Pemerintah Serap Rp11,3 Triliun Dari Penjualan Sukuk Untuk Penanganan Pandemi

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 13 Januari 2021
Pemerintah Serap Rp11,3 Triliun Dari Penjualan Sukuk Untuk Penanganan Pandemi

Ilustrasi Rupiah. (Foto: Antara).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah telah menyerap dana Rp11,3 triliun dari lelang enam seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara pada awal tahun 2021 dengan total penawaran yang masuk sebesar Rp24,27 triliun.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebutkan, hasil lelang sukuk ini sedikit di bawah target indikatif Rp14 triliun.

Baca Juga:

Defisit Melebar, Utang Indonesia Tambah Bengkak

Jumlah dimenangkan untuk seri SPNS13072021 sebesar Rp1 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 3,07080 persen. Penawaran masuk untuk seri SBSN yang jatuh tempo pada 13 Juli 2021 ini mencapai Rp1,65 triliun dengan imbal hasil terendah masuk 3,02 persen dan tertinggi 3,17 persen.

Jumlah dimenangkan untuk seri PBS027 sebesar Rp1,5 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 4,64017 persen. Penawaran masuk untuk seri SBSN yang jatuh tempo pada 15 Mei 2023 ini mencapai Rp4,2 triliun dengan imbal hasil terendah masuk 4,56 persen dan tertinggi 5,34 persen.

Untuk seri PBS017, jumlah dimenangkan mencapai Rp1,4 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 5,38825 persen. Penawaran masuk untuk seri SBSN yang jatuh tempo pada 15 Oktober 2025 ini mencapai Rp2,17 triliun, dengan imbal hasil terendah masuk 5,33 persen dan tertinggi 5,5 persen.

Untuk seri PBS029, jumlah dimenangkan mencapai Rp4,65 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 6,68862 persen. Penawaran masuk untuk seri SBSN yang jatuh tempo pada 15 Maret 2034 ini mencapai Rp6,27 triliun, dengan imbal hasil terendah masuk 6,4 persen dan tertinggi 7,19 persen.

Ilustrasi uang rupiah. (Foto: Antara)
*lustrasi uang rupiah. (Foto: Antara)

Untuk seri PBS004, jumlah dimenangkan mencapai Rp0,25 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 6,72537 persen. Penawaran masuk untuk seri SBSN yang jatuh tempo pada 15 Februari 2037 ini mencapai Rp2,87 triliun dengan imbal hasil terendah masuk 6,59 persen dan tertinggi 7 persen.

Untuk seri PBS028, jumlah dimenangkan mencapai Rp2,5 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 7,06965 persen. Penawaran masuk untuk seri SBSN yang jatuh tempo pada 15 Oktober 2046 ini mencapai Rp7,06 triliun dengan imbal hasil terendah masuk 6,95 persen dan tertinggi 7,11 persen.

Menurut rencana, pemerintah juga akan melakukan lelang tambahan (Green Shoe Option) lima seri sukuk untuk pembiayaan penanganan pandemi yaitu PBS027, PBS017, PBS029, PBS004 dan PBS028 pada hari ini, Rabu (13/1). (Asp)

Baca Juga:

Bamsoet Minta Sri Mulyani Jelaskan Pengelolaan dan Pemanfaatan Utang Luar Negeri

#Utang Pemerintah #Utang Negara
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Tarik Utang Rp 386 Triliun Dalam 5 Bulan
Penerimaan pajak terserap senilai Rp 834,4 triliun atau tumbuh positif sebesar 22,1 persen (yoy)
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Juni 2026
Pemerintah Tarik Utang Rp 386 Triliun Dalam 5 Bulan
Indonesia
Pemerintah Bakal Mobilisasi Duit Rakyat Melalui Merah Putih Bond, Namun Tidak Wajib
Beredar kabar bahwa WNI yang memiliki Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan nilai aset di atas Rp 30 miliar diwajibkan membeli Merah Putih Bond,
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Juni 2026
Pemerintah Bakal Mobilisasi Duit Rakyat Melalui Merah Putih Bond, Namun Tidak Wajib
Indonesia
Defisit Terus Melebar, Pemerintah Tarik Utang Baru Rp 185,3 Triliun Per Februari 2026
Strategi pembiayaan dilakukan secara antisipatif untuk memastikan ketersediaan kas tetap memadai, sekaligus menjaga fleksibilitas pembiayaan
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 11 Maret 2026
Defisit Terus Melebar, Pemerintah Tarik Utang Baru Rp 185,3 Triliun Per Februari 2026
Indonesia
Outlook Kredit Indonesia Negatif, DPR Minta Pemerintah Perkuat Stabilitas Fiskal
Fitch Ratings merevisi outlook utang Indonesia menjadi negatif. DPR meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan ekonomi untuk mencegah pelarian modal dan lonjakan bunga utang negara.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 Maret 2026
Outlook Kredit Indonesia Negatif, DPR Minta Pemerintah Perkuat Stabilitas Fiskal
Indonesia
Negara Tanggung Utang Whoosh, Serikat Pekerja Kereta Api Puji Keberanian Prabowo
Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA) memuji Presiden RI, Prabowo Subianto, yang akan menanggung utang Whoosh.
Soffi Amira - Senin, 10 November 2025
Negara Tanggung Utang Whoosh, Serikat Pekerja Kereta Api Puji Keberanian Prabowo
Indonesia
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Pemerintah harus membayar utang Whoosh senilai Rp 1,2 triliun per tahun. Pengamat pun mengatakan, bahwa ini bisa menjadi bom waktu.
Soffi Amira - Rabu, 05 November 2025
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Indonesia
Prabowo soal Utang Whoosh: Enggak Usah Khawatir, Saya Tanggung Jawab Semuanya
Presiden RI, Prabowo Subianto, angkat bicara soal polemik utang Whoosh. Ia mengatakan, bahwa masyarakat tak perlu khawatir.
Soffi Amira - Selasa, 04 November 2025
Prabowo soal Utang Whoosh: Enggak Usah Khawatir, Saya Tanggung Jawab Semuanya
Indonesia
Sempat Gelar Rapat Terbatas, Prabowo Minta Airlangga dan Rosan Bereskan Utang Whoosh
Presiden RI, Prabowo Subianto, meminta Airlangga dan Rosan Roeslani untuk menyelesaikan perkara utang Whoosh.
Soffi Amira - Kamis, 30 Oktober 2025
Sempat Gelar Rapat Terbatas, Prabowo Minta Airlangga dan Rosan Bereskan Utang Whoosh
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Indonesia tak Mampu Lunasi Utang Whoosh, China Ambil Alih Kepemilikan Natuna Riau
Indonesia disebut tak mampu melunasi utang kereta Whoosh. China pun akan mengambil alih kepemilikan pulau Natuna Utara, Riau, sebagai jaminannya.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Indonesia tak Mampu Lunasi Utang Whoosh, China Ambil Alih Kepemilikan Natuna Riau
Indonesia
Rencana Utang Kereta Cepat 'Numpang' APBN Bikin BUMN Sehat Jadi 'Sakit', DPR Minta Jangan Korbankan Duit Rakyat Buat Whoosh
Perusahaan BUMN yang awalnya sehat kini terbebani kewajiban membayar utang Rp2 triliun per tahun akibat proyek kereta cepat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 16 Oktober 2025
Rencana Utang Kereta Cepat 'Numpang' APBN Bikin BUMN Sehat Jadi 'Sakit', DPR Minta Jangan Korbankan Duit Rakyat Buat Whoosh
Bagikan