Pemerintah Siapkan Sejumlah Kebijakan Mitigasi Potensi Krisis Ekonomi Global

MerahPutih.com - Pemerintah telah menyiapkan sejumlah kebijakan utama dalam memitigasi berbagai risiko potensi krisis ekonomi global, di mana Bank Dunia memprediksikan perekonomian global hanya akan bertumbuh 1,7 persen pada tahun 2023.

Sejumlah kebijakan utama yang diambil pemerintah dalam jangka pendek yakni memperkuat pasar domestik dan konsumsi produk dalam negeri serta menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi.

Baca Juga:

DPR Tegaskan Pemilu 2024 Harus Tetap Berjalan meski Ada Ancaman Krisis Global

Untuk jangka menengah panjang, pemerintah berkomitmen melakukan transformasi ekonomi untuk meningkatkan investasi, mendorong produktivitas SDM, dan menyerap tenaga kerja melalui implementasi Undang-Undang Cipta Kerja.

"Di tengah potensi krisis global tersebut, kita bersyukur fundamental ekonomi masih cukup solid. Ekonomi diperkirakan dapat tumbuh di 5 persen," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko), Airlangga Hartarto, yang dikutip Kamis (2/2).

Airlangga mengungkapkan, konsumsi domestik dan investasi masih menjadi driver utama pendorong pertumbuhan. Capaian ini tentu tidak lepas, dari peran pasar modal sebagai sumber alternatif pembiayaan pembangunan

Di sektor keuangan, pemerintah juga melakukan reformasi keuangan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan sektor keuangan.

Baca Juga:

Hadapi Krisis, Jokowi Ingatkan Tidak Boleh Ada Gangguan Pada Investor

Selain itu, juga akan dilakukan pengaturan terhadap Devisa Hasil Ekspor (DHE) melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 dengan perluasan komoditas ekspor wajib DHE selain SDA yaitu komoditi manufaktur hasil hilirisasi.

"Pemerintah berkomitmen membangun hilirisasi industri agar dapat menambah nilai jual komoditas. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, ekspor bahan mentah akan terus dikurangi dan hilirisasi industri akan terus ditingkatkan," kata Airlangga.

Lebih lanjut, Menko Airlangga mengungkapkan bahwa Pemerintah juga mendorong ekonomi hijau, penurunan emisi karbon, dan pengembangan ekosistem electric vehicle sebagai potensi kendaraan masa depan.

Pemerintah juga terus melakukan pembangunan infrastruktur, antara lain pengembangan Ibu Kota Nusantara, utamanya untuk memeratakan pembangunan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.

"Pemerintah berterima kasih kepada para stakeholders, investor, pengusaha, termasuk media, yang terus aktif berkontribusi membangun kepercayaan dan stabilitas di pasar modal Indonesia," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Plan International Meminta Pemimpin G20 Bertindak Hentikan Krisis Kelaparan