Soffi Amira
MerahPutih.com - Presiden RI, Prabowo Subianto, berencana menarik utang baru senilai Rp 781,87 triliun pada 2026.
Melalui dokumen tersebut dijelaskan, APBN dirancang untuk mengemban dua agenda utama, yakni meredam gejolak sekaligus mendukung agenda pembangunan.
APBN dirancang untuk melaksanakan program-program pembangunan prioritas di tengah risiko perekonomian yang meningkat akibat ketidakpastian global.
“Pemerintah memastikan rancangan strategi pengelolaan utang tahun 2026 dapat mendukung agenda tersebut,” tulis dokumen Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN 2026, dikutip Selasa (19/8).
Baca juga:
Prabowo Mau Bos BUMN Tak Lagi Dapat Tunjangan Miliaran, DPR: Bisa Dialihkan untuk Program Pro Rakyat
“Kebijakan anggaran yang ekspansif merupakan upaya peningkatan kapasitas fiskal yang dibutuhkan sehingga APBN dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pencapaian tujuan pembangunan," tulis dokumen tersebut.
Adapun, RAPBN 2026 memproyeksikan defisit sebesar Rp 638,8 triliun atau 2,48 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Defisit itu dikarenakan belanja negara dirancang mencapai Rp 3.786,5 triliun, atau lebih besar dari pendapatan negara yang ditargetkan senilai Rp 3.147,7 triliun
Peningkatan signifikan terlihat pada pendapatan pajak, yang ditargetkan mencapai Rp2.357,7 triliun, atau naik 13,5 persen dibandingkan target tahun lalu.
Baca juga:
Bank Indonesia Ungkap Fakta Mengejutkan di Balik Utang Luar Negeri yang Tumbuh Melambat
Berdasarkan data dari Nota Keuangan dan RAPBN 2026, rencana penarikan utang baru pemerintah pada 2026 yang dipatok sebesar Rp 781,86 triliun merupakan angka tertinggi sejak masa pandemi COVID-19 pada 2021.
Jumlah ini melampaui utang yang ditarik pada 2022 (Rp 696 triliun), 2023 (Rp 404 triliun), 2024 (Rp 558,1 triliun), dan outlook 2025 (Rp 715,5 triliun), meskipun masih di bawah penarikan utang pada 2021 (Rp 870,5 triliun). (knu)
