Formula E 2024 Batal, Ketua DPRD DKI: Lebih Penting Pemilu

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 31 Oktober 2023
Formula E 2024 Batal, Ketua DPRD DKI: Lebih Penting Pemilu

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Perhelatan Formula E Jakarta untuk 2024 dibatalkan, dengan alasan karena bertepatan dengan berlangsungnya Pemilihan Umum (Pemilu).

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, dirinya tak mempermasalahkan gelaran Jakarta E-Prix tak digelar. Sebab tahun depan Indonesia khususnya Jakarta akan menghadapi pesta demokrasi serentak. Baik itu Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) pada 14 Februari, serta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 17 November.

Baca Juga:

DPRD DKI Minta Formula E 2024 di Jakarta Tetap Diselenggarakan

"Mungkin ada situasi politik pemilu ya harus dihargai juga itu, lebih penting itu daripada Formula E kalau menurut saya," ucap Prasetyo Edi di kantornya gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (31/10).

Plt Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta ini bilang, mungkin saja perhelatan Formula E 2024 diundur bukan tak dilaksanakan. Pihak-pihak terkait lagi mencari waktu yang tepat untuk digelar agar tak mengganggu Pemilu.

"Ya mungkin aja setelah itu diundur satu bulan, itu kan bulan Juni, bisa aja (mundur) kan pemilu Februari," urainya.

Pada prinsipnya, ucap prasetyo, dirinya tidak melarang Formula E di Ibu Kota, hanya saja dalam perhelatan tersebut tak memakai uang APBD DKI yang bersumber dari keringat rakyat.

"Bukan bicara mendukung atau tidak mendukung, itu program jangan sampai siapa yang berbuat siapa yang kena, itu kan perbuatannya dsri awal dipertengahn ada pergantian Pj Gubernur, nah tinggal tanya kepada pak gubernur, yang penting tidak memakai APBD titik," tutupnya.

Baca Juga:

JakPro Apresiasi FIA Batalkan Formula E Tahun Depan dengan Alasan Pemilu

Sebelumnya, dikutip dari situs resmi Formula E, Jumat (20/10) lalu, Jakarta dicoret dari kalender balapan musim kesepuluh. Awalnya balapan Formula E 2024 dijadwalkan berlangsung pada 8 Juni 2024 di Sirkuit Ancol, Jakarta Utara.

Hal itu disebabkan karena bersamaan dengan dilakukannyan kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Acara yang direncanakan di Jakarta hari Sabtu, 8 Juni, tidak akan dilanjutkan setelah pengumuman masa kampanye dalam pemilihan presiden Indonesia selama sebagian besar bulan Juni," tulis pihak Formula E.

"Hal ini akan berdampak pada logistik pengiriman balapan di jalan-jalan ibu kota pada saat yang sama. Formula E dan pihak berwenang di Jakarta sedang menjajaki kelayakan balapan di kota pada tanggal alternatif," lanjutnya. (Asp)

Baca Juga:

Formula E 2024 di Jakarta Batal, Pj Heru: Karena Situasi Politik

#Prasetyo Edi Marsudi #DPRD #DPRD DKI Jakarta #Formula E #Pemilu 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Pilkada Diusulkan Sesuai Karakter Daerah, Bisa Dipilih DPRD atau Ditetapkan
Kompetisi antarkader di internal partai politik harus berjalan secara sehat dan tidak menghalalkan segala cara dan transaksional
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 Juni 2026
Pilkada Diusulkan Sesuai Karakter Daerah, Bisa Dipilih DPRD atau Ditetapkan
Indonesia
Ketahuan Main Game dan Merokok saat Rapat, Anggota DPRD Jember Bakal Disidang Gerindra
Partai Gerindra akan menggelar sidang terhadap anggota DPRD Jember, Ahmad Syahri Assidqi. Ia ketahuan main game sambil merokok saat rapat.
Soffi Amira - Jumat, 15 Mei 2026
Ketahuan Main Game dan Merokok saat Rapat, Anggota DPRD Jember Bakal Disidang Gerindra
Indonesia
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Pemerintah DKI telah melakukan koordinasi internal untuk mendalami persoalan tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Indonesia
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Dinkes DKI Jakarta mencatat empat kasus Hantavirus sepanjang 2026. DPRD DKI meminta Pemprov meningkatkan pengawasan dan langkah preventif agar tidak menyebar.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 12 Mei 2026
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Indonesia
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Penyegelan dilakukan karena operator tersebut diduga mengelola parkir tanpa izin sejak 2023.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Indonesia
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Penerapan CFD di koridor Rasuna Said menuntut persiapan matang, mulai dari kajian lalu lintas komprehensif, pengaturan titik parkir resmi, hingga penyediaan fasilitas ramah disabilitas dan lansia
Angga Yudha Pratama - Senin, 11 Mei 2026
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Indonesia
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Program sekolah gratis di Jakarta menjadi perhatian setelah DPRD DKI menerima laporan adanya sekolah yang masih meminta pembayaran tertentu kepada murid.
Dwi Astarini - Jumat, 08 Mei 2026
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Indonesia
Gubernur Kaltim Diincar Pansus Angket DPRD, Legislator Senayan Angkat Suara
Dinamika di Kalimantan Timur bisa menjadi pelajaran bagi kepala daerah lain pentingnya sensitivitas terhadap isu publik serta fokus pada penguatan fiskal daerah.
Wisnu Cipto - Rabu, 06 Mei 2026
Gubernur Kaltim Diincar Pansus Angket DPRD, Legislator Senayan Angkat Suara
Indonesia
Komisi D DPRD DKI Soroti Banyak Proyek Penanganan Banjir Pesisir belum Selesai
Sejumlah titik masih dalam tahap perencanaan. Belum menunjukkan progres signifikan di lapangan.
Dwi Astarini - Rabu, 06 Mei 2026
Komisi D DPRD DKI Soroti Banyak Proyek Penanganan Banjir Pesisir belum Selesai
Indonesia
Anggota DPRD DKI Heran Warga Nasrani Jaksel masih Sulit Ibadah, Minta Gubernur Pramono Segera Bereskan
Penasihat Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta August Hamonangan menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah gagal menjamin kesehatan jiwa sebagian warganya yang masih kesulitan untuk beribadah.
Dwi Astarini - Selasa, 05 Mei 2026
Anggota DPRD DKI Heran Warga Nasrani Jaksel masih Sulit Ibadah, Minta Gubernur Pramono Segera Bereskan
Bagikan