Pemilu 2024 hingga Tantangan Global, Seluruh Kapolda dan Kapolres Dipanggil ke Jakarta

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 01 November 2023
Pemilu 2024 hingga Tantangan Global, Seluruh Kapolda dan Kapolres Dipanggil ke Jakarta

Ilustrasi. ANTARA/HO/Dokumen Pribadi

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemilu 2024 sudah di depan mata. Polri menggelar apel kepala satuan wilayah (kasatwil) untuk rapat koordinasi nasional terkait pengamanan tahapan Pemilu 2024 di Jakarta.

Apel Kasatwil tersebut diikuti sejumlah perwira menengah hingga perwira tinggi Polri yang terdiri dari 569 orang peserta.

Di antaranya terdapat 27 orang pejabat utama Mabes Polri, 34 orang kapolda, dan 508 orang kapolres.

Baca Juga:

Formula E 2024 Batal, Ketua DPRD DKI: Lebih Penting Pemilu

Apel Kasatwil 2023 dilaksanakan dengan Tema "Penguatan Kepemimpinan Polri yang Presisi guna mengamankan Tahapan Pemilu dan Agenda Nasional 2024 dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju".

Apel Kasatwil Polri 2023 digelar selama 2 hari (1-2 November 2023).

"Tujuannya agar bisa mengawal dan melaksanakan tahapan Pemilu yang sudah berjalan, betul-betul bisa berjalan dengan baik," ujar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Jakarta, Rabu (1/11).

Sejumlah diskusi panel digelar dalam rangka penguatan internal di tubuh Polri.

Menurut dia, pengamanan harus dilakukan karena saat ini sudah memasuki tahapan pemilu.

Selain itu, menurut dia, Polri harus mengawal program-program dalam agenda nasional.

"Di sisi lain, selain tahapan Pemilu kita juga tetap harus melaksanakan program-program yang sudah jadi agenda nasional. Mengawal program-program pembangunan yang harus tuntas di 2023 dan 2024," sebutnya.

Baca Juga:

Netralitas Dipertaruhkan, TNI-Polri Diminta Taat Konstitusi saat Pemilu 2024

Selain itu, Sigit berbicara sejumlah tantangan global yang berdampak pada situasi di Indonesia.

Dia mengatakan, Polri harus siap menghadapi tantangan tersebut.

"Dihadapkan pada eskalasi tantangan global, dan ini berdampak pada kondisi situasi kamtibmas di dalam negeri, yang tentunya Polri harus siap, baik dalam tahapan Pemilu yang ada, menghadapi tantangan global yang berimplikasi terhadap meningkatnya kejahatan tertentu," sebutnya. (Knu)

Baca Juga:

Puluhan Teroris Ditangkap dalam Sebulan, Ada yang Ingin Kacaukan Pemilu 2024

#Pemilu 2024 #Polri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Laporan masyarakat penting untuk membantu kepolisian mengungkap praktik pemerasan dan premanisme yang menyasar para pencari kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Berita
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Kronologi kasus penyadapan Prabowo terungkap. Empat perwira tinggi Polri jadi tersangka, 28 saksi diperiksa, hingga muncul dugaan makar.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Indonesia
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Polri menjatuhkan sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik. Tersangka kasus penyadapan Prabowo itu menyatakan banding.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menjadi persoalan yang melibatkan pejabat negara.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Indonesia
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Pembentukan tim khusus merupakan bentuk keseriusan institusi dalam merespons dugaan tindak pidana tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Indonesia
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Mekanisme internal tersebut dilakukan secara berkesinambungan seiring dengan penanganan perkara pidana.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Indonesia
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Polri menetapkan mantan Kadiv TIK Irjen SU sebagai tersangka keempat kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden. Ia diduga menyetujui penghapusan hasil sadapan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 November 2026
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Indonesia
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Mensesneg Prasetyo Hadi meminta masyarakat tidak khawatir terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang menyeret tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Indonesia
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Perkara yang sedang diproses Bareskrim Polri bersama Divisi Propam Polri tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas kepolisian dalam melayani masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Bagikan