Netralitas Dipertaruhkan, TNI-Polri Diminta Taat Konstitusi saat Pemilu 2024

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 31 Oktober 2023
Netralitas Dipertaruhkan, TNI-Polri Diminta Taat Konstitusi saat Pemilu 2024

Ilustrasi (ANTARA/HO - KPU Ponorogo)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Netralitas aparat TNI-Polri tengah dipertaruhkan jelang Pemilu 2024.

Pengamat intelijen dan keamanan Stanislaus Riyanta menilai bahwa suksesi pemilu 2024 nanti akan menjadi kerja berat aparat keamanan Indonesia, yakni TNI dan Polri.

Baca Juga:

Puan Ungkap Jokowi Usulkan KSAD Agus Subiyanto jadi Calon Panglima TNI

“Saya harapannya pada TNI Polri tetap bersikap netral, mereka harus taat pada konstitusi,” kata Stanislaus kepada wartawan yang dikutip di Jakarta, Selasa (31/10).

Keyakinan bahwa TNI dan Polri netral harus diamini oleh semua masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Sebab, kepercayaan itu yang bakal bisa mendorong dua lembaga negara tersebut bisa menjalankan tugasnya dengan baik sesuai konstitusi.

“Kita sebagai masyarakat (dukung) TNI Polri bersikap netral, saya yakin TNI Polri lebih nyaman kalau netral kok. Kita harus dukung dan harus yakin sebenarnya,” tuturnya.

Pun seandainya ada oknum yang tidak netral dalam Pemilu, maka ia harus diperlakukan sesuai dengan aturan hukum yang ada.

Baca Juga:

KSAD Jenderal Agus Subiyanto akan Gantikan Yudo Margono Jadi Panglima TNI

“Mungkin terjadi ketidaknetralan, mungkin terjadi intervensi, saya berharap lakukan sesuai aturan, kemudian bekerja sama dengan KPU dan Bawaslu,” pungkas jebolan ilmu intelijen dan keamanan dari Universitas Indonesia ini.

Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pentingnya sinergitas antara TNI dan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya menjelang Pemilu 2024.

“Tetap jaga sinergitas dengan Polri, dan tetap jaga netralitas TNI dan tetap pelihara watak kesatria,” kata Presiden Jokowi dalam Peringatan HUT ke-78 TNI di Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat, Kamis (5/10).

Presiden Jokowi percaya bahwa dengan sinergitas dan netralitas TNI-Polri, Pemilu 2024 dapat berjalan aman, lancar, dan demokratis. (Knu)

Baca Juga:

Festival Kuliner Multietnis, Sajian 11 Suku Bangsa

#TNI #TNI-Polri #Pemilu #Netralitas Tentara
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Komisi I DPR Minta TNI-Polri Perkuat Sinergi Tangani Begal
Sinergi tersebut perlu terus ditingkatkan agar mampu memberikan rasa aman yang lebih optimal kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 11 Juni 2026
Komisi I DPR Minta TNI-Polri Perkuat Sinergi Tangani Begal
Indonesia
2 Batalyon Komcad Bakal Dibangun di 514 Kabupaten
Pembangunan Batalyon Komcad itu dilakukan agar personel TNI di daerah mudah mendapatkan bantuan tambahan personel dalam melaksanakan tugas-tugas pertahanan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Juni 2026
2 Batalyon Komcad Bakal Dibangun di 514 Kabupaten
Indonesia
2.300 ASN Ikut Latihan Jadi Komponen Cadangan Gelombang II di Agustus
Donny membuka kemungkinan tempat pelatihan Komcad ASN gelombang II akan berbeda dari gelombang I.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Juni 2026
2.300 ASN Ikut Latihan Jadi Komponen Cadangan Gelombang II di Agustus
Indonesia
4 Prajurit TNI Dituntut Penjara 2,5 Tahun dalam Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus
Oditur militer menuntut empat prajurit TNI dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus. Tindakan para terdakwa disebut dilakukan secara terencana.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 03 Juni 2026
4 Prajurit TNI Dituntut Penjara 2,5 Tahun dalam Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus
Indonesia
4 Tentara Terdakwa Teror Air Keras Aktivis Andrie Yunus Dituntut 2,5 Tahun Bui, Vonis Diketok 10 Juni
Empat personel TNI terdakwa kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus dituntut 2,5 tahun penjara.
Wisnu Cipto - Rabu, 03 Juni 2026
4 Tentara Terdakwa Teror Air Keras Aktivis Andrie Yunus Dituntut 2,5 Tahun Bui, Vonis Diketok 10 Juni
Indonesia
Eks Menhan Ryamizard Ryacudu Tutup Usia di RSPAD Pukul 14.03 WIB, Bakal Disemayamkan di Cikeas
Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu, eks Menteri Pertahanan RI, meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto pada 31 Mei 2026.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Mei 2026
Eks Menhan Ryamizard Ryacudu Tutup Usia di RSPAD Pukul 14.03 WIB, Bakal Disemayamkan di Cikeas
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Komisi I DPR Tegaskan Pemberantasan Begal Tugas Polisi, Bukan Tupoksi TNI
Komisi I DPR menegaskan pemberantasan begal adalah tugas Polri. TNI hanya bisa terlibat jika ada permintaan resmi dan koordinasi.
Wisnu Cipto - Kamis, 28 Mei 2026
Komisi I DPR Tegaskan Pemberantasan Begal Tugas Polisi, Bukan Tupoksi TNI
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Bagikan