Formula E 2024 Batal, Ketua DPRD DKI: Lebih Penting Pemilu

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 31 Oktober 2023
Formula E 2024 Batal, Ketua DPRD DKI: Lebih Penting Pemilu

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Perhelatan Formula E Jakarta untuk 2024 dibatalkan, dengan alasan karena bertepatan dengan berlangsungnya Pemilihan Umum (Pemilu).

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, dirinya tak mempermasalahkan gelaran Jakarta E-Prix tak digelar. Sebab tahun depan Indonesia khususnya Jakarta akan menghadapi pesta demokrasi serentak. Baik itu Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) pada 14 Februari, serta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 17 November.

Baca Juga:

DPRD DKI Minta Formula E 2024 di Jakarta Tetap Diselenggarakan

"Mungkin ada situasi politik pemilu ya harus dihargai juga itu, lebih penting itu daripada Formula E kalau menurut saya," ucap Prasetyo Edi di kantornya gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (31/10).

Plt Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta ini bilang, mungkin saja perhelatan Formula E 2024 diundur bukan tak dilaksanakan. Pihak-pihak terkait lagi mencari waktu yang tepat untuk digelar agar tak mengganggu Pemilu.

"Ya mungkin aja setelah itu diundur satu bulan, itu kan bulan Juni, bisa aja (mundur) kan pemilu Februari," urainya.

Pada prinsipnya, ucap prasetyo, dirinya tidak melarang Formula E di Ibu Kota, hanya saja dalam perhelatan tersebut tak memakai uang APBD DKI yang bersumber dari keringat rakyat.

"Bukan bicara mendukung atau tidak mendukung, itu program jangan sampai siapa yang berbuat siapa yang kena, itu kan perbuatannya dsri awal dipertengahn ada pergantian Pj Gubernur, nah tinggal tanya kepada pak gubernur, yang penting tidak memakai APBD titik," tutupnya.

Baca Juga:

JakPro Apresiasi FIA Batalkan Formula E Tahun Depan dengan Alasan Pemilu

Sebelumnya, dikutip dari situs resmi Formula E, Jumat (20/10) lalu, Jakarta dicoret dari kalender balapan musim kesepuluh. Awalnya balapan Formula E 2024 dijadwalkan berlangsung pada 8 Juni 2024 di Sirkuit Ancol, Jakarta Utara.

Hal itu disebabkan karena bersamaan dengan dilakukannyan kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Acara yang direncanakan di Jakarta hari Sabtu, 8 Juni, tidak akan dilanjutkan setelah pengumuman masa kampanye dalam pemilihan presiden Indonesia selama sebagian besar bulan Juni," tulis pihak Formula E.

"Hal ini akan berdampak pada logistik pengiriman balapan di jalan-jalan ibu kota pada saat yang sama. Formula E dan pihak berwenang di Jakarta sedang menjajaki kelayakan balapan di kota pada tanggal alternatif," lanjutnya. (Asp)

Baca Juga:

Formula E 2024 di Jakarta Batal, Pj Heru: Karena Situasi Politik

#Prasetyo Edi Marsudi #DPRD #DPRD DKI Jakarta #Formula E #Pemilu 2024
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Indonesia
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Tindakan tersebut sudah menyakiti perasaan umat beragama khususnya umat Islam.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Indonesia
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Hal tersebut diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah (Perda) Nomor (No) 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum).
Dwi Astarini - Selasa, 11 Agustus 2026
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas Peredaran Ilegal Tramadol
Mendorong peningkatan pengawasan secara berkala, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan penyalur obat ilegal.
Dwi Astarini - Minggu, 09 Agustus 2026
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas  Peredaran Ilegal Tramadol
Indonesia
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Gedung Bapenda DKI Jakarta di Jalan Abdul Muis terbakar hingga lantai 16. PSI DPRD meminta investigasi dan inventarisasi dokumen segera dilakukan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 08 Agustus 2026
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Indonesia
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Tak pernah mempersoalkan latar belakang partai politik anggota DPRD DKI Jakarta yang ikut serta turun ke warga saat menjalankan tugas.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Juli 2026
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Indonesia
DPRD DKI Soroti Bentrokan Matraman, RT/RW hingga Aparat Diminta Perkuat Pengawasan
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta RT/RW, FKDM, Bhabinkamtibmas, Babinsa, lurah, dan camat memperkuat deteksi dini usai bentrokan di Matraman.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 Juli 2026
DPRD DKI Soroti Bentrokan Matraman, RT/RW hingga Aparat Diminta Perkuat Pengawasan
Indonesia
Biro Dikmental DKI Ajukan Anggaran 2027 Rp 362,3 Miliar, 29 Ormas Kebagian Hibah
Angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan anggaran 2026 yang senilai Rp 351,5 miliar.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Biro Dikmental DKI Ajukan Anggaran 2027 Rp 362,3 Miliar, 29 Ormas Kebagian Hibah
Indonesia
Komisi B DPRD DKI Tinjau Reservoir PAM Jaya, Dukung Penurunan NRW dan Peremajaan 13.000 Km Pipa
Komisi B DPRD DKI meninjau reservoir PAM Jaya dan mendukung penurunan NRW serta rencana peremajaan 13.000 km jaringan pipa senilai Rp 22,8 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 Juli 2026
Komisi B DPRD DKI Tinjau Reservoir PAM Jaya, Dukung Penurunan NRW dan Peremajaan 13.000 Km Pipa
Bagikan