Formula E 2024 Batal, Ketua DPRD DKI: Lebih Penting Pemilu

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 31 Oktober 2023
Formula E 2024 Batal, Ketua DPRD DKI: Lebih Penting Pemilu

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Perhelatan Formula E Jakarta untuk 2024 dibatalkan, dengan alasan karena bertepatan dengan berlangsungnya Pemilihan Umum (Pemilu).

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, dirinya tak mempermasalahkan gelaran Jakarta E-Prix tak digelar. Sebab tahun depan Indonesia khususnya Jakarta akan menghadapi pesta demokrasi serentak. Baik itu Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) pada 14 Februari, serta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 17 November.

Baca Juga:

DPRD DKI Minta Formula E 2024 di Jakarta Tetap Diselenggarakan

"Mungkin ada situasi politik pemilu ya harus dihargai juga itu, lebih penting itu daripada Formula E kalau menurut saya," ucap Prasetyo Edi di kantornya gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (31/10).

Plt Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta ini bilang, mungkin saja perhelatan Formula E 2024 diundur bukan tak dilaksanakan. Pihak-pihak terkait lagi mencari waktu yang tepat untuk digelar agar tak mengganggu Pemilu.

"Ya mungkin aja setelah itu diundur satu bulan, itu kan bulan Juni, bisa aja (mundur) kan pemilu Februari," urainya.

Pada prinsipnya, ucap prasetyo, dirinya tidak melarang Formula E di Ibu Kota, hanya saja dalam perhelatan tersebut tak memakai uang APBD DKI yang bersumber dari keringat rakyat.

"Bukan bicara mendukung atau tidak mendukung, itu program jangan sampai siapa yang berbuat siapa yang kena, itu kan perbuatannya dsri awal dipertengahn ada pergantian Pj Gubernur, nah tinggal tanya kepada pak gubernur, yang penting tidak memakai APBD titik," tutupnya.

Baca Juga:

JakPro Apresiasi FIA Batalkan Formula E Tahun Depan dengan Alasan Pemilu

Sebelumnya, dikutip dari situs resmi Formula E, Jumat (20/10) lalu, Jakarta dicoret dari kalender balapan musim kesepuluh. Awalnya balapan Formula E 2024 dijadwalkan berlangsung pada 8 Juni 2024 di Sirkuit Ancol, Jakarta Utara.

Hal itu disebabkan karena bersamaan dengan dilakukannyan kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Acara yang direncanakan di Jakarta hari Sabtu, 8 Juni, tidak akan dilanjutkan setelah pengumuman masa kampanye dalam pemilihan presiden Indonesia selama sebagian besar bulan Juni," tulis pihak Formula E.

"Hal ini akan berdampak pada logistik pengiriman balapan di jalan-jalan ibu kota pada saat yang sama. Formula E dan pihak berwenang di Jakarta sedang menjajaki kelayakan balapan di kota pada tanggal alternatif," lanjutnya. (Asp)

Baca Juga:

Formula E 2024 di Jakarta Batal, Pj Heru: Karena Situasi Politik

#Prasetyo Edi Marsudi #DPRD #DPRD DKI Jakarta #Formula E #Pemilu 2024
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Tiket masuk Ancol kini diusulkan gratis. DPRD DKI Jakarta pun buka suara perihal usulan tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 27 Oktober 2026
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Potensi Kebocoran Parkir di Jakarta Capai Rp 1,4 Triliun Per Tahun
Seluruh transaksi parkir on-street wajib menggunakan kanal pembayaran resmi yang terintegrasi dan terverifikasi, bukan rekening pribadi juru parkir.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 15 Oktober 2026
Potensi Kebocoran Parkir di Jakarta Capai Rp 1,4 Triliun Per Tahun
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bagikan