Puan Ungkap Jokowi Usulkan KSAD Agus Subiyanto jadi Calon Panglima TNI


Presiden Joko Widodo menyematkan tanda pangkat kepada KSAD TNI Jenderal Agus Subiyanto dalam acara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/10/2023). ANTARA/Yashinta Difa.
MerahPutih.com - Tampuk kepemimpinan panglima TNI akan segera berganti mengingat Panglima TNI Laksamana Yudo Margono akan memasuki masa pensiun pada 26 November 2023.
DPR RI bahkan telah menerima surat presiden (Surpres) dari Presiden Jokowi soal nama calon Panglima TNI yang baru.
Baca Juga
KSAD Jenderal Agus Subiyanto akan Gantikan Yudo Margono Jadi Panglima TNI
Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan Jokowi mengusulkan nama Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Agus Subiyanto sebagai calon Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudo Margono.
"Pada kesempatan ini saya akan umumkan nama calon pengganti dari Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, nama yang diusulkan Presiden adalah Jenderal TNI Agus Subiyanto SE., Msi yang saat ini menjabat sebagai KSAD," kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10).
Puan menyampaikan pihaknya akan segera menindaklanjuti Surpres tersebut sesuai mekanisme yang berlaku di DPR.
“Karenanya kami sudah menerima surpres tersebut dan akan menjalankan mekanisme sesuai yang ada di DPR untuk kemudian meneruskan usulan nama pengganti Panglima TNI yang akan datang sesuai mekanisme yang ada di DPR," ucap Puan.
Baca Juga
Panglima TNI Yudo Margono Ungkap akan Bertani Setelah Resmi Pensiun
Lebih lanjut, Puan berharap agar semua prosesnya berjalan baik sehingga pergantian posisi Panglima TNI bisa segera dilakukan dan tidak ada kekosongan jabatan.
"Semoga proses ini bisa berjalan dengan lancar dan baik, sehingga penggantian Panglima TNI yang akan datang bisa berjalan dengan baik dan tidak ada kekosongan Panglima TNI yang akan datang," tuturnya. (Pon)
Baca Juga
Panglima TNI Perintahkan KSAD Lanjutkan Program Kerja Jenderal Dudung
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas

BLT Tambahan Rp 30 Triliun Cair, DPR Desak Pemerintah Pastikan Tepat Sasaran dan Dorong Kemandirian

DPR Tuntut Pengawasan Berlapis dan Budaya Integritas Total di Balik Kenaikan Gaji Hakim

KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN

DPR Dorong Santri Turun Gunung Jadi Agen Ekonomi Inovatif, Enggak Boleh Hanya Dengar Khotbah

Banggar DPR Soroti 4 Isu Krusial Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

DPR Dukung Instruksi Presiden soal Pupuk Berkualitas dan Terjangkau

Jangan Cuma Tulis 'Renyah dan Gurih', Literasi Jadi Kunci UMKM Kaya Mendadak

Putusan MK 'Paksa' Revisi UU ASN, DPR Tegaskan Perlunya Pembentukan Lembaga Independen Baru untuk Awasi Sistem Merit

Israel Langgar Gencatan Senjata, DPR Minta Pemerintah Indonesia Lantang Bersuara
