan pemilu serentak sudah dimulai. Paling tidak ada pilpres yang berbarengan dengan pileg dan dilanjutan pilkada diberbagai daerah.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa mengingatkan, dukungan dari Pemda sangat penting untuk kelancaran pesta demokrasi ini terutama pada November 2024 atau pilkada serentak.

Baca Juga:

Bareskrim Dalami Dugaan Dana Peserta Pemilu 2024 dari Bandar Narkoba

"Ini sejarah. Karena sejarah pertama, maka penting kolaborasi sinergi antara Pemda Bawaslu dan KPU memastikan tentang persiapan dan kesiapan bahwa pemilu berjalan baik," ungkapnya.

Ia menilai kesiapan dan persiapan Pemilu di Kota Bandung sudah berjalan baik dan siap mulai dari persiapan teknis hingga tahapan lainnya.

Pelaksana Harian Wali Kota Bandung, Ema Sumarna mengatakan, persiapan penyelenggaraan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) di Kota Bandung berjalan baik dan lancar.

Pemkot Bandung bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bandung akan terus bersinergi demi menyukseskan Pemilu serentak tahun 2024.

Ema memastikan, Pemkot Bandung terus memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan Pemilu melalui anggaran yang memadai.

Selain itu, untuk memastikan seluruh warga kota Bandung mendapatkan hak pilihnya, Disdukcapil Kota Bandung terus melakukan perekaman e-KTP bagi masyarakat.

"Perekaman e-KTP secara umum 90 persen sudah masuk perekaman. Terutama usia baru yang belum terekam. Sebaran layanan ada 30 kecamatan 151 kelurahan, dikita sudah kerjasama dengan gerai pelayanan, MPP dan mepeling jemput bola kepada masyarakat memberikan pelayanan terbaik," ujarnya.

Ketua KPU Kota Bandung, Suharti mengatakan, Pemkot Bandung sangat mendukung penuh pihaknya dalam mempersiapkan Pemilu. Mulai dari dukungan anggaran hingga sosialisasi.

"KPU selalu didukung data dari Disdukcapil Kota Bandung sehingga memudahkan kita. Alhamdulillah proses tersebut memudahkan kami dalam pemuktahiran data pemilih kota Bandung. Sehingga semakin akurat," imbuhnya.

Di Kota Bandung terdapat 7.438 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan lebih dari 1,8 juta pemilih. Untuk itu ia meminta seluruh stakeholder untuk bersama dapat menyukseskan Pemilu. (Imanha/Jawa Barat)

Baca Juga:

KPU Bakal Buka Ulang Kotak Suara Guna Cegah Kecurangan Pemilu 2024

#Pemilu #Pemilu 2024
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Indonesia
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Komisi II DPR juga tetap memperhatikan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu hingga masukan-masukan dari akademisi dan masyarakat sipil.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Dunia
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Seusai menang besar dalam pemilu di negara bagian Sachsen-Anhalt, Jerman bagian timur, partai kanan ekstrem Alternatif untuk Jerman (Alternative Fur Deutschland/AfD) kini mengincar kemenangan dalam pemilu federal.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Indonesia
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bahkan kawasan kerap mendapatkan julukan sebagai daerah pemilihan terketat mengingat keberadaan sejumlah figur politisi berbobot tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Bagikan