Pemerintah Serap Rp 9 Triliun Dari Lelang 6 Sukuk

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 10 Mei 2023
Pemerintah Serap Rp 9 Triliun Dari Lelang 6 Sukuk

Sukuk. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah kembali menambah utang dengan mengeluarkan sukuk negara atau surat berharga syariah negara (SBSN).

Pemerintah menyerap dana Rp 9 triliun dari lelang enam seri yang mendapat penawaran masuk sebesar Rp 40,73 triliun.

Baca Juga:

Indonesia Harus Bersiap Atasi Dampak Dari Gagal Bayar Utang AS

Lelang ini bertujuan untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu) mencatat keenam seri sukuk negara tersebut yakni SPNS07112023 (new issuance), PBS036 (reopening), PBS003 (reopening), PBSG001 (reopening), PBS037 (reopening), dan PBS033 (reopening), yang dilelang melalui sistem lelang Bank Indonesia.

Penyerapan dana terbesar dilakukan dari lelang seri PBS003 yakni sebesar Rp 3,1 triliun dari penawaran masuk Rp 6,31 triliun, dengan imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,3312 persen.

Selanjutnya, pemerintah meraup dana terbesar lainnya dari seri PBS036 yang mendapatkan penawaran masuk Rp 14,84 triliun sehingga diserap dana Rp 2,85 triliun. Imbal hasil rata tertimbang yang dimenangkan dari lelang seri ini tercatat 6,24954 persen.

Dari lelang seri dengan tenor kedua terpanjang yakni PBS037, diraup dana Rp 1,8 triliun dimana penawaran masuk untuk seri tersebut sebesar Rp 9,85 triliun. Imbal hasil rata tertimbang yang dimenangkan dari lelang sukuk negara seri ini yaitu 6,85972.

Kemudian dari seri PBSG001, diserap dana Rp 1,05 triliun yang mendapatkan penawaran masuk Rp 5,19 triliun, dengan imbal hasil rata tertimbang yang dimenangkan mencapai 6,45107 persen.

Dana terkecil diraup pemerintah dari lelang seri SPNS07112023 sebesar Rp 200 miliar, yang didapat dari penawaran masuk sejumlah Rp 2,14 triliun, dimana imbal hasil rata tertimbang yang dimenangkan yakni 4,8 persen.

Sementara itu dari lelang seri PBS033 yang mendapatkan penawaran masuk Rp 2,39 triliun, pemerintah memutuskan untuk tidak menyerap dana.

Baca Juga:

Kondisi Utang dan Persediaan AS Bikin Harga Minyak Dunia Anjlok

#Pemulihan Ekonomi #Utang
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintahan Prabowo Tarik Utang Rp 494,3 Triliun hingga 30 September
Pemerintah akan tetap berhati-hati dalam menerbitkan SBN dengan memperhatikan kondisi pasar obligasi serta dinamika perekonomian global.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Oktober 2026
Pemerintahan Prabowo Tarik Utang Rp 494,3 Triliun hingga 30 September
Indonesia
Utang BLBI Pemerintah ke BI Lunas, Obligor Masih Bakal Ditagih
DJKN memiliki Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang bertanggung jawab atas penagihan seluruh kewajiban yang masih terutang kepada negara.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Utang BLBI Pemerintah ke BI Lunas, Obligor Masih Bakal Ditagih
Indonesia
ADB Kasih Pinjaman Rp 11,5 Triliun Buat Kuatkan Fiskal Pemerintah
Pinjaman itu, difokuskan untuk mendukung Indonesia memodernisasi pengelolaan fiskal daerah, memajukan tata kelola secara digital, dan meningkatkan penyampaian layanan publik.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 16 September 2026
ADB Kasih Pinjaman Rp 11,5 Triliun Buat Kuatkan Fiskal Pemerintah
Indonesia
Utang Luar Negeri Kembali Naik, Per Juli 2026 Capai USD 454,8 Miliar
Perkembangan ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh aliran masuk pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Utang Luar Negeri Kembali Naik, Per Juli 2026 Capai USD 454,8 Miliar
Indonesia
BLU Kemenkeu Ambil Alih Utang Kereta Cepat, Purbaya Ogah Cari Investor Baru
Penyelesaian utang akan dilakukan setelah proses pengalihan kereta cepat rampung. Pemerintah, akan terlebih dahulu menghitung besaran kewajiban.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
BLU Kemenkeu Ambil Alih Utang Kereta Cepat, Purbaya Ogah Cari Investor Baru
Indonesia
Persis Solo Tetap Bermarkas di Stadion Manahan, Tunggakan Sewa Rp 2 Miliar Bakal Dibahas
Persis Solo masih menunggak biaya sewa Stadion Manahan senilai Rp 2 miliar. Pemkot Solo segera membahasnya.
Soffi Amira - Kamis, 06 Agustus 2026
Persis Solo Tetap Bermarkas di Stadion Manahan, Tunggakan Sewa Rp 2 Miliar Bakal Dibahas
Indonesia
Dikritik Mendagri Soal Rencana Surat Utang, Gubernur Pramono: Sudah Bulat
enerbitan obligasi merupakan salah satu skema pembiayaan kreatif (creative financing) yang disiapkan Pemprov DKI agar pembangunan tetap berjalan meski ada potongan Dana Bagi Hasil
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 Juli 2026
Dikritik Mendagri Soal Rencana Surat Utang, Gubernur Pramono: Sudah Bulat
Indonesia
Purbaya Pastikan Pembayaran Utang Whoost Tidak Bebani APBN
Menkeu mengisyaratkan pemerintah akan memanfaatkan berbagai instrumen di luar APBN, termasuk melalui Special Mission Vehicle (SMV).
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 23 Juli 2026
Purbaya Pastikan Pembayaran Utang Whoost Tidak Bebani APBN
Indonesia
Rasio Utang Pemerintah Terus Meningkat, Tercatat Telah Capai 40,54 Persen PDB
Menkeu dalam merespons kekhawatiran sejumlah fraksi DPR RI soal rasio utang yang kian meningkat
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 Juli 2026
Rasio Utang Pemerintah Terus Meningkat, Tercatat Telah Capai 40,54 Persen PDB
Indonesia
Jakarta Mau Terbitkan Surat Utang Daerah Rp 3,5 Triliun, Dana Buat Proyek Prioritas
Obligasi daerah yang diterbitkan diyakini akan disambut baik oleh para investor
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Jakarta Mau Terbitkan Surat Utang Daerah Rp 3,5 Triliun, Dana Buat Proyek Prioritas
Bagikan